SURABAYA —LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Penguatan tata kelola, transparansi, dan peningkatan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menjadi perhatian dalam pertemuan Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur Heru MAKI dengan Ketua BAZNAS Jatim periode 2026–2031 Gus Ghofirin beserta jajaran, Rabu (30/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di salah satu restoran di kawasan Jalan Gayungsari, Surabaya, tersebut menjadi ruang tabayun sekaligus pertukaran gagasan mengenai masa depan pengelolaan ZIS di Jawa Timur.
MAKI Jatim mendorong agar BAZNAS Jatim semakin terbuka dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat. Di sisi lain, BAZNAS Jatim menyampaikan sejumlah langkah pembenahan yang tengah disiapkan, mulai dari sistem administrasi, mekanisme penerimaan dana hingga evaluasi pendistribusian ZIS.
Pertemuan itu juga mengungkap besarnya potensi penghimpunan zakat dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Gus Ghofirin, berdasarkan kalkulasi yang disampaikannya dalam pertemuan tersebut, potensi penerimaan zakat ASN Pemprov Jatim diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp10 miliar per bulan. Namun, realisasi penerimaan yang berjalan saat ini disebut masih berada di kisaran Rp2,8 miliar per bulan.
Selisih antara potensi dan realisasi tersebut kemudian menjadi salah satu fokus pembahasan antara BAZNAS Jatim dan MAKI.
Transparansi Jadi Titik Awal Membangun Kepercayaan
Heru MAKI menjelaskan, pertemuan tersebut juga berkaitan dengan informasi yang sebelumnya beredar di media sosial mengenai adanya “Error Case” pada laman laporan keuangan di situs resmi BAZNAS Jatim.
Menurut Heru, informasi tersebut bukan semata-mata dimaksudkan untuk mengkritisi BAZNAS Jatim, melainkan menjadi momentum untuk mendorong penguatan transparansi, terlebih Gus Ghofirin baru sekitar satu bulan menjalankan amanah sebagai Ketua BAZNAS Jatim periode 2026–2031.
Heru berharap laporan pertanggungjawaban atau LPJ pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dapat disajikan secara terbuka, mudah dipahami, serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat sebagai pihak yang menitipkan dana ZIS kepada lembaga tersebut.
Bagi MAKI Jatim, transparansi menjadi bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat, khususnya ASN Pemprov Jatim yang selama ini menjadi salah satu sumber penghimpunan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Gus Ghofirin menyambut positif masukan tersebut. Ia menyampaikan bahwa upaya transparansi sudah mulai dilakukan, meskipun pada tahap awal masih berupa penyampaian data pemasukan dan pengeluaran kepada UPZ OPD serta pihak-pihak terkait melalui komunikasi pribadi.
Ia juga menyatakan pembenahan administrasi laporan pertanggungjawaban, khususnya terkait penyaluran ZIS, akan dilakukan secara bertahap dan dipercepat.
Sistem Pembayaran Mulai Diperkuat
Salah satu langkah awal yang disampaikan Gus Ghofirin adalah perubahan mekanisme penerimaan dana yang masuk ke rekening resmi BAZNAS Jatim.
Menurutnya, transaksi tidak lagi menggunakan cek sebagai mekanisme utama. Masyarakat maupun muzaki dapat melakukan transfer langsung ataupun pembayaran zakat melalui QRIS.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi peredaran uang tunai maupun cek secara internal sekaligus membuat alur transaksi lebih mudah ditelusuri.
Selain pembenahan mekanisme penerimaan, BAZNAS Jatim juga tengah menyiapkan assessment yang lebih komprehensif dan terukur dalam menentukan penerima manfaat serta bentuk pendistribusian dana ZIS.
Program tersebut mencakup sejumlah sektor, antara lain kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, sehingga dana yang dihimpun tidak hanya besar dari sisi nominal, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat Jawa Timur.
Potensi Rp10 Miliar, Realisasi Baru Rp2,8 Miliar
Dalam pembahasan mengenai penghimpunan dana, Gus Ghofirin mengungkapkan bahwa potensi zakat dari ASN Pemprov Jatim masih belum sepenuhnya tergarap.
Ia menyebut angka sekitar Rp10 miliar per bulan sebagai potensi yang menurut perhitungannya dapat dicapai. Sementara penerimaan aktual yang disebutkan dalam pertemuan tersebut baru sekitar Rp2,8 miliar setiap bulan.
Kondisi itu menjadi perhatian Heru MAKI.
Heru menyatakan MAKI Jatim siap membantu mendorong komunikasi dan koordinasi dengan jajaran OPD Pemprov Jatim untuk memperkuat penghimpunan ZIS.
