JEMBER —LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Pengusutan dugaan korupsi anggaran makanan dan minuman serta Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Mamin Sosraperda) DPRD Kabupaten Jember memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, berdasarkan informasi yang disampaikan MAKI News, menetapkan seorang tersangka baru berinisial S yang disebut pernah menjabat sebagai Sekretaris DPRD (Sekwan) Jember periode 2023–2024.
Perkembangan tersebut mendapat apresiasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Organisasi itu menilai pengembangan perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan menjadi bagian penting untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain sesuai bukti yang ditemukan penyidik.
Di sisi lain, MAKI Jatim juga tengah mematangkan berkas pengaduan hukum terkait dugaan penyimpangan tata kelola anggaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Jember untuk periode 2019–2024 serta 2024–2029. Pengaduan tersebut direncanakan disampaikan kepada Kejari Jember pada pekan berikutnya, terhitung sejak Kamis, 22 Oktober 2026.
Dua perkembangan itu menempatkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran DPRD Jember sebagai perhatian publik, terutama terkait pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penetapan tersangka baru, pengusutan Mamin Sosraperda berlanjut
Berdasarkan informasi dalam pemberitaan MAKI News, penetapan tersangka berinisial S tercantum dalam surat bernomor Kep4/M.5.12/MT.2/X/2026 tertanggal 22 Oktober 2026. Surat tersebut disebut ditandatangani Kepala Kejari Jember.
S diduga terkait dengan perkara Mamin Sosraperda DPRD Jember untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. Dalam pemberitaan yang sama, S disebut pernah menjabat sebagai Sekwan DPRD Jember pada periode 2023–2024.
Penetapan tersangka baru itu menyusul proses hukum terhadap lima terdakwa sebelumnya yang, menurut keterangan dalam sumber berita, telah dinyatakan bersalah dan menerima putusan pengadilan. Pengembangan perkara ini menjadi perhatian karena fakta-fakta yang terungkap selama persidangan disebut turut menjadi bahan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Meski demikian, status tersangka tidak serta-merta berarti seseorang telah terbukti bersalah. Pembuktian atas dugaan tindak pidana tetap harus dilakukan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Rincian pasal yang disangkakan kepada S sebagaimana dicantumkan dalam pemberitaan awal juga perlu merujuk pada dokumen resmi penetapan tersangka dan keterangan Kejari Jember agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyebutan dasar hukum perkara.
Heru MAKI: Pengembangan perkara perlu bertumpu pada fakta persidangan
Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur, Heru Satriyo atau yang dikenal sebagai Heru MAKI, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kejari Jember yang dikabarkan menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.
“Dari awal berbasis fakta persidangan untuk kelima terdakwa kasus korupsi Mamin Sosraperda, nama inisial S terbaca intensif disebutkan dalam pusaran kasus korupsi tersebut, dan tentunya menjadi hal yang wajar apabila Kejari Jember akhirnya menetapkan S sebagai tersangka baru,” ungkap Heru MAKI.
Menurut Heru, MAKI Jatim melalui bidang hukumnya terus memantau perkembangan pengusutan perkara Mamin Sosraperda, khususnya proses pendalaman fakta-fakta persidangan yang dapat menjadi petunjuk bagi penyidik untuk menentukan langkah hukum berikutnya.
Bagi MAKI, pengembangan perkara tidak semestinya berhenti pada pihak-pihak yang telah menjalani persidangan apabila masih terdapat bukti relevan yang perlu didalami. Namun, setiap penetapan status hukum harus tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan prosedur yang sah.
MAKI siapkan laporan dugaan penyimpangan tunjangan perumahan DPRD
Tidak hanya mengawal perkembangan perkara Mamin Sosraperda, MAKI Jatim juga menyiapkan pengaduan baru berkaitan dengan anggaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Jember.
Heru MAKI menyampaikan bahwa kedatangannya ke Jember pada 22 Oktober 2026 sekaligus dimanfaatkan untuk mematangkan agenda kegiatan organisasi serta melakukan kajian bersama bidang hukum MAKI Jatim terhadap dokumen yang akan menjadi dasar pengaduan.
“Saya ke Jember hari ini, untuk mematangkan dan melakukan kajian evaluasi bersama bidang hukum MAKI Jatim dalam membedah berkas pelaporan hukum berkaitan dengan dugaan korupsi TUNJANGAN PERUMAHAN DEWAN DPRD JEMBER periode 2019–2024 dan periode terbaru 2024–2029,” jelas Heru.
Menurut rencana yang disampaikan MAKI, berkas pengaduan tersebut akan diserahkan ke Kejari Jember pada pekan berikutnya. Materi pengaduan berkaitan dengan tata kelola anggaran tunjangan perumahan DPRD yang dinilai perlu ditelaah lebih lanjut.
