MOJOKERTO,Liputan Lintascakrawala.id – Penanganan dugaan perkara perjudian online (judol) yang disebut-sebut melibatkan Unit 5 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur menjadi sorotan. Perbedaan antara keterangan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast dan informasi yang dihimpun awak media memunculkan pertanyaan mengenai kepastian penanganan perkara tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media, Kabid Humas Polda Jatim menyampaikan bahwa informasi yang diterima telah dikonfirmasikan kepada Ditreskrimum Polda Jatim. Namun, berdasarkan pengecekan sementara kepada anggota atau unit terkait, pihaknya menyatakan belum menemukan adanya penanganan sebagaimana informasi yang disampaikan.
“Berdasarkan hasil pengecekan sementara kepada anggota/unit terkait, belum ditemukan adanya penanganan sebagaimana informasi yang Mas sampaikan,” jelas Kabid Humas Polda Jatim melalui pesan Whatsapp (WA) pada hari Jum’at (16 Oktober 20206).
Meski demikian, pihak Humas menyatakan bahwa Dirreskrimum ingin mendapatkan keterangan lebih detail mengenai sumber dan kronologi informasi yang diterima awak media. Kabid Humas juga menawarkan agar nomor kontak awak media disampaikan kepada Dirreskrimum untuk keperluan komunikasi dan klarifikasi secara langsung.
Di sisi lain, informasi yang dihimpun awak media dari narasumber menyebutkan bahwa seorang pria berinisial DES diduga diamankan oleh Unit 5 Jatanras Polda Jatim dalam perkara perjudian online pada Kamis malam, 8 Oktober 2026.
Narasumber menyebut DES merupakan warga Jalan Dahlia, Desa Gayam, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, telah keluar dari lingkungan Polda Jatim pada Jumat malam, 9 Oktober 2026, atau sehari setelah dugaan pengamanan tersebut.
Informasi yang berkembang di masyarakat juga mengaitkan keluarnya DES dengan dugaan adanya penyerahan uang oleh pihak keluarga hingga puluhan juta rupiah. Namun, dugaan tersebut belum terverifikasi secara independen dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
Perbedaan mendasar terletak pada dua hal. Pertama, Humas Polda Jatim menyatakan bahwa pengecekan sementara belum menemukan penanganan sebagaimana informasi yang disampaikan. Kedua, narasumber memberikan informasi spesifik mengenai dugaan pengamanan DES, waktu kejadian, serta keluarnya yang bersangkutan dari lingkungan Polda Jatim.
Perbedaan tersebut belum serta-merta membuktikan adanya pertentangan fakta. Pernyataan Humas merujuk pada hasil pengecekan sementara, sedangkan informasi narasumber masih memerlukan verifikasi melalui dokumen, saksi, maupun keterangan resmi dari unit yang disebut menangani perkara.
Karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai apakah benar DES pernah diamankan, apa status hukumnya saat itu, serta apakah terdapat dokumen administrasi penanganan perkara yang dapat menerangkan kronologi tersebut.
Sebelumnya, awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kanit 5 Jatanras Polda Jatim, Kompol Jamal, melalui pesan WhatsApp pada Minggu, 11 Oktober 2026. Namun, pesan tersebut belum memperoleh tanggapan.
Upaya konfirmasi berikutnya dilakukan kepada Kasubdit III Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur. Melalui pesan singkat, yang bersangkutan disebut meminta awak media datang ke Polda Jatim pada Senin, 12 Oktober 2026, untuk melakukan klarifikasi.
Akan tetapi, ketika mendatangi kantor yang bersangkutan sesuai waktu yang diminta, pejabat tersebut sedang berada di luar kota sehingga konfirmasi belum terlaksana.
Kondisi tersebut membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan awak media belum mendapatkan jawaban langsung dari unit terkait. Meski demikian, belum terlaksananya konfirmasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa dugaan yang beredar telah terbukti.
Dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan perjudian online dan kemungkinan adanya penyimpangan penanganan perkara, transparansi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Apabila informasi narasumber tidak sesuai dengan fakta, klarifikasi yang disertai penjelasan kronologi dan data pendukung akan membantu meluruskan informasi di masyarakat. Sebaliknya, apabila memang pernah ada penanganan terhadap DES, penjelasan mengenai status hukum dan prosedur yang ditempuh juga diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai dugaan pengamanan dan keluarnya DES serta dugaan penyerahan uang oleh pihak keluarga masih membutuhkan pembuktian. Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi praktik jual beli hukum ataupun bahwa pihak tertentu menerima uang dalam perkara tersebut.
Awak media tetap membuka ruang bagi Kabid Humas Polda Jatim, Dirreskrimum Polda Jatim, Unit 5 Jatanras, serta pejabat terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab guna melengkapi pemberitaan ini.
Publik menanti penjelasan yang terang, berbasis fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan agar perbedaan informasi tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan pihak mana pun.
(Tim Redaksi)