“Pemenuhan target realisasi penerimaan uang zakat, infak dan sedekah dari ASN di lingkungan Pemprov Jatim harus bisa kembali mencapai angka Rp10 miliar per bulan sesuai dengan kalkulasi jumlah ASN Pemprov Jatim. Kami siap turun untuk sowan ke semua Kepala Dinas Pemprov Jatim berkaitan dengan atensi dan perhatian dari jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk bersama-sama menunjang ikhtiar angka Rp10 miliar per bulan tersebut,” jelas Heru MAKI.
Menurut Heru, peningkatan penghimpunan harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola dan transparansi. Dengan demikian, meningkatnya dana yang dihimpun juga diikuti dengan semakin kuatnya pertanggungjawaban kepada masyarakat.
MAKI Usulkan Perluasan Sumber Infak dari Rekanan
Selain menggarap potensi ZIS dari ASN, Heru MAKI juga menyampaikan gagasan mengenai perluasan sumber infak dari kalangan rekanan atau pelaksana pekerjaan yang mendapatkan proyek melalui anggaran Pemprov Jatim.
Dalam gagasan tersebut, Heru mengusulkan adanya formulir BAZNAS Jatim yang dapat ditawarkan kepada rekanan ketika proses penandatanganan PO atau SPK dengan OPD.
Formulir tersebut, menurut Heru, berisi kesediaan rekanan untuk memberikan infak yang kemudian dikelola BAZNAS Jatim.
“Ilustrasi teknisnya sederhana, ketika rekanan mau tanda tangan kontrak, rekanan tersebut juga diminta mengisi formulir resmi dari BAZNAS Jatim terkait berapa uang infak yang bisa diserahkan ke BAZNAS Jatim untuk dikelola,” ungkap Heru MAKI.
Heru juga mengusulkan agar mekanisme tersebut dapat diterapkan secara luas kepada rekanan yang mengerjakan proyek dengan sumber anggaran APBD Pemprov Jatim.
Namun, gagasan tersebut merupakan usulan MAKI Jatim dan pelaksanaannya tentu perlu disesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, serta prinsip bahwa pemberian infak harus dilakukan secara sukarela dan tidak boleh menjadi pungutan ataupun persyaratan yang bertentangan dengan ketentuan kontrak.
Karena itu, apabila gagasan tersebut akan ditindaklanjuti, diperlukan mekanisme resmi dan terukur agar penghimpunan infak tetap berada dalam koridor hukum serta tidak memengaruhi proses pemilihan penyedia, pembayaran pekerjaan, maupun hak kontraktual rekanan.
Sinergi MAKI dan BAZNAS Didorong Berorientasi Manfaat
Gus Ghofirin menyambut baik gagasan perluasan sumber penghimpunan tersebut dan berharap berbagai terobosan dapat dikaji serta direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara Heru MAKI menilai rekanan yang memperoleh pekerjaan melalui anggaran pemerintah juga memiliki ruang untuk berkontribusi secara sosial melalui infak, sepanjang dilakukan secara sukarela dan mekanismenya transparan.
“Dalem sampaikan bahwa hal itu sangat wajar karena para rekanan itu pastinya akan mendapatkan profit dari proyek yang dikerjakan dan ini berbasis anggaran APBD 1 milik Pemprov Jatim. Sudah selayaknya para rekanan sadar untuk menyisihkan sebagian kecil saja dari profit yang diraihnya dalam bentuk dana infak untuk seterusnya diserahkan pengelolaannya ke BAZNAS Jatim,” jelas Heru MAKI.
MAKI Jatim menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan BAZNAS Jatim dalam memperkuat penghimpunan ZIS, baik melalui optimalisasi UPZ pada OPD maupun penjajakan sumber-sumber infak lainnya.
Namun, seluruh langkah tersebut membutuhkan koordinasi dengan pimpinan OPD dan pejabat terkait, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku.
Pada akhirnya, sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada peningkatan angka penghimpunan. Dana yang terkumpul juga harus diikuti dengan sistem pengelolaan, pelaporan, pendistribusian, dan evaluasi yang semakin transparan serta terukur.
Sebab, semakin besar dana ZIS yang berhasil dihimpun, semakin besar pula tanggung jawab lembaga pengelola untuk memastikan dana tersebut sampai kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat.
Bagi masyarakat Jawa Timur, penguatan BAZNAS Jatim pada akhirnya bukan hanya mengenai target penerimaan miliaran rupiah setiap bulan, tetapi juga mengenai kepercayaan, akuntabilitas, dan seberapa besar dana umat tersebut mampu menghadirkan manfaat nyata bagi penerima ZIS (Dd).
