SURABAYA – LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip., mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026). Ia berharap penindakan tersebut menjadi momentum untuk mengungkap perkara secara menyeluruh sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara.
Bagi MAKI Jatim, penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan anggaran kebencanaan harus menjadi perhatian serius. Anggaran tersebut menyangkut kepentingan masyarakat, termasuk dukungan terhadap upaya penanggulangan bencana dan perlindungan keselamatan warga. Karena itu, pengelolaannya harus mengedepankan integritas, transparansi, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Heru menegaskan, langkah KPK perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang cermat dan berdasarkan alat bukti yang sah. Menurutnya, pengungkapan perkara secara tuntas penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat mengenai duduk persoalan yang sedang ditangani.
“Penindakan harus menjadi awal dari proses pengusutan yang menyeluruh. Kami mendorong KPK bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel agar seluruh fakta hukum dapat terungkap sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Heru.
KPK Konfirmasi Sejumlah Pihak Diamankan
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan bahwa sejumlah pihak telah diamankan dalam kegiatan OTT tersebut dan sedang menjalani pemeriksaan. Namun, identitas pihak-pihak yang diamankan, barang bukti, serta konstruksi perkara belum disampaikan secara terperinci dalam informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini.
Masyarakat pun diharapkan menunggu keterangan resmi KPK mengenai perkembangan penanganan perkara. Informasi yang belum terkonfirmasi perlu disikapi secara hati-hati agar tidak memunculkan spekulasi atau kesimpulan yang mendahului proses hukum.
MAKI Jatim berharap KPK dapat memberikan penjelasan secara proporsional berdasarkan fakta pemeriksaan dan bukti yang diperoleh. Keterbukaan informasi yang bertanggung jawab dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses penegakan hukum.
Di sisi lain, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Setiap pihak yang menjalani pemeriksaan berhak mendapatkan perlakuan sesuai hukum, sedangkan penentuan kesalahan dan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Pengawasan Dana Bencana Tidak Boleh Berhenti pada Penindakan
Heru menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan operasi penindakan. Upaya tersebut perlu diikuti dengan penuntasan perkara, evaluasi tata kelola anggaran, serta penguatan pengawasan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak tahap awal.
Pengawasan terhadap keuangan negara harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, penggunaan anggaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap pengeluaran perlu memiliki dasar yang jelas, sesuai aturan, dan dapat diperiksa oleh pihak yang berwenang.
Dalam konteks penanggulangan bencana, tata kelola yang akuntabel menjadi semakin penting karena anggaran harus digunakan sesuai sasaran dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat memastikan program berjalan sebagaimana mestinya serta kepentingan masyarakat tetap terlindungi.
MAKI Jatim juga menekankan bahwa setiap indikasi pelanggaran harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan kewenangan hukum. Apabila ditemukan bukti yang cukup, proses penanganan perkara perlu dilanjutkan sesuai prosedur hingga memberikan kepastian hukum.
Heru Satriyo: Uang Negara Adalah Amanah Publik
Menurut Heru, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara harus dijaga melalui transparansi dan konsistensi penegakan hukum. Setiap dugaan korupsi wajib diperiksa secara objektif, tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang diperiksa maupun prinsip keadilan.
Ia berharap penanganan OTT di lingkungan BNPB menjadi momentum untuk memperkuat integritas penyelenggaraan negara. Penegakan hukum yang tuntas perlu berjalan seiring dengan pembenahan sistem pengawasan, sehingga langkah pencegahan dan penindakan dapat saling mendukung.
“Setiap rupiah uang negara harus dijaga. Setiap dugaan korupsi harus diusut berdasarkan bukti, dan setiap proses hukum harus berjalan transparan, profesional, serta berkeadilan, terlebih jika menyangkut anggaran penanggulangan bencana dan kepentingan masyarakat,” pungkas Heru Satriyo.
MAKI Jatim berharap proses hukum yang dilakukan KPK dapat mengungkap fakta perkara secara terang berdasarkan alat bukti yang sah. Lebih dari itu, penguatan pengawasan anggaran diharapkan menjadi langkah berkelanjutan untuk mencegah penyimpangan, menjaga keuangan negara, dan memastikan setiap dana publik digunakan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat (Red).
