SIDOARJO –LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Penguatan kerja sama lintas sektor menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Perempuan Kelas IIA Surabaya dengan mengikuti Bimbingan Teknis Duta Kerja Sama dan Aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan (SIKAP) Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan tersebut berlangsung pada Rabu (4/11/2026), bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.
Keikutsertaan Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya dalam kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas jajaran pemasyarakatan, khususnya dalam membangun kemitraan kelembagaan serta mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Bimbingan teknis tersebut menghadirkan dua materi utama yang menjadi perhatian penting bagi seluruh peserta. Materi pertama membahas Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan, sedangkan materi kedua berfokus pada Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan (SIKAP).
Melalui penyampaian kedua materi tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai pentingnya membangun hubungan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengelola administrasi, pendataan, dan dokumentasi kerja sama melalui sistem informasi yang telah disediakan.
Tidak hanya penyampaian materi, kegiatan juga dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta memperdalam pemahaman serta membahas berbagai hal teknis terkait implementasi kerja sama di lingkungan masing-masing UPT.
Bimbingan teknis ini diikuti perwakilan 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara langsung dan 30 UPT lainnya secara daring. Keterlibatan puluhan UPT tersebut mencerminkan pentingnya kesamaan pemahaman dan koordinasi dalam membangun ekosistem kerja sama pemasyarakatan yang semakin kuat.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Ceno Hersusetiokartiko, menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
Menurutnya, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan bukan sekadar pelengkap kegiatan kelembagaan, melainkan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program pemasyarakatan agar berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
“Pemasyarakatan tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan dukungan masyarakat serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
Melalui penguatan peran Duta Kerja Sama dan optimalisasi Aplikasi SIKAP, kami berharap setiap UPT mampu membangun kerja sama yang terarah dan berkelanjutan,” ujar Ceno.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal organisasi, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi sosial, serta berbagai elemen masyarakat.
Bagi Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, keikutsertaan dalam bimbingan teknis ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di lingkungan kerja. Pengetahuan yang diperoleh menjadi bekal untuk memperluas jejaring kemitraan, meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIKAP dalam pengelolaan kerja sama.
Optimalisasi sistem informasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengelolaan kerja sama yang lebih tertib, terarah, terdokumentasi, dan mudah dipantau sehingga setiap kemitraan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
Dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peran Duta Kerja Sama, serta dukungan teknologi informasi, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya diharapkan semakin mampu membangun kolaborasi yang produktif dan berkesinambungan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi pemasyarakatan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebab, pemasyarakatan bukan hanya tanggung jawab institusi, melainkan membutuhkan kepedulian, partisipasi, dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat demi menghadirkan sistem pemasyarakatan yang semakin bermanfaat bagi bangsa dan negara (Dd).
