MALANG — LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, mendampingi rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kota Malang, Jumat (9/10/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan, mengevaluasi kualitas layanan pemasyarakatan, serta memastikan pemenuhan hak warga binaan berjalan sesuai ketentuan.
Rangkaian kegiatan meliputi peninjauan langsung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang atau Lapas Lowokwaru dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Komisi XIII DPR RI. Sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari kondisi hunian yang mengalami kelebihan kapasitas, efektivitas sistem pengamanan, integritas petugas, hingga transparansi pelayanan publik.
Keterlibatan Kusnali dalam agenda tersebut menegaskan komitmen Kanwil Ditjenpas Jawa Timur untuk mendukung fungsi pengawasan legislatif sekaligus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, aman, transparan, dan akuntabel.
Dampingi Peninjauan Lapas Lowokwaru, Sejumlah Layanan Dievaluasi
Kunjungan kerja diawali dengan peninjauan Komisi XIII DPR RI ke Lapas Kelas I Malang. Dalam agenda tersebut, rombongan melihat secara langsung sejumlah fasilitas dan layanan yang menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemasyarakatan.
Aspek yang ditinjau mencakup pelayanan kesehatan, dapur dan kualitas bahan makanan, sistem keamanan, serta pelaksanaan program pembinaan warga binaan.
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa pelayanan di dalam lapas berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Kualitas layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan, serta kondisi lingkungan hunian merupakan aspek mendasar yang perlu mendapatkan perhatian secara berkelanjutan.
Di sisi lain, sistem pengamanan dan ketertiban juga menjadi unsur penting dalam menjaga situasi lapas tetap kondusif. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk mencegah gangguan keamanan, meningkatkan kedisiplinan, serta meminimalkan risiko pelarian.
Melalui peninjauan langsung, berbagai aspek penyelenggaraan pemasyarakatan dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara jajaran pelaksana di lapangan dan lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan.
Sanggar Batik dan Lukis Dukung Kemandirian Warga Binaan
Selain meninjau pelayanan dasar dan sistem keamanan, rombongan Komisi XIII DPR RI juga melihat sarana pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Malang, termasuk sanggar batik dan sanggar lukis.
Fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya membekali warga binaan dengan keterampilan produktif yang dapat dimanfaatkan setelah mereka menyelesaikan masa pidana dan kembali ke tengah masyarakat.
Pembinaan kemandirian merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pemasyarakatan. Keberhasilan pembinaan tidak hanya berkaitan dengan terjaganya keamanan selama warga binaan menjalani masa pidana, tetapi juga dengan kesiapan mereka untuk kembali berintegrasi secara sosial dan ekonomi.
Karena itu, keberadaan fasilitas keterampilan perlu didukung dengan pelaksanaan program pembinaan yang berkelanjutan agar warga binaan memiliki kesempatan mengembangkan potensi dan membangun kehidupan yang lebih baik.
Peninjauan ini sekaligus menegaskan bahwa pelayanan pemasyarakatan harus menyeimbangkan aspek pengamanan dengan pembinaan serta penghormatan terhadap hak-hak warga binaan.
Kusnali Paparkan Tantangan Pemasyarakatan Jawa Timur dalam RDP
Usai peninjauan lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi XIII DPR RI di Ballroom Hotel Grand Mercure Malang Mirama.
Forum tersebut dihadiri perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, serta perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Dalam rapat tersebut, masing-masing kementerian dan lembaga memaparkan pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian program, kualitas pelayanan publik, serta tantangan strategis sesuai kewenangannya.
Pembahasan berlangsung melalui sesi tanya jawab bersama anggota Komisi XIII DPR RI sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan tata kelola kelembagaan.
Dalam kesempatan itu, Kusnali menyampaikan paparan mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan di Jawa Timur. Sejumlah isu strategis menjadi sorotan, meliputi kondisi hunian yang mengalami overkapasitas, efektivitas sistem pengamanan dan pencegahan pelarian, integritas petugas, pemenuhan hak warga binaan, serta transparansi pelayanan publik.
Persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan evaluasi secara berkelanjutan. Penguatan pengawasan, peningkatan profesionalisme petugas, serta pembenahan tata kelola menjadi bagian penting dalam mendorong penyelenggaraan pemasyarakatan yang semakin baik.
Melalui forum RDP, berbagai tantangan tersebut dapat dibahas bersama sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah perbaikan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Kusnali: Pengawasan dan Evaluasi Harus Berjalan Konsisten
Kusnali menegaskan bahwa pengawasan dan evaluasi merupakan bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
“Pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Kami terus mendorong penguatan keamanan dan ketertiban, menjaga integritas petugas, serta memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Kusnali.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara keamanan, integritas aparatur, dan kualitas pelayanan kepada warga binaan.
Petugas pemasyarakatan dituntut menjalankan tugas secara profesional serta menaati ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pelayanan kepada warga binaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak mereka dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi unsur penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi perlu menjadi bagian dari mekanisme evaluasi yang konsisten.
Adapun persoalan kelebihan kapasitas hunian dan efektivitas pengamanan membutuhkan penanganan berdasarkan evaluasi faktual serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Reses Komisi XIII DPR RI Jadi Momentum Penguatan Tata Kelola
Rangkaian kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI di Kota Malang menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap kementerian dan lembaga mitra kerja, termasuk penyelenggaraan pemasyarakatan di Jawa Timur.
Berbagai isu yang mengemuka dalam peninjauan lapangan dan RDP diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat keamanan dan ketertiban, menjaga integritas petugas, serta memastikan hak warga binaan terpenuhi sesuai ketentuan.
Keikutsertaan Kusnali dalam rangkaian kegiatan tersebut mempertegas komitmen Kanwil Ditjenpas Jawa Timur untuk mendukung pengawasan DPR RI dan mendorong perbaikan tata kelola pemasyarakatan secara berkelanjutan.
Ke depan, penyelenggaraan pemasyarakatan diharapkan semakin mengedepankan profesionalisme, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Upaya tersebut perlu disertai penguatan sistem pengamanan, peningkatan kualitas layanan dasar, serta pembinaan yang mendukung kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan sistem pemasyarakatan bukan hanya diukur dari terjaganya keamanan di dalam lapas, melainkan juga dari kemampuan negara memberikan pelayanan yang layak, melindungi hak warga binaan, dan mendukung proses pembinaan secara manusiawi.
Melalui pendampingan dalam kunjungan reses Komisi XIII DPR RI, Kusnali menegaskan pentingnya pengawasan yang konsisten sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemasyarakatan Jawa Timur yang aman, berintegritas, profesional, dan menghormati hak asasi manusia (Dd).
