PROBOLINGGO,Liputan Lintascakrawala.id – Sengketa kepemilikan tanah yang menjadi lokasi pembangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kelurahan Kandangjati Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, kini mengarah pada persoalan yang lebih kompleks.
Persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut siapa pemilik sah tanah yang disengketakan, melainkan juga membuka kembali riwayat penguasaan, pemberian hak, hingga proses peralihan tanah eks Pabrik Gula (PG) Kandangjati yang diduga memiliki perjalanan administrasi pertanahan sejak puluhan tahun silam.
Penelusuran awak media terhadap sejumlah arsip pertanahan yang diperoleh menemukan adanya catatan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Pondok Sejati Indah. Dalam dokumen tersebut tercatat bidang tanah seluas 13.872 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Kandangjati Kulon.
Fakta ini menjadi semakin menarik setelah dalam pembahasan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) muncul keterangan bahwa tanah eks PG Kandangjati tersebut pernah dimohonkan oleh sebuah perusahaan pada 1989 dengan persetujuan Gubernur Jawa Timur.
Informasi tersebut menjadi pintu masuk untuk menelusuri perjalanan status hukum tanah, mulai dari permohonan awal, penerbitan HGB, perubahan maupun pemecahan bidang, hingga munculnya sertifikat hak milik yang kini menjadi bagian dari objek sengketa.
ARSIP PERTANAHAN CATAT HGB PT PONDOK SEJATI INDAH SELUAS 13.872 METER PERSEGI
Dalam salinan dokumen sertifikat yang diperoleh awak media, tercatat HGB Nomor 296 atas nama PT Pondok Sejati Indah yang berkedudukan di Pasuruan.
Bidang tanah tersebut berlokasi di Kelurahan Kandangjati Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dengan luas mencapai 13.872 meter persegi.
Dokumen itu menunjukkan bahwa HGB tersebut didaftarkan berdasarkan Surat Ukur Nomor 51/Kandang Jati Kulon/2000 tertanggal 7 Juni 2000 dan dibukukan pada 12 Juni 2000.
Namun, terdapat satu keterangan penting yang patut menjadi perhatian, yakni masa berlaku hak tersebut tercatat berakhir pada 24 April 2002.
Arsip yang sama juga memuat keterangan mengenai asal hak, penegasan HGB Nomor 289/Kelurahan Kandangjati Kulon, serta catatan penerbitan surat ukur dan perubahan bidang dalam rentang 2001 hingga 2002.
Rangkaian catatan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar.
Bagaimana kelanjutan status hukum tanah setelah HGB Nomor 296 berakhir? Apakah hak tersebut pernah diperpanjang atau diperbarui? Apakah terjadi pemecahan bidang yang kemudian melahirkan sertifikat-sertifikat baru? Siapa pihak yang selanjutnya tercatat sebagai pemegang hak?
Pertanyaan tersebut penting dijawab karena riwayat administrasi pertanahan merupakan bagian mendasar dalam menguji keabsahan suatu klaim kepemilikan.
SHM NOMOR 254 DAN 260, ADAKAH KAITAN DENGAN HGB EKS PG KANDANGJATI?
Sebelumnya, sengketa lahan yang menjadi lokasi pembangunan KDKMP mencuat setelah dua pihak menyampaikan klaim kepemilikan atas bidang tanah di lokasi tersebut.
Rumi Susana (40), warga Malang, mengaku sebagai pemilik lahan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi yang dibelinya pada 2020–2021. Klaim tersebut didasarkan pada empat Sertifikat Hak Milik (SHM).
Di sisi lain, Teddy Minahasa Putra, mantan Kapolda Sumatera Barat, melalui perwakilannya, Maulana, juga menyampaikan klaim kepemilikan atas tanah seluas sekitar 2.000 meter persegi di lokasi yang sama.
Klaim tersebut didasarkan pada SHM Nomor 254 dan SHM Nomor 260 yang, menurut keterangan tim kuasa hukumnya, masih tercatat atas nama Bambang Sutrisno.
Kedua bidang tanah tersebut disebut masing-masing memiliki luas 983 meter persegi dan 1.225 meter persegi.
Tim kuasa hukum menyatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli Teddy Minahasa dari Bambang Sutrisno pada 29 September 2021. Namun, hingga keterangan tersebut disampaikan, sertifikat belum dibalik nama menjadi atas nama Teddy Minahasa.
Di tengah munculnya dua klaim kepemilikan tersebut, keberadaan arsip HGB Nomor 296 atas nama PT Pondok Sejati Indah menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri.
Apakah SHM Nomor 254 dan 260 memiliki hubungan historis dengan bidang tanah HGB Nomor 296? Apakah kedua SHM tersebut merupakan hasil pemecahan dari bidang tanah eks PG Kandangjati atau justru berasal dari alas hak yang berbeda?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak cukup diperoleh hanya dengan membandingkan nomor sertifikat.
Diperlukan pemeriksaan terhadap buku tanah, warkah pendaftaran, surat ukur, serta peta bidang yang tersimpan di BPN guna memastikan hubungan spasial dan kesinambungan riwayat hukum masing-masing bidang tanah.
HGB BERAKHIR PADA 2002, BAGAIMANA STATUS HUKUM TANAHNYA?
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah status hukum tanah setelah masa berlaku HGB Nomor 296 berakhir pada 24 April 2002.
Secara normatif, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa Hak Guna Bangunan dapat hapus karena jangka waktunya berakhir.
