SURABAYA – LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menetapkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim X Tahun 2027 kini menjadi sorotan serius. Pasalnya, muncul kabar mengenai rencana pengalihan pengelolaan anggaran Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Porprov 2027 kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan besar: jika Gubernur Jawa Timur sudah menerbitkan keputusan resmi yang memberikan penugasan penyelenggaraan kepada KONI Jatim, mengapa kemudian muncul wacana perubahan pengelolaan anggaran yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas tersebut?
Polemik ini mendapat perhatian tajam Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau yang dikenal dengan Heru MAKI.
Heru menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus segera memberikan penjelasan terbuka. Menurutnya, jangan sampai terjadi ketidaksinkronan antara keputusan gubernur dengan kebijakan teknis di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Bahkan, Heru menduga munculnya rencana tersebut berpotensi menjadi bentuk perlawanan terhadap kebijakan gubernur yang telah menetapkan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov 2027.
SK GUBERNUR 6 OKTOBER 2025: KONI JATIM SUDAH MENDAPATKAN MANDAT
Persoalan ini memiliki dasar yang jelas untuk dipertanyakan, yakni Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025.
Keputusan yang ditandatangani Gubernur Khofifah Indar Parawansa tersebut secara resmi menugaskan KONI Jatim sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur X Tahun 2027.
Dalam diktum KESATU, KONI Jatim ditetapkan sebagai penyelenggara Porprov 2027.
Kemudian, diktum KEDUA memberikan tugas kepada KONI Jatim untuk mempersiapkan kegiatan, menetapkan jumlah peserta dan cabang olahraga yang dipertandingkan, menentukan persyaratan kepesertaan, menetapkan waktu pelaksanaan, berkoordinasi dengan daerah tuan rumah, serta membentuk panitia dan sekretariat penyelenggara.
Sementara diktum KETIGA mengatur bahwa pembiayaan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dispora Jatim serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, terdapat dua aspek yang harus dibedakan secara jelas, yaitu kewenangan penyelenggaraan yang diberikan kepada KONI Jatim dan mekanisme pembiayaan melalui Dispora Jatim.
Keduanya tidak boleh dicampuradukkan tanpa dasar hukum dan pembagian tanggung jawab yang transparan.
HERU MAKI PERTANYAKAN: APAKAH HANYA PENGALIHAN ADMINISTRASI ATAU PERUBAHAN KEWENANGAN?
Heru MAKI menegaskan bahwa perubahan mekanisme penganggaran tidak otomatis berarti perubahan kewenangan penyelenggaraan.
Namun, apabila pengelolaan anggaran sekaligus pelaksanaan kegiatan benar-benar dialihkan kepada Dispora, pemerintah harus menjelaskan dasar hukum, prosedur administrasi, dan konsekuensi terhadap keputusan gubernur sebelumnya.
Menurut Heru, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan karena menyangkut penggunaan uang rakyat dan kepastian pembinaan atlet.
“Kalau memang ada rencana pengalihan pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov 2027, apa dasar hukumnya? Apakah ini hanya perubahan administrasi penganggaran atau ada upaya mengambil alih kewenangan penyelenggaraan yang sudah diberikan Gubernur kepada KONI Jatim? Jangan sampai SK Gubernur hanya menjadi dokumen formalitas,” menjadi substansi kritik Heru MAKI.
Ia juga meminta Sekdaprov Jatim, Bappeda Jatim, dan Kadispora Jatim memberikan penjelasan secara terbuka.
ENAM PERSOALAN TEKNIS YANG HARUS DIJAWAB PEMPROV JATIM
MAKI Jatim menilai persoalan ini bukan sekadar perdebatan mengenai siapa yang mengelola anggaran. Ada sejumlah persoalan teknis yang membutuhkan kepastian sebelum pelaksanaan Porprov 2027.
Pertama, siapa yang bertanggung jawab terhadap pendaftaran, verifikasi, dan keabsahan atlet dari kabupaten/kota apabila terjadi persoalan administrasi kepesertaan?
Kedua, siapa yang memiliki kewenangan menentukan standardisasi dan kelayakan venue pertandingan sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga?
Ketiga, siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem pertandingan, penyusunan jadwal, perangkat pertandingan, penerapan regulasi, serta penyelesaian protes?
Keempat, bagaimana mekanisme koordinasi dengan KONI kabupaten/kota dan pengurus cabang olahraga apabila terjadi perubahan sistem penyelenggaraan?
Kelima, siapa yang bertanggung jawab atas pencatatan hasil pertandingan, pengesahan perolehan medali, dan penetapan prestasi atlet?
Keenam, apabila penugasan KONI Jatim hendak diubah, apakah sudah ada keputusan atau dasar administratif baru yang secara sah mengatur perubahan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban konkret, bukan sekadar penjelasan normatif mengenai kewenangan pemerintah dalam pengelolaan APBD.
HERU MAKI KHAWATIR SATU HINGGA DUA GENERASI ATLET JATIM TERKORBANKAN
Heru MAKI mengingatkan bahwa olahraga prestasi memiliki karakteristik teknis yang tidak bisa disamakan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan biasa.
Persiapan BK PON dan Porprov membutuhkan proses panjang, mulai dari pemetaan kekuatan cabang olahraga, seleksi atlet, sistem peringkat, promosi dan degradasi atlet, pemenuhan kuota kelolosan, hingga penyediaan peralatan pertandingan yang sesuai kebutuhan.
KONI Jatim selama ini menjalankan koordinasi olahraga prestasi melalui pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, serta KONI kabupaten/kota.
Karena itu, Heru mengkhawatirkan apabila terjadi perubahan mekanisme tanpa kajian dan koordinasi yang matang, kesinambungan pembinaan atlet bisa terganggu.
“Hal inilah yang membuat saya takut akan potensi hilangnya satu atau bahkan dua generasi atlet Jawa Timur. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya bertujuan meningkatkan prestasi justru mengganggu sistem pembinaan yang selama ini sudah berjalan,” menjadi penekanan Heru MAKI.
Ia mengingatkan bahwa Porprov 2027 bukan hanya agenda pertandingan olahraga, tetapi juga bagian dari proses regenerasi atlet dan persiapan menghadapi kompetisi nasional.
SKALA PRIORITAS ANGGARAN DISPORA JATIM IKUT DISOROT
Selain persoalan pengelolaan anggaran KONI, Heru juga mempertanyakan skala prioritas anggaran olahraga di lingkungan Dispora Jatim.
Ia menyoroti perbandingan anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya (GMS) yang disebut mencapai hampir Rp2,3 miliar dengan anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jatim yang menurut keterangannya hanya sekitar sepertiga dari anggaran GMS.
Heru menilai perbandingan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah provinsi.
Menurutnya, anggaran olahraga harus memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan kualitas pembinaan, kompetisi, dan prestasi atlet.
Kegiatan olahraga yang bersifat partisipatif maupun seremonial tetap memiliki tempat, tetapi kebutuhan pembinaan atlet berprestasi juga harus memperoleh perhatian anggaran yang proporsional.
MAKI JATIM SIAPKAN DEMO AKBAR, TUNTUTAN COPOT KADISPORA
Heru MAKI memastikan persoalan ini tidak akan berhenti pada kritik dan penyampaian pendapat melalui pemberitaan.
MAKI Jatim sedang mempersiapkan aksi demonstrasi besar-besaran yang direncanakan menyasar Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Dispora Jatim.
Satu tuntutan utama yang disuarakan Heru adalah meminta Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengevaluasi dan mempertimbangkan pencopotan Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro.
“Salah satu opsi untuk lebih mempertajam dan meningkatkan prestasi dunia olahraga Jawa Timur adalah COPOT KADISPORA JATIM,” tegas Heru.
