GRESIK – LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Keberhasilan mengembalikan Klien Pemasyarakatan ke tengah masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pembimbingan. Penerimaan sosial, dukungan pemerintah, keamanan lingkungan, pembinaan keagamaan, hingga kesempatan memperoleh penghidupan yang layak menjadi bagian penting dalam memastikan mereka mampu menata kembali masa depan.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (KELAYAN BINTER) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) di wilayah Kabupaten Gresik, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Bapas Kelas I Surabaya dalam mengoptimalkan pelayanan bimbingan integrasi sekaligus membangun sinergi lintas sektor agar proses reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Melalui forum tersebut, Bapas mempertemukan berbagai unsur terkait untuk membahas tanggung jawab bersama dalam mendukung Klien Pemasyarakatan ketika kembali menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Kolaborasi ini menjadi penting karena keberhasilan reintegrasi tidak dapat dibebankan hanya kepada satu institusi.
Dalam kegiatan tersebut, Yoyon Sukaryono, S.H., selaku JFT Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Kelas I Surabaya, menyampaikan materi mengenai arah kebijakan KELAYAN BINTER serta implementasinya dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Melalui pemaparan tersebut, peserta diajak memahami pentingnya optimalisasi layanan bimbingan integrasi dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif. Pembimbingan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kewajiban Klien Pemasyarakatan, tetapi juga pada upaya mempersiapkan mereka agar mampu beradaptasi, membangun kembali hubungan sosial, dan menjalankan kehidupan secara bertanggung jawab.
Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui diskusi bersama yang mengulas peran setiap stakeholder, bentuk dukungan yang dapat diberikan, serta peluang kerja sama yang bisa dikembangkan dalam pelaksanaan pembimbingan.
Salah satu fokus utama adalah membangun lingkungan sosial yang mampu memberikan kesempatan bagi Klien Pemasyarakatan untuk memperbaiki kehidupan. Dukungan tersebut mencakup penerimaan masyarakat, penguatan mental dan moral, terciptanya keamanan lingkungan, serta terbukanya peluang pemberdayaan ekonomi.
Dalam pelaksanaan KELAYAN BINTER di Gresik, sejumlah unsur strategis dilibatkan, yakni pemerintah daerah, unsur kecamatan, TNI, Polri, Kantor Urusan Agama (KUA), hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sinergi tersebut menjangkau tiga wilayah kecamatan, yaitu Driyorejo, Wringinanom, dan Cerme.
Keterlibatan pemerintah daerah dan unsur kecamatan diharapkan memperkuat koordinasi kewilayahan serta dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat. TNI dan Polri turut menjadi unsur penting dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi proses reintegrasi.
Sementara itu, KUA dapat memberikan penguatan melalui pendekatan keagamaan dan pembinaan moral. Pelaku UMKM juga memiliki potensi strategis dalam mendukung kemandirian Klien Pemasyarakatan melalui peluang pengembangan keterampilan, aktivitas usaha, dan kegiatan ekonomi produktif.
Langkah ini menjadi relevan karena tantangan yang dihadapi seseorang setelah kembali ke masyarakat tidak hanya menyangkut persoalan hukum. Stigma sosial, keterbatasan kesempatan kerja, persoalan ekonomi, serta kebutuhan membangun kembali kepercayaan lingkungan juga menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian.
Karena itu, keterlibatan berbagai stakeholder diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendukung yang lebih terbuka dan inklusif. Klien Pemasyarakatan perlu diberikan kesempatan untuk menunjukkan perubahan melalui perilaku positif, kepatuhan terhadap hukum, kemandirian, serta kontribusi nyata bagi lingkungan sekitarnya.
Melalui FGD KELAYAN BINTER, Bapas Kelas I Surabaya memperkuat komitmen untuk mengembangkan pelayanan bimbingan integrasi yang tidak berjalan sendiri, melainkan didukung oleh kerja sama berbagai unsur sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Hasil diskusi diharapkan menjadi landasan bagi penguatan koordinasi dan peluang kemitraan berkelanjutan, sehingga dukungan terhadap Klien Pemasyarakatan dapat diwujudkan secara lebih konkret.
Sebab, keberhasilan reintegrasi sosial bukan hanya diukur dari kembalinya seseorang ke tengah masyarakat, tetapi dari terbukanya kesempatan baginya untuk hidup lebih baik, memperoleh kepercayaan, mandiri secara ekonomi, dan kembali memberikan manfaat bagi lingkungan. Inilah pentingnya sinergi: membangun kesempatan kedua sekaligus memastikan masa depan yang lebih baik benar-benar dapat diwujudkan (Dd).
