Surabaya — Liputan Lintas Cakrawala Id Pemeriksaan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo oleh Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik memantik perhatian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Jawa Timur.
Ketua Koorwil MAKI Jawa Timur sekaligus Koorwil MAKI wilayah Indonesia Timur, Heru MAKI, menilai proses tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan ruang komunikasi publik lembaga antirasuah dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara korupsi.
Polda Metro Jaya diketahui memeriksa Budi Prasetyo pada Selasa, 29 September 2026. Pemeriksaan itu berkaitan dengan pernyataan Budi yang dilaporkan Faizal Assegaf, salah seorang saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Laporan tersebut dikaitkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencemaran nama baik.
Heru MAKI menyebut proses tersebut sebagai sesuatu yang menurut pandangannya berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi terhadap kerja kehumasan KPK. Namun, penilaian tersebut merupakan sikap dan pandangan MAKI, bukan kesimpulan hukum mengenai perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Menurut Heru, aparat kepolisian semestinya mempertimbangkan posisi Budi sebagai juru bicara lembaga penegak hukum yang memiliki tugas menyampaikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat.
“Hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan. Upaya kriminalisasi ini berpotensi menghambat kerja juru bicara KPK dalam menyampaikan transparansi penanganan kasus kepada publik. Menyampaikan pembaruan penanganan perkara bukanlah tindak pidana,” ujar Heru, Rabu (30/9/2026).
Heru juga mengaitkan fungsi komunikasi publik dengan hak masyarakat memperoleh informasi. Ia merujuk Pasal 28F UUD 1945 serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang mengatur mengenai kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi.
Karena itu, Heru meminta agar aparat penegak hukum tetap memberikan perlindungan hukum terhadap pegawai KPK yang menjalankan tugasnya, sekaligus memastikan proses hukum terhadap siapa pun berlangsung secara profesional, objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Budi Jalani Pemeriksaan Sekitar 7,5 Jam
Budi Prasetyo sendiri menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama kurang lebih tujuh setengah jam. Pemeriksaan berlangsung sejak sekitar pukul 10.30 WIB hingga menjelang Magrib dengan sekitar 50 pertanyaan yang disebut diajukan penyidik.
Budi mengatakan kehadirannya merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum sekaligus sikap konsisten dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
“Hadirnya kami di sini sebagai wujud keteguhan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh mundur satu jengkal pun. Mempersoalkan transparansi artinya bertentangan dengan semangat reformasi dan justru mencederai hak masyarakat untuk mengakses informasi,” kata Budi.
Ia menegaskan informasi terkait perkara yang disampaikan kepada publik berasal dari fakta hukum yang telah dikonfirmasi penyidik, termasuk informasi yang menurutnya telah menjadi bagian dari fakta persidangan.
Budi juga memilih tidak membeberkan identitas pihak yang melaporkannya secara lebih jauh dengan alasan menjaga independensi dan objektivitas proses hukum.
Ia membantah adanya kepentingan pribadi dalam menjalankan fungsi sebagai juru bicara KPK. Di sisi lain, Budi mengapresiasi penyidik Polda Metro Jaya yang menurutnya tetap bekerja secara profesional dan humanis selama proses pemeriksaan.
Berawal dari Perkara Dugaan Korupsi di Bea Cukai
Laporan terhadap Budi tidak dapat dilepaskan dari perkara dugaan korupsi, suap dan gratifikasi terkait pengurusan jalur importasi barang di lingkungan DJBC.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Februari 2026 dan kemudian berkembang dengan penetapan sejumlah tersangka.
Enam tersangka awal yang disebut dalam perkara tersebut terdiri atas mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC periode 2024 hingga Januari 2026 Rizal Fadillah; Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC Sisprian Subiaksono; serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I P2 DJBC Orlando Hamonangan Sianipar.
Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta yang berkaitan dengan PT Blueray Cargo, yakni pemilik perusahaan John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi Andri, serta Manajer Operasional Deddy Kurniawan Sukolo.
Dalam konstruksi perkara yang diungkapkan, terdapat dugaan pengaturan parameter jalur merah sehingga logistik milik Blueray Cargo dapat melewati proses pemeriksaan fisik secara tidak semestinya.
Aliran dana yang diduga berkaitan dengan suap dan gratifikasi dalam perkara tersebut disebut mencapai kisaran Rp78,8 miliar hingga Rp91 miliar. Angka tersebut merupakan bagian dari konstruksi perkara dan seluruh dugaan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Perkara kemudian berkembang dengan penahanan Kepala KPPBC Kediri sekaligus mantan Kasubdit Penindakan P2 DJBC Gatot Heroe Hernanda.
Dalam perkembangan tersebut, KPK disebut menyita uang tunai sekitar Rp2,8 miliar dalam berbagai mata uang asing yang ditemukan tersembunyi di plafon sebuah rumah, selain sejumlah kendaraan mewah.
Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama juga muncul dalam dokumen dakwaan perkara tersebut. Ia disebut pernah menghadiri pertemuan dengan sejumlah pengusaha kargo di Hotel Borobudur pada Juli 2025.
Terkait penyebutan nama tersebut dalam dokumen perkara, pihak DJBC sebelumnya menyatakan menyerahkan proses pembuktian kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Heru Ingatkan Sejumlah Peristiwa Masa Lalu
Dalam menyampaikan kritiknya, Heru MAKI turut mengingatkan sejumlah peristiwa yang pernah menimpa insan KPK, termasuk perkara yang melibatkan mantan Ketua KPK Abraham Samad pada 2015 serta serangan terhadap mantan penyidik KPK Novel Baswedan pada 2017.
Menurut Heru, pengalaman tersebut semestinya menjadi pelajaran agar proses penegakan hukum tidak mengganggu kerja pemberantasan korupsi.
Namun, kaitan antara berbagai peristiwa tersebut dengan pemeriksaan Budi Prasetyo merupakan pandangan Heru MAKI. Secara hukum, masing-masing perkara memiliki fakta, proses dan konteks tersendiri sehingga tidak dapat serta-merta disamakan.
Sementara itu, Faizal Assegaf diketahui dipanggil dalam perkara dugaan korupsi Bea Cukai dalam kapasitasnya sebagai saksi. Setelah itu, muncul laporan terhadap Budi Prasetyo berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai juru bicara KPK.
Hingga informasi ini disusun, pihak Polda Metro Jaya belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan laporan maupun hasil pemeriksaan Budi Prasetyo.
Proses hukum terhadap laporan tersebut masih berjalan. Karena itu, seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai ketentuan hukum serta prinsip praduga tak bersalah.
Bagi MAKI Jatim, substansi persoalannya bukan semata-mata pemeriksaan terhadap seorang juru bicara, melainkan bagaimana proses hukum tetap berjalan tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pemberantasan korupsi (Red).
