SURABAYA //LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 Februari 2026 kembali menjadi sorotan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur.
MAKI Jatim menilai pengungkapan perkara tersebut perlu terus dikembangkan secara menyeluruh, terutama terhadap dugaan aliran uang, pemberian kepada oknum, serta kemungkinan keterkaitan pihak-pihak lain yang belum tersentuh proses hukum.
Sorotan tersebut muncul ketika proses perkara yang bermula dari OTT Februari 2026 terus berkembang. KPK sebelumnya menetapkan enam tersangka awal dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang, kemudian menetapkan Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka pada 26 Februari 2026.
Pada 21 Juli 2026, KPK kembali menerbitkan dua surat perintah penyidikan untuk pengembangan perkara. Sehari kemudian, KPK mengonfirmasi tersangka baru dalam pengembangan tersebut adalah Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda. Dengan demikian, proses penyidikan tidak berhenti pada tersangka yang ditetapkan pada tahap awal OTT.
KPK juga masih mendalami dugaan pemberian uang dari pihak swasta kepada pegawai Bea Cukai serta transaksi keuangan yang berkaitan dengan PT Blueray Cargo. Dalam salah satu perkembangan penyidikan, KPK secara terbuka menyatakan sedang menelusuri aliran uang dari Blueray Cargo kepada pihak-pihak di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai.
Kondisi tersebut menjadi perhatian MAKI Jatim. Organisasi antikorupsi itu mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut internal di lingkungan Bea Cukai mampu menjawab substansi perkara yang sedang ditangani KPK.
MAKI Jatim menyampaikan kritik bahwa langkah internal jangan sampai hanya berhenti pada pencarian pihak yang dianggap bertanggung jawab secara administratif, sementara dugaan aliran dana maupun pihak yang diduga menikmati keuntungan dari praktik korupsi justru tidak terungkap secara utuh.
Istilah “kambing hitam” yang digunakan MAKI merupakan kritik dan ilustrasi dari organisasi tersebut terhadap apa yang mereka nilai sebagai kemungkinan penanganan internal yang tidak menyentuh akar persoalan. Pernyataan itu bukan kesimpulan hukum yang telah dibuktikan terhadap pihak tertentu.
MAKI juga menyoroti pentingnya proses pengungkapan berbasis fakta persidangan, dokumen, transaksi keuangan, serta bukti lain yang sah. Menurut organisasi tersebut, pendekatan follow the money diperlukan untuk melihat secara utuh ke mana aliran dana bergerak dan siapa saja yang diduga mempunyai keterkaitan dengan perkara.
Ketua MAKI Jatim sekaligus Koordinator MAKI Wilayah Indonesia Timur, Heru MAKI, menegaskan pihaknya tengah mempersiapkan langkah lanjutan.
«“Secepatnya kami akan gelar pers rilis terlebih dahulu sebagai kata kunci pembuka untuk kemudian akan memasuki langkah pengungkapan dugaan korupsi berbasis gratifikasi di lingkungan Dirjen Bea Cukai Pusat dan lingkungan Kantor Wilayah Bea Cukai di Provinsi Jawa Timur. Catat itu,” tegas Heru.»
Menurut Heru, laporan internal MAKI Jatim melalui koordinator bidang kepabeanan, perpajakan dan Bea Cukai telah memasuki tahap yang dinilai penting. Laporan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan untuk disampaikan kepada KPK, aparat penegak hukum serta masyarakat.
MAKI Jatim mengaku selama ini melakukan pemantauan dan penelitian terhadap sejumlah informasi yang berkaitan dengan dugaan praktik cash back maupun gratifikasi. Namun, seluruh tudingan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan verifikasi terhadap data serta alat bukti yang sah.
Di sisi lain, perkembangan perkara menunjukkan KPK masih melakukan pendalaman. Pada Agustus 2026, KPK menyatakan mendalami dugaan pemberian sejumlah uang dari PT Blueray Cargo kepada pegawai Ditjen Bea Cukai, termasuk transaksi keuangan yang berkaitan dengan pihak swasta dan pejabat Bea Cukai.
Bahkan hingga September 2026, KPK masih memanggil sejumlah pejabat Bea Cukai sebagai saksi dalam pengembangan perkara tersebut. Dua pejabat Bea Cukai kembali dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada September, menunjukkan proses penyidikan masih berjalan.
Perkembangan lain juga muncul dalam persidangan. Jaksa KPK mengungkap bahwa penyidik sempat melakukan penyegelan terhadap ruangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Ketika tim KPK kembali, segel tersebut dilaporkan sudah tidak ada. KPK kemudian menyatakan bahwa tindakan penggeledahan bergantung pada kebutuhan penyidikan dan keberadaan alat bukti yang perlu dicari.
Fakta-fakta tersebut membuat perkara Bea Cukai masih menjadi perhatian publik, terutama terkait seberapa jauh pengembangan perkara akan dilakukan dan apakah penyidik mampu mengurai seluruh rantai transaksi yang berkaitan dengan dugaan suap maupun gratifikasi.
MAKI Jatim menyatakan tidak ingin berhenti pada kritik. Mereka mengklaim sedang menyiapkan laporan dan bahan investigasi yang akan disampaikan kepada lembaga penegak hukum. Organisasi tersebut juga menyebut akan membuka hasil pemantauan secara bertahap melalui pemberitaan serta forum pers.
Heru mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap proses pemberantasan korupsi.
“Yang kami dorong adalah pengungkapan berdasarkan data, fakta kejadian dan aliran uang. Jangan sampai persoalan berhenti pada orang tertentu apabila masih terdapat fakta lain yang perlu didalami,” ujar Heru.
MAKI Jatim juga menyatakan telah menyiapkan liputan khusus melalui MAKINews.com untuk mengawal perkembangan dugaan praktik gratifikasi dan cash back di lingkungan Ditjen Bea Cukai, termasuk dugaan yang dikaitkan dengan wilayah Jawa Timur.
Rencana tersebut disebut akan disertai penyampaian data secara bertahap serta langkah kelembagaan lainnya, termasuk rencana aksi penyampaian aspirasi di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur dan lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pusat.
Meski demikian, seluruh informasi mengenai dugaan gratifikasi, cash back, maupun keterlibatan pihak lain yang belum ditetapkan sebagai tersangka harus tetap ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat bukti dan keputusan hukum yang berkekuatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Begitu pula kritik MAKI terhadap kinerja internal Bea Cukai merupakan pandangan dan sikap kelembagaan MAKI yang masih terbuka untuk diklarifikasi oleh pihak terkait.
Dengan perkembangan penyidikan yang masih berlangsung, publik kini menunggu sejauh mana KPK akan mengembangkan perkara tersebut berdasarkan fakta persidangan, bukti transaksi dan aliran uang, serta apakah pengungkapan akan menjangkau pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti yang sah.
MAKI Jatim sendiri menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut dengan prinsip follow the money dan meminta agar setiap dugaan yang disampaikan dapat diuji secara terbuka melalui mekanisme hukum.
Hak jawab dan klarifikasi dari KPK, Ditjen Bea dan Cukai maupun pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini tetap terbuka sesuai prinsip praduga tak bersalah dan ketentuan Undang-Undang Pers (Red).
