MOJOKERTO, 30 September 2026 //LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Pengembalian selisih uang kain seragam kepada orang tua atau wali murid di puluhan SMP Negeri Kabupaten Mojokerto kini menjadi sorotan baru. Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) mendesak Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak hanya menyelesaikan persoalan pengembalian uang, tetapi juga membuka secara terang sumber dana yang digunakan dan menelusuri dugaan aliran cashback sebesar 12,5 persen dalam transaksi pengadaan kain seragam.
APPI menyampaikan desakan tersebut setelah menerima pemberitahuan mengenai langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang menyerahkan berkas proses pengembalian selisih uang kain seragam dari 41 SMP Negeri kepada Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada Selasa, 29 September 2026.
Dari jumlah tersebut, APPI menyebut 40 SMP Negeri telah merealisasikan pengembalian selisih uang kepada orang tua atau wali murid. Sementara satu SMP Negeri disebut sejak awal tidak melakukan penjualan kain seragam kepada siswa baru.
Persoalan kemudian bergeser pada asal-usul dana yang digunakan untuk melakukan pengembalian.
Menurut informasi yang diterima APPI, dana pengembalian selisih harga tersebut disebut bersumber dari cashback 12,5 persen yang dikaitkan dengan nilai transaksi pembelian kain dari vendor penyedia, Sido Dadi Tekstil.
Informasi tersebut menjadi dasar APPI untuk meminta pemeriksaan lebih jauh mengenai mekanisme transaksi, nilai cashback, penerima dana, serta penggunaan dana tersebut.
Ketua APPI Kasiono, S.Pd., M.Si., menyatakan pihaknya melihat informasi tersebut sebagai penguat atas temuan yang selama ini disampaikan organisasinya.
«“Pengakuan resmi dalam laporan Dinas Pendidikan bahwa dana pengembalian tersebut berasal dari cashback 12,5 persen yang diterima Kepala Sekolah membuktikan temuan APPI selama ini. Praktik aliran dana tersebut harus diperiksa secara menyeluruh,” ujar Kasiono.»
Kasiono menegaskan bahwa pengembalian uang kepada wali murid tidak otomatis mengakhiri persoalan apabila pemeriksaan resmi nantinya menemukan adanya pelanggaran.
«“Meskipun uang selisih telah dikembalikan kepada wali murid, pengembalian tersebut tidak serta-merta menghapus dugaan pelanggaran hukum maupun disiplin ASN. Dalam waktu dekat, APPI akan mengirimkan surat resmi kepada Bupati Mojokerto untuk mendesak pemeriksaan dan penjatuhan sanksi sesuai ketentuan apabila pelanggaran terbukti,” tegasnya.»
Bupati Diminta Telusuri Rantai Pengadaan
APPI menyatakan akan meminta Bupati Mojokerto melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan, termasuk kepala sekolah, unsur MKKS, pihak Dinas Pendidikan, hingga vendor penyedia.
Bagi APPI, persoalan tersebut harus dibedah dari awal sampai akhir. Pemeriksaan diharapkan dapat menjawab bagaimana proses pemilihan penyedia dilakukan, siapa yang menentukan harga, bagaimana transaksi berlangsung, bagaimana cashback 12,5 persen dihitung, siapa penerimanya, serta bagaimana dana tersebut kemudian digunakan.
APPI juga meminta agar setiap dugaan pelanggaran ditentukan berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang.
Jika pihak yang diperiksa merupakan ASN, APPI meminta pemerintah daerah menguji persoalan tersebut berdasarkan ketentuan disiplin ASN yang berlaku. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur kewajiban, larangan, serta hukuman disiplin bagi PNS.
Di sisi lain, apabila terdapat dugaan pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan memenuhi unsur gratifikasi, APPI meminta aspek tersebut juga diperiksa oleh aparat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Vendor Sido Dadi Tekstil Diminta Diperiksa
Sorotan APPI juga diarahkan kepada Sido Dadi Tekstil, sebagai vendor yang disebut dalam transaksi pengadaan kain seragam tersebut.
Sekretaris Jenderal APPI sekaligus Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan-NKRI (LP3-NKRI), Sumidi, S.Sos., meminta Pemkab Mojokerto melakukan evaluasi terhadap hubungan kerja sama dengan perusahaan tersebut.
“APPI mendesak Pemerintah Kabupaten Mojokerto memutus hubungan kerja sama serta memasukkan Sido Dadi Tekstil ke dalam daftar hitam penyedia barang dan jasa pemerintah apabila hasil pemeriksaan resmi membuktikan adanya pelanggaran dalam proses pengadaan,” kata Sumidi.
Menurut Sumidi, pemeriksaan terhadap vendor diperlukan agar dugaan cashback tidak hanya dilihat dari sisi penerima, tetapi juga dari bagaimana dana tersebut muncul dalam rangkaian transaksi.
Ia menilai seluruh dokumen pengadaan, kontrak, bukti pembayaran, invoice, mekanisme penetapan harga, serta catatan transaksi perlu diperiksa untuk mendapatkan gambaran yang utuh.
Pengembalian Dana 40 SMP Negeri Diverifikasi
APPI juga menyatakan akan terus melakukan verifikasi terhadap pemberitahuan pengembalian uang kepada wali murid di 40 SMP Negeri.
Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa selisih uang yang disebut telah dikembalikan benar-benar diterima secara utuh oleh orang tua atau wali murid, tanpa adanya potongan administrasi lain yang tidak diinformasikan.
APPI meminta proses tersebut dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah pengembalian telah dilaksanakan sesuai nilai yang seharusnya.
Di sisi lain, seluruh pihak yang disebut dalam informasi APPI tetap memiliki kesempatan memberikan klarifikasi mengenai mekanisme pengadaan maupun dugaan cashback yang dipersoalkan.
APPI Siapkan Dokumen ke Kejati Jatim
APPI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. Jika Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak memberikan tindak lanjut yang dianggap memadai berdasarkan hasil pemeriksaan, APPI menyatakan akan membawa dokumen dan informasi yang dimilikinya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk ditelaah sesuai kewenangan.
«“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jika tidak ada tindakan berdasarkan hasil pemeriksaan, APPI akan mempertimbangkan membawa kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” ujar Sumidi.»
Dengan demikian, perhatian kini tertuju pada proses pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan langkah Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menindaklanjuti informasi tersebut.
Bagi APPI, pengembalian uang kepada wali murid merupakan satu bagian dari persoalan. Hal yang juga perlu diperjelas adalah mekanisme pengadaan, asal-usul cashback 12,5 persen, pihak yang menerima, serta apakah terdapat pelanggaran disiplin atau ketentuan hukum dalam rangkaian proses tersebut.
Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila tudingan tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka agar persoalan tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak.
(Red)
