MOJOKERTO, 19 Oktober 2026 //LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Pengawasan terhadap program revitalisasi sekolah di Kabupaten Mojokerto memasuki babak lanjutan. Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) menyatakan tengah menyiapkan pengaduan resmi setelah delapan sekolah yang dikirimi surat somasi pada 15 Oktober 2026 disebut belum memberikan tanggapan tertulis hingga berakhirnya tenggat waktu 3 × 24 jam.
Somasi tersebut berkaitan dengan indikasi dugaan pelaksanaan pekerjaan revitalisasi yang diborongkan atau diserahkan kepada pihak ketiga. APPI menilai persoalan itu perlu memperoleh kejelasan melalui pemeriksaan dokumen dan fakta lapangan, sehingga tidak berhenti pada pertukaran surat maupun polemik di ruang publik.
Ketua Umum APPI, Kasiono, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan pengawasan melalui mekanisme pengaduan kepada instansi yang berwenang. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan.
“APPI sudah menyampaikan somasi, menetapkan tenggat, dan memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk menjelaskan persoalan yang kami pertanyakan. Sampai batas waktu berakhir, jawaban belum kami terima. Kami tegaskan, pengawasan APPI tidak berhenti hanya karena surat kami tidak dijawab. Kami akan membawa persoalan ini ke jalur pengaduan resmi dengan bukti yang tersedia. Penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap indikasi ketidaksesuaian harus diperiksa secara objektif,” tegas Kasiono.
Delapan Sekolah Menjadi Fokus Pemantauan
APPI menyoroti dugaan pelaksanaan revitalisasi yang dinilai perlu diuji kesesuaiannya dengan mekanisme program. Organisasi tersebut menekankan bahwa pemeriksaan tidak cukup hanya melihat hasil akhir bangunan, tetapi juga perlu menelusuri proses perencanaan, pengadaan material, pembayaran tenaga kerja, dan pertanggungjawaban anggaran.
Dokumen yang didorong untuk diperiksa meliputi petunjuk teknis program, perjanjian bantuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar dan spesifikasi teknis, bukti transaksi pembelian material, catatan pembayaran tenaga kerja, serta dokumen pendukung lainnya.
Menurut APPI, dokumen tersebut penting untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan pihak ketiga juga perlu diperiksa berdasarkan bentuk pekerjaan, ruang lingkup keterlibatan, dan aturan teknis yang mengikat program revitalisasi.
Kasiono menegaskan bahwa APPI tidak ingin menarik kesimpulan sebelum fakta-fakta diperiksa. Namun, ia meminta agar indikasi yang dinilai layak ditindaklanjuti tidak dibiarkan tanpa kejelasan.
“Jangan sampai program yang seharusnya memperbaiki sarana pendidikan justru menyisakan pertanyaan mengenai cara pekerjaan dilaksanakan dan bagaimana anggarannya digunakan. Kami tidak akan menuduh tanpa dasar, tetapi kami juga tidak akan menutup mata terhadap indikasi yang layak diperiksa. Jika semua sudah sesuai ketentuan, tunjukkan dokumennya. Jika ada ketidaksesuaian, biarkan fakta dan hasil pemeriksaan menentukan tindak lanjutnya,” ujarnya.
Swakelola Bukan Formalitas, Akuntabilitas Harus Terlihat
APPI turut menyoroti pentingnya pelaksanaan skema swakelola sesuai aturan program. Skema tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat, memperkuat pengawasan, meningkatkan keterlacakan penggunaan dana, serta memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan pelaku usaha lokal sesuai ketentuan.
Karena itu, APPI ingin memastikan apakah pelaksanaan revitalisasi di delapan sekolah yang menjadi perhatian tersebut benar-benar mengikuti mekanisme yang dipersyaratkan.
Bagi APPI, penilaian atas dugaan penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga harus didasarkan pada dokumen, ketentuan teknis, serta kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan kejelasan, baik apabila ditemukan ketidaksesuaian maupun apabila kegiatan terbukti telah dilaksanakan sesuai aturan.
Pengaduan Resmi Disiapkan, Instansi Berwenang Diminta Menelaah
Setelah tenggat somasi berakhir, APPI menyatakan akan menyiapkan dokumen pengaduan dengan melampirkan surat somasi, bukti penerimaan, catatan pemantauan, dan bukti pendukung yang tersedia.
APPI berencana meminta instansi berwenang, termasuk unsur pengawasan pemerintah dan kementerian yang menangani program revitalisasi, untuk menelaah dugaan tersebut dan melakukan pemeriksaan apabila terdapat dasar yang memadai.
Langkah itu diharapkan dapat memperjelas pelaksanaan program, termasuk kesesuaian penggunaan anggaran, mekanisme pengerjaan, dan pemenuhan kewajiban administrasi. APPI juga mendorong agar pemeriksaan dilakukan secara profesional dan tidak hanya bertumpu pada satu pihak atau satu jenis dokumen.
Sekretaris Umum APPI, Sumidi, S.Sos., menegaskan bahwa pihaknya mengutamakan kejelasan dan penyelesaian melalui mekanisme resmi. Ia menyatakan kesempatan bagi pihak sekolah untuk memberikan penjelasan tetap terbuka.
“Kami tidak membutuhkan polemik yang berlarut-larut. Yang kami butuhkan adalah kejelasan. APPI telah membuka ruang klarifikasi, dan pihak sekolah tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan penjelasan beserta dokumen pendukungnya. Tetapi persoalan ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Kami akan menempuh mekanisme resmi dan meminta pihak yang berwenang memeriksa fakta-fakta yang ada. Jika ditemukan pelanggaran, tindak lanjuti sesuai ketentuan. Jika tidak, sampaikan hasilnya secara objektif,” kata Sumidi.
APPI: Pengawasan untuk Melindungi Kepentingan Pendidikan
APPI menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan bertujuan menghambat pembangunan sekolah atau menjatuhkan nama baik lembaga pendidikan. Fokusnya adalah memastikan program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, menghasilkan sarana pendidikan yang layak, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.
Organisasi tersebut berpandangan bahwa pengelolaan kegiatan yang menggunakan anggaran negara harus disertai keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang dapat diuji. Apabila ditemukan pelanggaran, tindak lanjut harus diserahkan kepada mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
APPI juga menyatakan akan terus memantau persoalan ini sampai ada kejelasan mengenai kesesuaian pelaksanaan revitalisasi di delapan sekolah tersebut.
Meski demikian, belum diterimanya tanggapan atas somasi sebagaimana disampaikan APPI tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Dugaan yang disampaikan masih memerlukan klarifikasi, penelaahan dokumen, serta pemeriksaan objektif oleh pihak berwenang. Pihak sekolah tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan menggunakan hak jawab.
Dengan menyiapkan pengaduan resmi, APPI berharap persoalan ini dapat ditangani melalui pemeriksaan yang terukur, transparan, dan berdasarkan bukti. Tujuan akhirnya, menurut APPI, bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap program pendidikan yang dibiayai negara terlaksana secara bertanggung jawab dan memberi manfaat bagi masyarakat.
APPI — Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia
Mengawal transparansi. Menuntut akuntabilitas. Melindungi kepentingan pendidikan (Red).
