BANYUWANGI –LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Polemik dugaan aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp70 miliar di Kabupaten Banyuwangi belum menemukan titik akhir. Bantahan seorang petinggi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berinisial M yang menyatakan tidak pernah menerima dana CSR justru menjadi bagian penting dalam proses pendalaman yang kini terus dilakukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur.
M sebelumnya menyampaikan klarifikasi secara langsung kepada Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, melalui pesan WhatsApp. Dalam komunikasinya, M secara tegas membantah pernah menerima dana CSR sebagaimana informasi yang menjadi perhatian publik. Bahkan, M mempersilakan MAKI Jatim untuk menelusuri dan menguji informasi tersebut lebih lanjut.
Klarifikasi ini sekaligus menjadi ruang bagi M untuk menyampaikan hak jawab atas informasi yang sebelumnya beredar. MAKI News telah memuat pemberitaan hak jawab pada 10 November 2026 sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Namun, bagi MAKI Jatim, bantahan tersebut bukan alasan untuk menghentikan penelusuran. Tim Litbang dan Investigasi tetap akan mendalami seluruh informasi yang telah dihimpun, termasuk menelusuri dokumen, mekanisme transaksi, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan aliran dana tersebut.
### HERU SATRIYO: MAKI JATIM BUKAN PENCARI SENSASI, TETAPI MENCARI FAKTA
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, menegaskan bahwa organisasinya tidak bekerja berdasarkan isu liar, asumsi, ataupun sekadar pembicaraan yang tidak memiliki landasan pembuktian.
Menurutnya, setiap informasi yang menjadi perhatian MAKI Jatim harus diuji melalui proses penelusuran yang terukur dan didukung data serta dokumen yang relevan.
Heru menyampaikan pernyataan keras sekaligus menegaskan prinsip kerja organisasinya.
“Insya Allah MAKI Jatim bukanlah kumpulan orang-orang yang sering nongkrong di warung kopi dan membahas serta berbicara ‘tembung jarene’ yang tidak jelas juntrungannya dan hanya berbasis asumsi dan opini pribadi saja,” tegas Heru MAKI.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa MAKI Jatim ingin membawa persoalan dugaan dana CSR Banyuwangi ke ranah pembuktian, bukan terjebak dalam polemik pernyataan maupun saling bantah.
Heru juga memberikan sinyal bahwa perkembangan penelusuran akan disampaikan pada waktunya.
“Bismillah, catat tanggal mainnya nanti,” pungkasnya.
RP70 MILIAR DARI TIGA PERUSAHAAN, KE MANA ARAH PENELUSURANNYA?
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian MAKI Jatim adalah informasi awal mengenai dugaan aliran dana CSR dari tiga perusahaan pada tahun anggaran 2024.
Berdasarkan hasil penelusuran awal yang disampaikan Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, terdapat dugaan aliran dana dengan nilai keseluruhan mencapai Rp70 miliar, dengan rincian:
* Perusahaan pertama: Rp35 miliar.
* Perusahaan kedua: Rp20 miliar.
* Perusahaan ketiga: Rp15 miliar.
Total dugaan aliran dana tersebut mencapai Rp70 miliar.
MAKI Jatim mendalami informasi bahwa dana tersebut diduga ditransfer ke rekening pribadi seseorang yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan petinggi Banyuwangi berinisial M.
Selain itu, informasi awal yang dihimpun MAKI juga mengaitkan dugaan pemanfaatan dana tersebut dengan sejumlah kegiatan usaha, di antaranya pembangunan dan pengembangan peternakan sapi jenis Limousine, pembelian lahan, usaha lapangan futsal, restoran, hingga pembangunan fasilitas olahraga padel.
Rangkaian informasi tersebut menjadi objek penelusuran lebih lanjut.
Penting ditegaskan bahwa informasi mengenai aliran dana, identitas penerima, hubungan keluarga, serta dugaan penggunaan untuk kegiatan usaha tersebut belum merupakan fakta hukum yang telah terbukti. Seluruhnya masih membutuhkan verifikasi melalui dokumen transaksi, keterangan pihak terkait, dan pemeriksaan pihak berwenang.
Karena itu, bantahan M juga harus menjadi bagian dari pengujian agar persoalan ini memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.
### BIDANG HUKUM MAKI JATIM MULAI MEMATANGKAN DOKUMEN
Tidak berhenti pada pengumpulan informasi, MAKI Jatim juga menyampaikan bahwa Bidang Hukum tengah melakukan penyempurnaan dan pemilahan dokumen untuk mempersiapkan kemungkinan langkah pelaporan kepada aparat penegak hukum.
Langkah tersebut akan ditempuh apabila hasil pendalaman menemukan dasar dan bukti permulaan yang memadai.
Ada sejumlah aspek penting yang menjadi perhatian dalam proses penelusuran, antara lain:
* Identitas perusahaan yang disebut memberikan dana CSR.
* Dasar dan mekanisme penyaluran dana dari masing-masing perusahaan.
* Rekening serta identitas pihak yang tercatat sebagai penerima.
* Dokumen transaksi dan tujuan pemberian dana.
* Kesesuaian penggunaan dana dengan program CSR.
* Pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana yang disalurkan.
Pendalaman tersebut penting untuk memastikan apakah dana CSR benar-benar disalurkan sesuai peruntukannya atau terdapat persoalan tata kelola yang perlu diperiksa lebih lanjut.
MAKI Jatim juga diharapkan mengedepankan klarifikasi terhadap pihak perusahaan maupun pihak-pihak lain yang berkaitan agar setiap informasi dapat diuji secara objektif.
### CSR BUKAN DANA TANPA PERTANGGUNGJAWABAN
Dana CSR merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang memiliki tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan sekitar.
Oleh karena itu, pengelolaannya harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila terdapat penyaluran dana dalam jumlah besar, kejelasan mengenai pemberi, penerima, dasar transaksi, serta realisasi penggunaannya menjadi hal yang patut dipastikan.
Publik Banyuwangi berhak mendapatkan penjelasan yang terang mengenai persoalan ini, tanpa harus terlebih dahulu menghakimi pihak tertentu.
### BANTAHAN DIHORMATI, PENELUSURAN TETAP BERJALAN
Polemik dugaan dana CSR Rp70 miliar ini tidak boleh berubah menjadi ajang saling tuding. Bantahan petinggi Banyuwangi berinisial M merupakan hak klarifikasi yang harus dihormati. Demikian pula, penelusuran MAKI Jatim harus dilakukan secara profesional, berdasarkan bukti, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Apabila seluruh transaksi dan pengelolaan dana CSR telah sesuai ketentuan, dokumen yang transparan akan menjadi jawaban terbaik untuk mengakhiri polemik.
Namun, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, hasil penelusuran perlu disampaikan kepada aparat penegak hukum agar dapat diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Kini, persoalan utamanya bukan siapa yang membantah dan siapa yang berbicara. Pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana memastikan ke mana dana CSR Rp70 miliar itu mengalir, siapa penerimanya, serta untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan.
MAKI Jatim menyatakan penelusuran masih berjalan. Publik pun menunggu kejelasan yang sesungguhnya.
Sebab, dalam persoalan yang menyangkut puluhan miliar rupiah, bantahan maupun dugaan sama-sama harus diuji. Pada akhirnya, bukan opini yang menentukan kebenaran, melainkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (Red).
