MOJOKERTO,Liputan Lintascakrawala.id — Keberadaan tempat pengolahan dan pemilahan barang bekas di wilayah Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, kini menuai keluh kesah warga sekitar. Aktivitas yang berlangsung di tengah permukiman warga ini dikhawatirkan mencemari lingkungan, bahkan diduga kuat mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), sementara keberadaannya belum memiliki izin resmi dari instansi terkait .
“Sejumlah warga yang menempati lingkungan sekitar lokasi usaha mengaku semakin cemas. Pasalnya, tumpukan barang bekas yang dipilah dan diolah tercampur dengan material yang diduga mengandung limbah B3, berpotensi membahayakan kesehatan serta mencemari tanah dan sumber air bersih warga. Belum lagi debu, bau tak sedap, dan kebisingan dari aktivitas pengolahan yang dirasakan mengganggu kenyamanan tinggal warga sehari-hari
“Sekali-sekali baunya menyengat, apalagi kalau hujan, air lari dari tumpukan barang bekas itu ke jalan dan ke selokan kami. Kami khawatir air sumur kami ikut tercemar,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Dalam pantauan dan pengamatan awak media ada beberapa rumah sekitar memang nampak sangat berdebu dan tercium bau yang menyengat ketika angin kencang,maka dari itu bau dan kotoran warna putih yang melekat dirumah warga sekitar tempat pengolahan barang bekas tersebut patut diduga kuat berasal dari usaha yang dimiliki FF
Sementara itu H.Ispadi selaku kades tempuran kec.pungging kab.mojokerto saat dikonfirmasi awak media mengatakan bahwa usaha tersebut milik warganya sendiri berinisial FF,sejauh ini sudah berkali-kali sudah kami ingatkan jangan sampai berdampak pada lingkungan sekitar bahkan sampai merugikan warga sekitar,mengenai ijin sejauh ini pihak pengusaha belum pernah menunjukkan surat ijin usahanya,secara otomatis kami pemerintah desa belum pernah mengeluarkan ijin apapun,ujarnya
Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap usaha yang mengelola, menyimpan, atau memilah barang yang berpotensi mengandung limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan serta izin pengelolaan limbah B3 dari pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup . Tanpa izin tersebut, kegiatan usaha tidak sah dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Hingga berita ini diturunkan, warga berharap pemerintah Kabupaten Mojokerto, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan langsung, meneliti kelengkapan perizinan, serta mengambil langkah penindakan yang diperlukan demi menjamin keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar wilayah tersebut .
(Tim Redaksi)
