SURABAYA – LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Kesepakatan agar pengelolaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur Tahun 2027 tetap berada di bawah KONI Jatim belum mengakhiri polemik antara kalangan pemerhati olahraga dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim.
Ketua MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo atau Heru MAKI, menegaskan bahwa meskipun persoalan pengelolaan anggaran tersebut telah menemukan titik kesepakatan dalam pertemuan Komisi E DPRD Jatim, tuntutan agar Kepala Dispora Jatim dievaluasi tetap menjadi sikap MAKI Jatim.
Perkembangan ini menjadi perhatian karena menyangkut bukan sekadar siapa yang mengelola anggaran, melainkan bagaimana persiapan atlet, proses seleksi, pembinaan, serta target prestasi olahraga Jawa Timur pada agenda kompetisi mendatang dapat berjalan tanpa hambatan.
Pertemuan klarifikasi tersebut diinisiasi Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari, dengan menghadirkan Kadispora Jatim beserta jajaran serta KONI Jatim. Dalam forum itu, masing-masing pihak diberi kesempatan menyampaikan penjelasan terkait polemik rencana pengelolaan anggaran olahraga tahun 2027.
Sebelum rapat berlangsung, Heru MAKI mengaku telah menyampaikan sejumlah masukan, data, dan argumentasi kepada Sri Untari melalui pesan WhatsApp. Salah satu hal yang disorot adalah kebijakan prioritas anggaran Dispora Jatim, terutama perbandingan alokasi untuk kegiatan olahraga yang berorientasi pada prestasi atlet dengan kegiatan lainnya. Berdasarkan Fakta bukan HOAX
Heru mencontohkan anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya (GMS) yang menurut data yang disampaikannya mencapai sekitar Rp2,3 miliar setiap tahun. Sementara itu, anggaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jatim di Kabupaten Ngawi disebut hanya sekitar Rp772 juta lebih.
Menurut Heru, perbandingan tersebut patut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Ia berpandangan bahwa pembinaan atlet pelajar dan pengembangan olahraga prestasi harus memperoleh perhatian serta dukungan anggaran yang memadai.
Namun, angka-angka tersebut merupakan data dan pernyataan yang disampaikan Heru MAKI. Rincian alokasi serta realisasi anggarannya tetap perlu dicermati melalui dokumen resmi APBD, DPA, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan agar dapat diketahui secara utuh.
Anggaran Tetap di KONI, MAKI Alihkan Fokus Tuntutan
Dalam rapat yang berlangsung Rabu sore, 11 November 2026, Komisi E DPRD Jatim menyaksikan kesepakatan bahwa tata kelola anggaran PON dan BK Porprov 2027 tetap dilaksanakan oleh KONI Jatim secara kelembagaan.
Kesepakatan tersebut menjadi perkembangan penting bagi persiapan olahraga Jawa Timur. Kepastian pengelolaan anggaran diharapkan dapat membantu KONI Jatim melanjutkan koordinasi dengan KONI kabupaten/kota, cabang olahraga, pelatih, serta atlet dalam mempersiapkan agenda kompetisi.
Bagi Heru MAKI, persoalan pengelolaan anggaran memang telah memperoleh titik terang. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak otomatis menghapus tuntutan MAKI Jatim terhadap kepemimpinan Dispora Jatim.
Heru menyebut keputusan Komisi E sebagai langkah awal. Selanjutnya, MAKI Jatim akan tetap mendorong Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk melakukan evaluasi terhadap Kadispora Jatim, bahkan meminta agar pejabat tersebut dicopot dari jabatannya.
“Sebentar lagi rapat-rapat persiapan untuk aksi demo akbar ke kantor Pemprov Jatim, menghadap Sekdaprov Jatim dan ke kantor Dispora Jatim untuk isu ‘COPOT KADISPORA JATIM’ akan intensif kami gelar, sebelum pelaksanaan hari H aksi demo akbar dengan tuntutan Copot Kadispora Jatim,” tegas Heru MAKI sebagaimana dikutip MAKI News. Berdasarkan Fakta bukan HOAX
MAKI Jatim Siapkan Aksi, Ajak Atlet dan Pelatih Turut Menyuarakan Aspirasi
Tidak berhenti pada pernyataan, Heru menyampaikan bahwa MAKI Jatim akan mengintensifkan konsolidasi untuk mempersiapkan aksi demonstrasi di sejumlah kantor pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
Lokasi yang menjadi sasaran penyampaian aspirasi antara lain Kantor Pemprov Jatim, kantor Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Kantor Dispora Jatim. Tuntutan utama yang akan dibawa adalah evaluasi kepemimpinan Kadispora Jatim dengan seruan pencopotan pejabat tersebut.
Heru juga berharap aksi tersebut tidak hanya diikuti jajaran MAKI Jatim. Ia menginginkan adanya keterlibatan perwakilan atlet, pelatih, serta para pembina cabang olahraga yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan pembinaan dan prestasi olahraga Jawa Timur.
Ketika ditanya mengenai kapan aksi besar itu akan dilaksanakan, Heru memberikan jawaban singkat, tetapi tegas: “SECEPATNYA!”
Sikap MAKI Jatim tersebut sejalan dengan kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan Heru mengenai kemungkinan terganggunya proses pembinaan atlet apabila kebijakan pengelolaan anggaran berubah tanpa perencanaan dan koordinasi yang matang. Dalam pemberitaan sebelumnya, Heru bahkan mengingatkan risiko terhambatnya pembinaan hingga berpotensi mengorbankan satu atau dua generasi atlet potensial Jawa Timur. Berdasarkan Fakta bukan HOAX +1
Kepastian Kewenangan dan Transparansi Tetap Harus Dijaga
Di sisi lain, pengelolaan anggaran olahraga tetap membutuhkan kejelasan mengenai pembagian tugas antara pemerintah daerah dan KONI. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tanggal 6 Oktober 2025, sebagaimana diberitakan sebelumnya, menjadi salah satu dasar penugasan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov Jatim X Tahun 2027.
Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendanaan, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan olahraga perlu dijalankan sesuai ketentuan serta kewenangan masing-masing pihak. Transparansi penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban juga penting agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. WartaTransparansi
Perlu ditegaskan, tuntutan pencopotan Kadispora Jatim merupakan sikap dan aspirasi MAKI Jatim, bukan keputusan resmi pemerintah. Pihak Dispora Jatim juga perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab atas berbagai kritik yang ditujukan kepadanya.
Kini, setelah Komisi E DPRD Jatim memfasilitasi kesepakatan mengenai pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov 2027, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan Pemprov Jatim. Apakah Gubernur akan melakukan evaluasi sebagaimana diminta MAKI Jatim, serta bagaimana memastikan pembinaan atlet tetap berjalan dengan dukungan anggaran yang transparan dan tepat sasaran?
Bagi Heru MAKI, perjuangan belum selesai. Kesepakatan pengelolaan anggaran di KONI Jatim bukan akhir dari persoalan, melainkan awal dari tuntutan yang lebih luas mengenai evaluasi kebijakan olahraga dan akuntabilitas penggunaan anggaran di lingkungan Dispora Jatim.
MAKI Jatim menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui penyampaian aspirasi dan penelusuran dokumen, sementara seluruh dugaan penyimpangan harus tetap diuji berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
MAKI Jatim Tak Akan Lelah Mengejar Matahari (Red).
