JEMBER —LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Pelaksanaan program Optimasi Lahan (Oplah) yang bersumber dari anggaran APBN Kementerian Pertanian di Kabupaten Jember, Jawa Timur, memasuki tahap pekerjaan di lapangan. Namun, di tengah proses tersebut, muncul sorotan pemberitaan terkait kualitas pelaksanaan program pada salah satu lokasi penerima manfaat.
Menanggapi polemik itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menyatakan siap melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program Oplah. MAKI Jatim menekankan pentingnya seluruh kritik, pemberitaan, maupun pengawasan terhadap program pemerintah didasarkan pada data teknis dan fakta lapangan yang dapat diverifikasi.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, mengatakan program Oplah di Jember telah melalui tahapan verifikasi sebelum memasuki pelaksanaan. Program tersebut juga telah memasuki tahun kedua bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Jember.
Menurut Heru, proses persiapan program tidak berlangsung secara singkat. Verifikasi dilakukan dengan melibatkan tim teknis serta dukungan penyusunan dan penjelasan teknis dari Universitas Jember melalui tim DED, termasuk menyesuaikan kebutuhan penerima manfaat.
Karena itu, MAKI Jatim memilih mengambil posisi untuk melakukan pengawasan secara langsung dan terukur, bukan sekadar memberikan penilaian berdasarkan informasi yang belum diverifikasi.
“MAKI Jatim secara internal juga melakukan koordinasi untuk mendapatkan detail teknis berupa RAB, BQ, dan spesifikasi teknis bagi para penerima manfaat. Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim akan turun ke lapangan dengan data yang detail dan terukur,” ujar Heru.
Pengawasan tersebut, lanjut dia, tidak hanya dilakukan di Kabupaten Jember, tetapi direncanakan terhadap pelaksanaan program Oplah di sejumlah wilayah Jawa Timur. Jember menjadi salah satu perhatian utama karena memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
Heru juga menyebut MAKINews.com sebagai media online resmi MAKI Jatim akan dilibatkan dalam proses pemantauan dan penyampaian informasi kepada publik.
MAKI Persoalkan Pemberitaan Sebelum Pekerjaan Rampung
Sorotan MAKI Jatim muncul setelah adanya pemberitaan salah satu media yang menurut Heru memuat narasi mengenai pekerjaan Oplah di salah satu lokasi penerima manfaat di Jember yang dinilai terlalu cepat menyimpulkan kondisi pekerjaan.
Heru mempertanyakan dasar data yang digunakan untuk menyebut pekerjaan tersebut bermasalah, terlebih pekerjaan di lapangan menurut informasi yang disampaikan MAKI masih dalam proses pelaksanaan.
Ia juga menyinggung adanya respons dari salah satu anggota Komisi B DPRD Jember yang disebut akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi menyusul pemberitaan tersebut.
Bagi MAKI, pengecekan lapangan merupakan langkah yang diperlukan. Namun, Heru menilai proses tersebut idealnya dilakukan dengan mempertemukan antara informasi pemberitaan, dokumen teknis, kondisi pekerjaan aktual, serta keterangan kelompok penerima manfaat.
“Pekerjaan yang baru berjalan dan belum selesai tentu perlu dilihat berdasarkan dokumen teknis dan progresnya. Jangan sampai sebuah kesimpulan dibuat sebelum seluruh data pendukung diperiksa,” tegas Heru.
Ia meminta semua pihak yang melakukan fungsi kontrol sosial untuk terlebih dahulu menguji informasi sebelum menyampaikan kesimpulan kepada masyarakat.
MAKI Soroti Mekanisme Penyaluran Anggaran
Selain persoalan pemberitaan, Heru juga menjelaskan mekanisme anggaran program Oplah yang menurutnya penting diketahui publik agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai posisi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.
Menurut Heru, anggaran Oplah yang bersumber dari APBN disalurkan langsung kepada kelompok tani penerima manfaat melalui mekanisme yang melibatkan panitia UPKK pada masing-masing kelompok tani.
Dengan mekanisme tersebut, Heru menegaskan, pemerintah daerah bukan pihak yang menerima atau mengelola langsung dana tersebut untuk kemudian disalurkan kepada kelompok penerima manfaat.
“Program Oplah anggaran APBN itu turun langsung ke rekening Poktan penerima melalui panitia UPKK masing-masing Poktan. Dinas terkait di Kabupaten maupun Provinsi menjalankan fungsi pendampingan serta pengawasan, terutama dalam pemenuhan teknis seperti membaca gambar, BQ, RAB dan spesifikasi teknis secara benar dan terukur,” jelasnya.
Menurut dia, pemahaman terhadap mekanisme tersebut menjadi penting sebelum muncul tudingan atau kesimpulan mengenai pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan pekerjaan.
Dorong Pemeriksaan Berbasis Dokumen dan Fakta Lapangan
MAKI Jatim juga meminta media maupun lembaga swadaya masyarakat yang melakukan fungsi kontrol sosial untuk turun langsung dan meminta penjelasan kepada kelompok tani penerima manfaat.
Apabila terdapat dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, menurut Heru, persoalan tersebut semestinya dapat diuji dengan membandingkan kondisi fisik di lapangan dengan RAB, BQ, gambar teknis, serta spesifikasi yang menjadi dasar pekerjaan.
Dengan demikian, kritik yang disampaikan kepada publik memiliki pijakan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Heru menegaskan MAKI tidak mempersoalkan fungsi kontrol sosial yang dilakukan media maupun LSM. Sebaliknya, fungsi tersebut dinilai penting dalam memastikan program yang menggunakan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan.
Namun, ia meminta fungsi pengawasan tidak berhenti pada informasi sepihak.
“Pengawasan harus berbasis data yang akurat dan detail. Jangan hanya berdasarkan asumsi atau opini sepihak. Kalau ada persoalan di lapangan, mari kita periksa bersama dokumen teknis dan kondisi sebenarnya,” katanya.
Bidkum MAKI Siapkan Pendampingan Hukum
Dalam polemik pemberitaan tersebut, MAKI Jatim juga menyatakan Bidang Hukum (Bidkum) MAKI Jatim siap memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan kemudian menempuh langkah hukum, sepanjang terdapat dasar hukum yang memenuhi ketentuan.
Heru menyebut langkah hukum tersebut merupakan opsi apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan dugaan pelanggaran yang memiliki dasar dan bukti yang cukup.
“Bidkum MAKI Jatim siap memberikan pendampingan hukum secara gratis apabila memang terdapat persoalan hukum yang memenuhi unsur dan memiliki dasar pembuktian,” ujarnya.
Meski demikian, Heru menekankan bahwa persoalan tersebut sebaiknya terlebih dahulu ditempatkan dalam koridor verifikasi fakta.
MAKI Jatim, kata dia, siap membuka ruang kerja sama dengan media dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan bersama terhadap pelaksanaan Oplah.
Menurutnya, kolaborasi pengawasan dapat dilakukan dengan satu prinsip utama, yakni menggunakan data teknis yang benar, memeriksa kondisi faktual di lapangan, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang menjadi objek pemberitaan.
“Ayo bertemu dalam ruang positif untuk bersama-sama mengawasi program Oplah. Pengawasan merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, mari gunakan data yang akurat dan detail, bukan asumsi atau opini sepihak,” pungkas Heru.
Di sisi lain, tudingan mengenai adanya pemberitaan yang disebut “hoaks” atau “ngawur” merupakan penilaian yang disampaikan MAKI Jatim dan masih perlu diuji berdasarkan fakta, dokumen, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Media yang diberitakan juga tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan, koreksi, maupun hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku (Red).
