KEDIRI, Minggu, 25 Oktober 2026 —LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Dugaan aktivitas sabung ayam di sejumlah wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjadi perhatian tiga elemen masyarakat, yakni Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI), MIO (Persatuan Pengurus Pemilik Media Seluruh Jawa Timur), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PHIGMA DPD Jawa Timur. Ketiganya menyiapkan pengaduan resmi kepada Polres Kediri untuk meminta informasi yang diterima masyarakat diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, sejumlah lokasi yang disebut perlu diklarifikasi meliputi Desa Padangan, Dusun Tangkilan, Kecamatan Kayen Kidul; Plosorejo, Kecamatan Plosoklaten; wilayah Tengger dan Desa Juwet, Kecamatan Kunjang; Brangahan, Kecamatan Ngancar; serta Nambaan, Sobo, Kecamatan Ngasem, dan Weru, Kecamatan Kandat.
Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Dugaan adanya praktik taruhan, unsur perjudian, maupun keterlibatan pihak tertentu belum dapat dipastikan sebelum dilakukan pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah.
Tiga Elemen Masyarakat Siapkan Pengaduan, Polres Kediri Diharapkan Bertindak
Rencana pengaduan yang disiapkan LP3-NKRI, MIO, dan LBH PHIGMA DPD Jawa Timur merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial sekaligus dukungan terhadap penegakan hukum.
Melalui pengaduan tersebut, ketiganya berharap Polres Kediri melakukan pemeriksaan lapangan, mengklarifikasi informasi yang diterima, mengumpulkan keterangan yang diperlukan, serta mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana.
Penanganan secara profesional dan proporsional diperlukan agar setiap tindakan aparat didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi masyarakat perlu ditelusuri secara serius, tetapi tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan kesalahan pihak tertentu.
Ketiganya juga berharap perkembangan penanganan pengaduan dapat disampaikan melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Adv. Hadi Susanto, S.H. Tekankan Pentingnya Fakta dan Alat Bukti
Ketua LBH PHIGMA DPD Jawa Timur, Adv. Hadi Susanto, S.H., menekankan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus ditangani berdasarkan fakta, keterangan saksi, serta alat bukti yang sah.
Prinsip tersebut menjadi penting untuk menjaga objektivitas proses hukum dan memastikan hak-hak semua pihak tetap terlindungi.
Informasi awal yang diterima aparat harus menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, bukan untuk menetapkan seseorang atau kelompok sebagai pihak yang bersalah sebelum proses hukum membuktikannya.
LP3-NKRI bersama MIO turut mendorong aparat berwenang agar melakukan klarifikasi secara menyeluruh terhadap informasi yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, hasil pemeriksaan diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.
Dugaan Perjudian Harus Diuji Berdasarkan Ketentuan KUHP
Dalam persoalan dugaan sabung ayam, aparat perlu mendalami apakah kegiatan yang dilaporkan mengandung unsur tindak pidana perjudian. Keberadaan kegiatan sabung ayam tidak dengan sendirinya membuktikan adanya praktik perjudian.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan fakta yang memenuhi unsur pidana perjudian, ketentuan yang relevan antara lain Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan penerapan sesuai unsur delik dan peran masing-masing pihak.
Penentuan pasal yang tepat serta pertanggungjawaban pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh secara sah.
Karena itu, proses penanganan harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak setiap orang.
Minta Penanganan Jelas dan Dapat Dipertanggungjawabkan
LP3-NKRI, MIO, dan LBH PHIGMA DPD Jawa Timur berharap Polres Kediri menindaklanjuti pengaduan yang disiapkan sesuai kewenangan, melakukan verifikasi secara menyeluruh, serta memberikan informasi perkembangan penanganan melalui saluran resmi.
Ketiganya menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong agar informasi masyarakat memperoleh pemeriksaan yang semestinya.
Masyarakat juga diharapkan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan menghindari penyebaran tuduhan yang belum terverifikasi. Sikap tersebut penting untuk menjaga objektivitas proses hukum sekaligus menghormati hak semua pihak.
Menunggu Klarifikasi Resmi Polres Kediri
Hingga berita ini disusun pada Minggu, 25 Oktober 2026, belum terdapat keterangan resmi dari kepolisian yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan adanya tindak pidana perjudian maupun keterlibatan pihak tertentu di lokasi-lokasi yang disebutkan.
Redaksi membuka ruang bagi Polres Kediri, pemerintah setempat, dan pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Perkembangan lebih lanjut masih menunggu hasil verifikasi dan penanganan aparat berwenang. Setiap dugaan perlu ditelusuri secara profesional, sedangkan kesimpulan hukum harus didasarkan pada fakta dan pembuktian yang sah.
Pengawasan masyarakat dan penegakan hukum harus berjalan beriringan: laporan ditindaklanjuti, fakta diperiksa, bukti diuji, dan hak setiap pihak tetap dihormati (Red).