Sementara itu, ketentuan mengenai pemberian, perpanjangan, pembaruan, dan hapusnya HGB juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
Namun, berakhirnya masa berlaku HGB tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh bidang tanah tersebut otomatis menjadi tanah negara tanpa memeriksa asal tanah dan riwayat administrasi pertanahannya.
Karena itu, BPN perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kelanjutan status bidang tanah tersebut setelah 24 April 2002.
Apakah pernah diterbitkan keputusan perpanjangan atau pembaruan hak? Apakah terdapat pemberian hak baru, pemecahan bidang, maupun peralihan kepada pihak lain?
Termasuk bagaimana hubungan administrasi antara HGB Nomor 289 dan HGB Nomor 296 yang sama-sama disebut dalam arsip pertanahan.
Keterangan resmi BPN menjadi penting agar tidak muncul spekulasi mengenai keabsahan dokumen kepemilikan yang kini menjadi dasar klaim para pihak.
TRANSAKSI TANAH 2021 DAN PERTANYAAN TERKAIT LHKPN
Persoalan ini juga bersinggungan dengan aspek transparansi pelaporan harta kekayaan Teddy Minahasa.
Berdasarkan pemberitaan DetikNews pada 11 Oktober 2022, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Maret 2022 mencatat total kekayaan Teddy Minahasa sebesar Rp29.974.417.203.
Dalam laporan tersebut, aset tanah dan bangunan tercatat sebanyak 53 bidang dengan nilai keseluruhan Rp25.813.200.000.
Apabila keterangan tim kuasa hukum mengenai transaksi pembelian tanah di Kandangjati Kulon pada 29 September 2021 benar, maka transaksi tersebut terjadi sebelum penyampaian LHKPN pada Maret 2022.
Hal ini memunculkan pertanyaan yang layak diklarifikasi: apakah bidang tanah yang diklaim telah dibeli tersebut sudah tercantum dalam daftar 53 bidang tanah dan bangunan yang dilaporkan kepada KPK?
Pertanyaan ini bukan merupakan tuduhan adanya aset yang disembunyikan ataupun ketidakpatuhan dalam pelaporan kekayaan.
Namun, transparansi mengenai pencatatan aset tersebut tetap penting untuk memperoleh kejelasan, terlebih karena sertifikat tanah yang menjadi dasar klaim pembelian masih tercatat atas nama pihak lain.
Dalam konteks LHKPN, aspek yang perlu diperiksa bukan hanya nama yang tercantum dalam sertifikat, tetapi juga status penguasaan, kepemilikan manfaat, serta kewajiban pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
DELAPAN DOKUMEN PENTING YANG PERLU DITELUSURI BPN
Untuk mengungkap secara utuh riwayat tanah eks PG Kandangjati, setidaknya terdapat delapan kelompok dokumen yang perlu ditelusuri dan diklarifikasi:
1. Dokumen permohonan perusahaan atas tanah eks PG Kandangjati pada 1989.
2. Persetujuan atau keputusan Gubernur Jawa Timur terkait permohonan tanah tersebut.
3. Buku tanah dan warkah penerbitan HGB Nomor 289 dan Nomor 296.
4. Dokumen penerbitan HGB tahun 2000.
5. Riwayat perubahan dan pemecahan bidang tanah pada periode 2001–2002.
6. Buku tanah dan warkah penerbitan SHM Nomor 254 dan Nomor 260.
7. Peta bidang yang menunjukkan hubungan lokasi antara seluruh sertifikat tersebut.
8. Riwayat peralihan hak atas bidang-bidang tanah terkait hingga saat ini.
Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan apakah tanah yang kini menjadi objek sengketa pembangunan KDKMP benar merupakan bagian dari tanah eks PG Kandangjati yang pernah dimohonkan perusahaan pada 1989.
Selain itu, pemeriksaan tersebut juga penting untuk memastikan apakah terdapat kesinambungan alas hak antara HGB yang tercatat atas nama PT Pondok Sejati Indah dengan SHM yang kini menjadi dasar klaim kepemilikan para pihak.
PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN RIWAYAT TANAH EKS PG KANDANGJATI
Sengketa lahan pembangunan KDKMP di Kelurahan Kandangjati Kulon tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperhadapkan dua pihak yang sama-sama mengklaim kepemilikan.
Persoalan ini membutuhkan penelusuran menyeluruh terhadap asal-usul tanah, proses pemberian hak, perubahan status, pemecahan bidang, hingga riwayat peralihan kepemilikan.
Sebab, kepastian hukum atas tanah tidak hanya berkaitan dengan siapa yang mengaku sebagai pemilik atau siapa yang memegang sertifikat, tetapi juga menyangkut keabsahan proses penerbitan hak dan kesinambungan riwayat administrasi pertanahannya.
Publik kini menunggu penjelasan BPN Kabupaten Probolinggo.
Bagaimana sebenarnya perjalanan tanah eks PG Kandangjati sejak dimohonkan perusahaan pada 1989, tercatat sebagai HGB PT Pondok Sejati Indah pada 2000, hingga munculnya SHM Nomor 254 dan 260 yang kini menjadi bagian dari sengketa pembangunan KDKMP?
Transparansi riwayat pertanahan menjadi kunci. Bukan untuk membenarkan salah satu klaim, melainkan untuk memastikan hak atas tanah ditentukan berdasarkan dokumen, fakta, dan ketentuan hukum yang berlaku.
(Tim/Red)
