SIDOARJO —LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, mempertegas instruksi kepada seluruh jajaran agar arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi segera ditindaklanjuti secara konsisten.
Penegasan itu disampaikan Kusnali saat memberikan penguatan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur melalui pertemuan virtual, Senin (28/9/2026).
Penguatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap arahan pimpinan dipahami secara tepat dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.
Kusnali meminta seluruh petugas menjadikan aturan sebagai dasar utama dalam bekerja. Setiap pelaksanaan tugas harus mengikuti mekanisme yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu instruksi yang ditekankan adalah tindak lanjut arahan Dirjenpas Mashudi terkait pengawasan dan penertiban barang serta fasilitas pada kamar hunian.
Seluruh UPT diminta segera melakukan pemeriksaan, pembersihan, dan penertiban secara menyeluruh terhadap blok dan kamar hunian. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak terdapat barang, fasilitas, maupun perubahan kamar yang tidak sesuai ketentuan.
Pengawasan keamanan dan ketertiban juga harus berjalan secara konsisten melalui pemeriksaan berkala maupun insidentil. Seluruh fasilitas yang tersedia harus jelas penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kusnali juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).
Seluruh Kepala UPT diminta memastikan proses tersebut berlangsung tertib, transparan, profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Setiap tahapan pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kusnali menegaskan agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan hak warga binaan tersebut.
Selain itu, jajaran diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan pimpinan maupun staf pribadi pimpinan.
Setiap informasi, permintaan, atau komunikasi yang diterima harus terlebih dahulu diverifikasi dan dikonfirmasi melalui mekanisme berjenjang. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penipuan maupun penyalahgunaan nama pimpinan, baik di tingkat wilayah maupun pusat.
Kusnali meminta jajaran tidak mengambil langkah berdasarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Mekanisme verifikasi menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan organisasi sekaligus mencegah potensi kerugian akibat penipuan.
Sebagai tindak lanjut penguatan tersebut, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur akan meningkatkan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh UPT Pemasyarakatan.
Pengawasan akan dilaksanakan secara berkala dan acak dengan melibatkan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai standar serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan Pemasyarakatan.
Penguatan Kusnali tersebut menempatkan tiga agenda sebagai perhatian utama seluruh UPT, yakni penertiban kamar hunian sesuai arahan Dirjenpas, pelaksanaan PB, CB, dan CMB secara tertib dan transparan, serta peningkatan kewaspadaan terhadap pihak yang mengatasnamakan pimpinan.
Seluruh Kepala UPT diminta memastikan ketiga agenda tersebut diteruskan kepada jajaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui pengawasan berkala, pemeriksaan insidentil, serta monitoring dan evaluasi secara acak, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan pelayanan Pemasyarakatan berjalan sesuai standar.
Kusnali menegaskan bahwa pelaksanaan tugas harus tetap berpedoman pada aturan, mengedepankan profesionalitas dan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya pelayanan Pemasyarakatan yang PASTI bermanfaat untuk masyarakat (Dd).