MAKI News juga menyebutkan bahwa isu tersebut akan dikembangkan dalam rubrik liputan khusus. Namun, substansi dugaan pelanggaran masih perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen anggaran, dasar penetapan besaran tunjangan, mekanisme pencairan, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan yang berlaku.
Anggaran Rp10,7 miliar per tahun perlu ditelaah secara transparan
Dalam informasi yang dipublikasikan, MAKI menyoroti alokasi anggaran tunjangan perumahan DPRD Jember sebesar Rp10.717.200.000 per tahun atau sekitar Rp10,7 miliar.
Angka tersebut, menurut pemberitaan MAKI News, merujuk pada dokumen transparansi anggaran dan penjabaran APBD Kabupaten Jember, termasuk dokumen perubahan APBD. Sumber itu juga menyebut anggaran pada pos tersebut dilaporkan terserap penuh.
Besarnya anggaran tersebut dinilai layak mendapat perhatian publik dan pengawasan yang memadai. Meski demikian, alokasi anggaran dalam jumlah besar maupun realisasi anggaran yang terserap penuh tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi.
Penilaian atas dugaan penyimpangan harus didasarkan pada pemeriksaan yang lebih mendalam, antara lain mengenai dasar hukum pemberian tunjangan, penentuan besaran yang diterima masing-masing penerima, kesesuaian dengan standar dan ketentuan yang berlaku, dokumen pertanggungjawaban, serta kemungkinan adanya kerugian keuangan negara apabila memang ditemukan bukti yang mendukung.
Tunjangan perumahan pada prinsipnya dapat diberikan sebagai kompensasi bagi pimpinan atau anggota DPRD apabila pemerintah daerah tidak menyediakan rumah dinas, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pemeriksaan perlu membedakan antara kebijakan penganggaran yang sah, kemungkinan persoalan administrasi, dan dugaan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
MAKI siapkan kajian hukum, aparat diminta menindaklanjuti berdasarkan bukti
MAKI Jatim menyebut tim penelitian dan investigasinya telah melakukan pemantauan terhadap pengelolaan anggaran DPRD Jember dan menemukan sejumlah indikator yang menurut organisasi tersebut perlu ditelaah lebih lanjut.
Temuan atau indikasi yang disampaikan organisasi masyarakat tersebut masih perlu diverifikasi oleh pihak berwenang. Pengumpulan dokumen pendukung, pencocokan data APBD, penelusuran mekanisme pencairan, serta klarifikasi kepada pihak terkait menjadi tahapan penting sebelum suatu dugaan dapat dinilai memiliki dasar hukum yang kuat.
Langkah MAKI menyerahkan laporan kepada Kejari Jember diharapkan dapat menjadi bahan awal bagi aparat untuk melakukan telaah sesuai kewenangan. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses selanjutnya dapat ditempuh berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
Pada saat yang sama, Kejari Jember, Sekretariat DPRD Jember, dan Pemerintah Kabupaten Jember perlu diberi ruang untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan perkara Mamin Sosraperda maupun dasar penganggaran dan realisasi tunjangan perumahan DPRD. Klarifikasi tersebut penting agar pemberitaan tetap berimbang dan masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.
Transparansi anggaran menjadi kepentingan masyarakat
Perkembangan perkara Mamin Sosraperda dan rencana pengaduan mengenai tunjangan perumahan DPRD Jember mempertegas pentingnya pengawasan terhadap penggunaan uang publik. Setiap anggaran yang bersumber dari APBD harus dapat dijelaskan dasar kebijakannya, proses penggunaannya, serta pertanggungjawabannya kepada masyarakat.
Bagi MAKI Jatim, pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari munculnya laporan atau penetapan tersangka, melainkan juga dari ketepatan proses hukum, kekuatan pembuktian, dan kepastian bahwa setiap pihak diperlakukan sesuai hukum.
Publik kini menanti perkembangan resmi dari Kejari Jember terkait penanganan tersangka baru dalam perkara Mamin Sosraperda, sekaligus tindak lanjut atas laporan yang direncanakan MAKI Jatim mengenai anggaran tunjangan perumahan DPRD.
Prinsipnya, setiap dugaan harus diperiksa secara objektif, setiap bukti harus diuji, dan setiap pihak yang disebut dalam perkara berhak memperoleh perlakuan yang adil. Dengan demikian, pengawasan terhadap anggaran publik tidak berhenti pada polemik, tetapi berujung pada kejelasan hukum dan penguatan akuntabilitas pemerintahan.
Catatan redaksi: Informasi penetapan tersangka dan angka anggaran dalam artikel ini merujuk pada materi yang disampaikan dalam pemberitaan MAKI News. Konfirmasi langsung kepada Kejari Jember dan pemeriksaan dokumen anggaran resmi tetap diperlukan untuk memastikan rincian tersebut. Hak jawab dan klarifikasi pihak-pihak terkait tetap terbuka sesuai prinsip pemberitaan yang berimbang (Red).
