SIDOARJO – LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Perbaikan tata kelola pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan di Jawa Timur tidak hanya menyasar pencapaian kinerja organisasi, tetapi juga menyentuh kualitas fasilitas, pemenuhan kebutuhan warga binaan, hingga mekanisme pengawasan dan pengaduan masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam pelaksanaan Entry Meeting dan Monitoring dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Layanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang berlangsung di Aula Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya, Rabu (21/10/2026).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, mendampingi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di Jawa Timur, baik secara langsung maupun daring.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan optimal, memperkuat akuntabilitas organisasi, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh tim Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang terdiri atas Staf Khusus Bidang Penguatan SDM dan Transformasi Organisasi, Y. Ambeg Paramartha, serta Tenaga Ahli Menteri, Rahmad Wahyudi.
Turut hadir perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Suyitno, selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, bersama para kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi dari wilayah koordinasi Surabaya dan Malang. Sementara itu, UPT lainnya mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting.
Evaluasi menyasar kinerja, transparansi, dan tindak lanjut pengaduan
Dalam sesi entry meeting, tim memaparkan sejumlah aspek yang menjadi ruang lingkup evaluasi. Fokus pemeriksaan mencakup tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 serta pencapaian indikator kinerja kantor wilayah.
Selain itu, pengelolaan Whistleblowing System (WBS) dan SP4N-LAPOR! turut menjadi perhatian. Kedua mekanisme tersebut memiliki peran dalam mendukung pengawasan, membuka ruang penyampaian laporan, serta memperkuat akuntabilitas penanganan pengaduan sesuai ketentuan.
Tim juga mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia. Aspek ini menjadi bagian penting dalam mendorong penyempurnaan pelayanan publik dan memastikan rekomendasi yang diberikan memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Tidak berhenti pada aspek administrasi, evaluasi turut mencakup pemenuhan ketentuan penyediaan bahan makanan serta standardisasi blok dan kamar hunian pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Rangkaian aspek tersebut memperlihatkan bahwa kualitas tata kelola harus ditopang oleh dua hal yang berjalan beriringan: akuntabilitas manajemen dan kualitas pelayanan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat maupun warga binaan.
Melalui evaluasi ini, setiap satuan kerja diharapkan dapat mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat serta menjadikan hasil pemeriksaan sebagai dasar pembenahan yang terarah dan berkelanjutan.
Lapas Kelas I Surabaya diperiksa dari blok hunian hingga fasilitas komunikasi
Usai pertemuan awal, tim melanjutkan monitoring dan evaluasi dengan meninjau langsung Lapas Kelas I Surabaya. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah fasilitas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, pembinaan, serta dukungan aktivitas warga binaan.
Lokasi yang ditinjau meliputi blok hunian warga binaan, dapur, klinik, masjid, sarana pembinaan, fasilitas rekreasi, hingga Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan (Wartelsus).
Peninjauan blok hunian menjadi bagian dari perhatian terhadap kelayakan lingkungan tempat tinggal warga binaan. Sementara itu, dapur berkaitan dengan penyediaan makanan, dan klinik menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan.
Fasilitas ibadah, sarana pembinaan, serta rekreasi turut diperiksa sebagai bagian dari dukungan terhadap kegiatan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan warga binaan. Adapun Wartelsus menjadi salah satu fasilitas pendukung komunikasi yang penyelenggaraannya harus mengikuti ketentuan berlaku.
Melalui pemeriksaan lapangan, tim memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi sarana dan prasarana. Peninjauan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi bagian yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut berdasarkan hasil evaluasi.
Rutan Perempuan Surabaya menjadi titik pemeriksaan berikutnya
Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut ke Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya. Di lokasi ini, tim meninjau dapur, blok hunian, dan koperasi untuk melihat kondisi fasilitas pelayanan serta sarana pendukung kebutuhan warga binaan perempuan.
Pemeriksaan dapur diarahkan pada kondisi fasilitas penyediaan makanan, sedangkan peninjauan blok hunian bertujuan memperoleh gambaran mengenai kelayakan lingkungan tempat tinggal. Koperasi juga menjadi perhatian sebagai salah satu fasilitas pendukung kebutuhan sehari-hari.
Peninjauan langsung tersebut merupakan bagian dari upaya menilai kesesuaian penyelenggaraan layanan dengan standar yang berlaku. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan aspek yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan.
Dengan memeriksa fasilitas secara langsung, evaluasi tidak hanya bertumpu pada dokumen dan laporan administratif, tetapi juga memperhatikan kondisi aktual sarana yang digunakan untuk mendukung pelayanan dan pembinaan warga binaan.
Kusnali tekankan profesionalisme dan perbaikan berkelanjutan
Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari upaya menjaga mutu penyelenggaraan pemasyarakatan.
“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita ingin memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan, fasilitas pelayanan terjaga dengan baik, dan kebutuhan warga binaan terpenuhi. Setiap hasil evaluasi perlu menjadi bahan perbaikan agar pelayanan semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Kusnali.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hasil evaluasi harus dimanfaatkan sebagai pijakan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja. Proses pembenahan perlu diarahkan pada peningkatan mutu layanan, pemeliharaan fasilitas, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penguatan mekanisme pengawasan.
Di sisi lain, pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut rekomendasi lembaga pengawas menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, monitoring dan evaluasi tidak sekadar menjadi agenda pemeriksaan, melainkan instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan secara konsisten.
Sinergi lintas jajaran menjadi kunci peningkatan kualitas layanan
Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan menjadi dasar perbaikan tata kelola, penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan keimigrasian dan pemasyarakatan Jawa Timur.
Sinergi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, serta seluruh UPT menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan diterapkan secara konsisten.
Evaluasi terhadap indikator kinerja, pengelolaan pengaduan, tindak lanjut rekomendasi Ombudsman, penyediaan bahan makanan, dan standardisasi hunian diharapkan memperkuat akuntabilitas organisasi sekaligus mendorong perbaikan pelayanan di lapangan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembenahan tata kelola tidak hanya diukur dari pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan standar pelayanan serta perhatian terhadap kebutuhan warga binaan.
Melalui evaluasi yang mencakup aspek manajemen hingga kondisi fasilitas, jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Timur diharapkan semakin memperkuat komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga binaan (Dd).
