Beranda / Pemerintahan / Siapkan Pemasyarakatan Hadapi Babak Baru Hukum Pidana, Kakanwil Ditjenpas Teguhkan Integritas PK–APK se-Jawa Timur

Siapkan Pemasyarakatan Hadapi Babak Baru Hukum Pidana, Kakanwil Ditjenpas Teguhkan Integritas PK–APK se-Jawa Timur

SIDOARJO, Rabu (14/10/2026) –LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP Nasional, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur memperkuat kesiapan sumber daya manusia melalui Apel dan Ikrar Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK), yang dilanjutkan seminar transformasi Pemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi langkah konsolidasi untuk memastikan jajaran semakin siap, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Kegiatan yang digelar di halaman dan aula Kanwil Ditjenpas Jawa Timur tersebut dipimpin Kepala Kanwil Ditjenpas Jatim, Kusnali, selaku pembina apel. Seminar mengangkat tema “Transformasi Pemasyarakatan dalam Implementasi KUHP dan KUHAP Nasional”, dengan fokus pada penyamaan pemahaman, penguatan kompetensi, dan peningkatan koordinasi ant jajaran.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Dr. Ceno Hersusetiokartiko, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama, Kepala Lapas Kelas I Surabaya, pejabat administrator Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kepala UPT Pemasyarakatan Koordinator Wilayah Surabaya, Ketua IPKEMINDO, serta seluruh Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) se-Jawa Timur.

Melalui apel dan ikrar, para peserta mempertegas komitmen untuk menjaga integritas, menjalankan tugas secara bertanggung jawab, serta memberikan pelayanan pembimbingan kemasyarakatan yang profesional dan akuntabel. Komitmen ini menjadi fondasi penting dalam menghadapi perubahan sistem hukum pidana nasional yang menuntut kesiapan aparatur dan keselarasan pelaksanaan tugas.

Kusnali menegaskan bahwa perubahan regulasi harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, penguatan integritas, dan peningkatan kompetensi petugas Pemasyarakatan. Ia menekankan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana melalui tugas yang profesional dan bertanggung jawab.

Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan seminar yang menghadirkan Dr. Ceno Hersusetiokartiko dan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama sebagai narasumber. Forum ini membahas transformasi penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam implementasi KUHP dan KUHAP Nasional, sekaligus menekankan perlunya kesiapan jajaran dalam memahami dan menerapkan ketentuan yang berlaku.

Dr. Ceno Hersusetiokartiko menekankan pentingnya kesamaan pemahaman di antara jajaran PK dan APK. Menurut arah pembahasan seminar, peningkatan kapasitas dan koordinasi menjadi bagian penting untuk menjaga agar pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan berjalan selaras dengan perkembangan sistem hukum pidana nasional.

Kegiatan ini diikuti secara langsung oleh Ketua IPKEMINDO, seluruh Kepala Bapas se-Jawa Timur, serta jajaran PK dan APK se-Jawa Timur. Untuk memperluas koordinasi dan penyebarluasan informasi, seluruh Kepala Bapas se-Indonesia juga mengikuti seminar secara daring melalui Zoom.

Keterlibatan jajaran dari berbagai wilayah tersebut memperluas ruang pertukaran pemahaman mengenai tantangan pelaksanaan tugas. Dengan koordinasi yang semakin kuat, jajaran Pemasyarakatan diharapkan mampu membangun pola kerja yang konsisten, menjaga akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kanwil Ditjenpas Jawa Timur mendorong agar hasil kegiatan tidak berhenti pada apel, ikrar, dan seminar, tetapi diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penguatan integritas perlu tercermin dalam perilaku kerja, peningkatan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan, dan koordinasi antarsatuan kerja harus terus dipelihara.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Jatim menegaskan komitmen untuk membangun jajaran Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang berintegritas, kompeten, serta adaptif terhadap perubahan regulasi. Kesiapan tersebut diharapkan mendukung implementasi KUHP dan KUHAP Nasional sesuai ketentuan sekaligus memperkuat penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik (Dd).

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp