GRESIK,Liputan Lintascakrawala.id — Dunia pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan pungutan terhadap wali murid di SMKN 1 Cerme, Kabupaten Gresik, memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pembiayaan sekolah serta fungsi pengawasan instansi terkait.
“Temuan bukti pembayaran sebesar Rp.100.000 yang disebut dibebankan kepada wali murid menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan penjelasan terbuka. Masyarakat berhak mengetahui apa dasar pembayaran tersebut, untuk kepentingan apa uang itu digunakan, dan siapa yang menetapkan mekanismenya.
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai peran pihak sekolah dan komite sekolah dalam penetapan maupun pelaksanaan pembayaran tersebut. Namun, dugaan keterlibatan atau kerja sama yang melanggar aturan antara pihak sekolah dan komite belum dapat disimpulkan tanpa bukti dan hasil pemeriksaan yang memadai.
WALI MURID JANGAN TERUS DIBEBANI
“Biaya pendidikan merupakan persoalan sensitif bagi banyak keluarga. Di tengah kebutuhan hidup yang terus menuntut pengeluaran, orang tua harus mengatur keuangan agar anak-anak mereka tetap dapat mengenyam pendidikan dengan baik.
Ketika muncul pembayaran yang dinilai memberatkan, terlebih jika dasar dan sifatnya belum dijelaskan secara terbuka, keresahan masyarakat patut menjadi perhatian.
Apakah suara wali murid akan terus diabaikan ketika mereka mempertanyakan pembiayaan sekolah?
“Pertanyaan tersebut layak dijawab oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan pendidikan.
Sekolah seharusnya menjadi tempat membangun karakter, kejujuran, dan tanggung jawab. Karena itu, setiap kebijakan pembayaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
“Apabila suatu pembayaran ditetapkan tanpa dasar yang sah atau dilaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan, persoalan tersebut harus diperiksa dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
KEPALA SEKOLAH DAN KOMITE DIMINTA MEMBERIKAN PENJELASAN
Kepala SMKN 1 Cerme, Hj. Darwati, S.Pd., S.ST., M.Si., perlu memberikan penjelasan mengenai bukti pembayaran Rp100.000 tersebut.
Penjelasan juga diperlukan dari komite sekolah, khususnya mengenai ada atau tidaknya keterlibatan komite dalam penetapan pembayaran, proses pengambilan keputusan, serta penggunaan dana yang dipersoalkan
Namun sayang hingga berita ini diunggah kepala sekolah SMKN 1 Cerme belum memberikan respon atau tanggapan alias bungkam meskipun sudah di konfirmasi melalui pesan whatshap
Dalam hal ini Wali murid berhak mengetahui apakah pembayaran tersebut bersifat wajib atau sukarela, bagaimana mekanisme persetujuannya, dan apakah terdapat konsekuensi bagi orang tua yang tidak mampu membayar.
Jangan sampai ketidakjelasan informasi membuat masyarakat merasa tidak memiliki pilihan ketika menghadapi pembiayaan sekolah.
Media menegaskan bahwa sorotan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong keterbukaan agar persoalan dapat diperiksa berdasarkan bukti dan fakta.
CABANG DINAS PENDIDIKAN JANGAN TUTUP MATA
Sorotan juga tertuju kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Gresik, Eko Agus Suwandi, S.Pd., M.M., yang hingga berita ini disusun belum memberikan jawaban atas konfirmasi wartawan.
Belum adanya tanggapan tersebut membuat masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai langkah pengawasan yang akan dilakukan terhadap dugaan pembayaran yang dipersoalkan.
“Instansi terkait diharapkan tidak membiarkan keluhan masyarakat berlarut-larut tanpa kepastian. Apabila informasi yang disampaikan dapat diverifikasi, pemeriksaan sesuai kewenangan perlu dilakukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran.
Jika ditemukan praktik pungutan yang bertentangan dengan aturan, penanganan harus dilakukan secara tegas dan transparan. Namun, apabila pembayaran tersebut memiliki dasar yang sah, pihak terkait juga perlu menjelaskan landasan dan mekanismenya kepada masyarakat.
(Tim Redaksi)