Ia menyebut aksi demonstrasi tersebut direncanakan secepatnya, dengan target paling lambat minggu berikutnya.
Bagi MAKI Jatim, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, terlebih ketika persoalan tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran publik dan masa depan prestasi olahraga daerah.
TIM LITBANG DAN INVESTIGASI MAKI JATIM SIAPKAN BERKAS PELAPORAN
Tidak hanya mempersoalkan rencana pengalihan pengelolaan anggaran, Heru MAKI juga mengungkapkan bahwa tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim sedang mengonsolidasikan sejumlah bahan terkait dugaan persoalan pengelolaan anggaran Dispora Jatim.
Materi yang sedang dikaji mencakup pertanggungjawaban atau LPJ DIPA Dispora Jatim dalam rentang tahun anggaran 2022–2026.
Heru menyatakan bahwa apabila hasil kajian dan pemeriksaan dokumen menemukan indikasi penyimpangan yang memiliki dasar bukti memadai, MAKI Jatim akan menindaklanjutinya melalui pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.
Ia menegaskan bahwa pengawasan penggunaan uang negara harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh tebang pilih.
Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran transaksi, klarifikasi pihak terkait, dan proses hukum. Pernyataan mengenai dugaan penyimpangan bukan merupakan kesimpulan bahwa tindak pidana telah terjadi.
PEMPROV JATIM HARUS SEGERA MEMBUKA PETA KEBIJAKAN
Polemik ini semakin membutuhkan penjelasan resmi setelah sejumlah pemberitaan pada 10 November 2026 menyebutkan bahwa upaya konfirmasi kepada Kepala Dispora Jatim, Sekdaprov Jatim, dan Kepala Bappeda Jatim belum memperoleh tanggapan hingga berita masing-masing diterbitkan.
Karena itu, Pemprov Jatim perlu menjelaskan secara terbuka apakah perubahan pengelolaan anggaran benar-benar akan dilakukan, bagaimana dasar hukumnya, dan apakah penugasan KONI Jatim sebagai penyelenggara tetap berjalan sebagaimana keputusan gubernur.
Keterbukaan tersebut penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun pertanggungjawaban keuangan.
KONI Jatim juga perlu mendapatkan kepastian mengenai pelaksanaan tugas yang telah diberikan kepadanya.
Pada akhirnya, Porprov 2027 harus tetap menjadi momentum peningkatan prestasi olahraga Jawa Timur, bukan justru menjadi arena ketidakpastian kebijakan.
JANGAN KORBANKAN MASA DEPAN ATLET KARENA POLEMIK BIROKRASI
Heru MAKI menegaskan bahwa perjuangan MAKI Jatim bukan semata-mata untuk membela KONI sebagai organisasi, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pembinaan dan masa depan atlet Jawa Timur.
Atlet adalah pihak yang paling membutuhkan kepastian. Mereka membutuhkan program latihan, pelatih, peralatan, fasilitas, kompetisi, dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Jangan sampai atlet yang sudah bertahun-tahun menjalani pembinaan justru menjadi pihak yang menanggung akibat dari ketidakjelasan kebijakan.
Kini, pertanyaan besar tersebut berada di hadapan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran Pemprov Jatim.
Apakah penugasan KONI Jatim melalui SK Gubernur 6 Oktober 2025 akan dijalankan secara konsisten? Apakah rencana perubahan pengelolaan anggaran hanya menyangkut administrasi atau benar-benar mengubah pola penyelenggaraan?
Publik berhak mendapatkan jawaban yang transparan.
Sebab, Porprov adalah panggung perjuangan atlet, bukan panggung perebutan kewenangan. Anggaran olahraga adalah uang rakyat, bukan ruang bagi ketidakjelasan kebijakan. Dan masa depan prestasi Jawa Timur tidak boleh menjadi korban tarik-menarik birokrasi (Red).
