SIDOARJO —LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Proyek pembangunan Sistem Rumah Pompa Sidokare 1 dan 2 dengan nilai sekitar Rp2,9 miliar menjadi perhatian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur. Organisasi tersebut meminta temuan inspeksi mendadak (sidak) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis dan administratif secara menyeluruh, bukan hanya sebatas teguran.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.Ip, menilai proyek yang dibiayai anggaran publik harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan dapat diaudit. Pemeriksaan, menurutnya, perlu mencakup material, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, progres fisik, fungsi pengawasan hingga administrasi pembayaran.
Sidak dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana bersama Inspektorat dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air pada Senin (28/9/2026).
Saat pemeriksaan berlangsung, pelaksana proyek dari CV Putra Utama Perkasa disebut tidak berada di lokasi. Di lokasi pekerjaan hanya terdapat empat pekerja yang disebut baru didatangkan pada hari pelaksanaan sidak.
Dalam pemeriksaan tersebut juga muncul persoalan terkait ukuran besi beton serta kesesuaian struktur beton dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
MAKI Jatim meminta temuan tersebut tidak langsung ditarik menjadi kesimpulan pelanggaran, tetapi segera diverifikasi melalui pemeriksaan teknis dan administratif yang terukur.
Heru meminta Inspektorat mencocokkan kondisi fisik pekerjaan dengan seluruh dokumen proyek.
“Kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, laporan pengawasan, berita acara, hasil uji material serta dokumen pembayaran harus dicocokkan dengan kondisi fisik di lapangan. Semua harus diperiksa secara utuh,” ujar Heru.
Menurutnya, pemeriksaan juga harus memastikan kesesuaian volume pekerjaan dengan progres fisik dan pembayaran yang telah dilakukan.
Jika dalam pemeriksaan nantinya terdapat material yang terbukti tidak sesuai spesifikasi, material tersebut harus dipastikan tidak digunakan dan diganti sesuai ketentuan. Proses penggantian juga harus didokumentasikan secara lengkap sebagai bagian dari pertanggungjawaban pekerjaan.
Sorotan berikutnya menyangkut fungsi konsultan pengawas CV Guna Manfaat Teknik. Konsultan tersebut disebut mengetahui persoalan material dan mengaku sempat menolak pengiriman material yang dinilai tidak sesuai standar.
Bagi MAKI Jatim, kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan sejak material tiba di lokasi hingga digunakan dalam konstruksi.
“Material harus diperiksa sejak datang. Kalau ada yang tidak sesuai, harus ditindaklanjuti sesuai prosedur. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai,” tegas Heru.
MAKI Jatim juga meminta Inspektorat memeriksa seluruh rangkaian pekerjaan secara objektif, termasuk volume, material, progres fisik, pengawasan serta pembayaran.
Namun Heru menegaskan, temuan sidak belum dapat langsung disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi maupun kerugian negara.
Menurutnya, kesimpulan mengenai dugaan pelanggaran maupun kerugian negara harus berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga berwenang dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Temuan lapangan harus menjadi bahan pemeriksaan. Jangan langsung menyimpulkan tindak pidana atau kerugian negara. Semua harus dibuktikan melalui pemeriksaan sesuai kewenangan,” katanya.
MAKI Jatim juga meminta pelaksana proyek dan konsultan pengawas tetap diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab terhadap berbagai persoalan yang muncul.
Di sisi lain, Rumah Pompa Sidokare merupakan bagian penting dari infrastruktur pengendalian banjir. Karena itu, kualitas konstruksi harus menjadi perhatian utama tanpa mengabaikan target penyelesaian pekerjaan.
Heru menilai penyelesaian proyek dan kualitas konstruksi harus berjalan beriringan.
“Target penyelesaian memang penting, tetapi kualitas tidak boleh dikorbankan. Rumah pompa menyangkut kepentingan masyarakat sehingga pekerjaan harus sesuai spesifikasi dan kontrak,” ujarnya.
MAKI Jatim selanjutnya meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Publik perlu mendapatkan kepastian bahwa penggunaan anggaran sekitar Rp2,9 miliar dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh, MAKI Jatim mendorong pengawasan proyek pemerintah diperkuat sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Setiap tahapan, mulai dari pengadaan dan pemeriksaan material, pelaksanaan pekerjaan, pengukuran volume, pengendalian mutu, pembayaran hingga hasil akhir harus memiliki dokumentasi yang lengkap.
“Semua tahapan harus memiliki jejak administrasi yang jelas dan dapat diaudit. Tujuannya agar anggaran publik benar-benar menghasilkan pekerjaan berkualitas dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” pungkas Heru (Red).
