SURABAYA —LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Program bantuan rombong usaha yang digulirkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur mendapat perhatian dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim. Sorotan tersebut tidak semata-mata menyangkut proses penyaluran bantuan, tetapi juga bagaimana keberadaan rombong setelah diterima mustahik dan sejauh mana program pemberdayaan tersebut dikawal agar benar-benar dapat menunjang keberlangsungan usaha penerima.
MAKI Jatim melalui tim pemantauan dan penelusurannya menyampaikan sejumlah informasi mengenai kondisi rombong bantuan di lapangan. Di antaranya terdapat informasi bahwa sebagian rombong yang telah diterima masyarakat diduga tidak lagi digunakan sebagaimana tujuan awal program, bahkan disebut terdapat rombong yang diduga dijual oleh penerima.
Selain itu, MAKI juga menyoroti informasi mengenai adanya rombong yang diduga harus dipindahkan atau ditertibkan oleh petugas Satpol PP karena persoalan lokasi berjualan. Informasi tersebut, menurut MAKI, menjadi bahan evaluasi mengenai pentingnya pendampingan penerima setelah bantuan diserahkan.
Namun demikian, informasi mengenai dugaan penjualan maupun penertiban tersebut masih merupakan hasil pemantauan dan penyampaian dari pihak MAKI sehingga memerlukan klarifikasi serta verifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
Sorotan MAKI menjadi relevan karena secara resmi BAZNAS Jatim memang menempatkan bantuan rombong sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi produktif. Dalam penyaluran pada 3 September 2026, BAZNAS Jatim mencatat Bantuan Rombong Usaha sebesar Rp220,5 juta diberikan kepada 63 penerima. Pada kesempatan yang sama juga disalurkan bantuan modal usaha Rp90 juta kepada 45 penerima.
BAZNAS Jatim menjelaskan bahwa bantuan tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat mengembangkan aktivitas ekonomi produktif, meningkatkan pendapatan, serta secara bertahap mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Tujuan akhirnya adalah agar mustahik memiliki kemandirian ekonomi dan dapat berkembang menjadi muzaki.
Program serupa juga dijalankan di daerah. Di Nganjuk, misalnya, BAZNAS Jatim pada Agustus 2026 menyalurkan bantuan rombong usaha dan modal usaha kepada 10 mustahik sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Karena itu, MAKI Jatim menilai ukuran keberhasilan bantuan tidak semestinya berhenti pada jumlah rombong yang disalurkan atau seremoni penyerahan. Perhatian juga perlu diarahkan kepada kondisi usaha penerima setelah bantuan diterima.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah penerima telah mendapatkan pendampingan usaha secara memadai, apakah lokasi berjualan telah dipastikan sesuai ketentuan pemerintah daerah, apakah rombong tetap digunakan untuk tujuan pemberdayaan, serta apakah terdapat mekanisme evaluasi apabila penerima mengalami kendala dalam menjalankan usaha.
Sorotan tersebut juga beririsan dengan kebijakan yang pernah disampaikan Ketua BAZNAS Jatim Mohammad Ghofirin. Dalam agenda sinergi dengan Tenaga Pendamping Profesional di Jawa Timur pada 10 September 2026, Ghofirin menyatakan bahwa penyaluran zakat produktif tidak semestinya hanya diberikan kemudian dibiarkan berjalan sendiri. Menurutnya, pendampingan diperlukan agar dana zakat produktif dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, persoalan yang disampaikan MAKI Jatim dapat ditempatkan sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi program di lapangan: apakah konsep pemberdayaan, pendampingan dan pengawasan yang direncanakan telah berjalan secara konsisten pada tingkat penerima manfaat.
MAKI Jatim juga mengaitkan pengawasan program bantuan dengan aspek transparansi kelembagaan BAZNAS Jatim. Sorotan terhadap akses informasi laporan keuangan melalui laman resmi BAZNAS Jatim turut menjadi perhatian organisasi tersebut. Di sisi lain, laman resmi BAZNAS Jatim masih aktif mempublikasikan berbagai kegiatan penyaluran dan program kelembagaan sepanjang September 2026.
Dengan demikian, terdapat dua sisi yang perlu dipisahkan. Pertama, fakta bahwa program bantuan rombong usaha memang menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang dijalankan BAZNAS Jatim. Kedua, kritik MAKI Jatim mengenai bagaimana bantuan tersebut dikawal setelah sampai kepada penerima.
Di titik inilah efektivitas program menjadi penting untuk diukur secara berkelanjutan. Bantuan berupa rombong bukan hanya benda fisik, tetapi instrumen untuk membuka atau memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat yang membutuhkan.
Jika penerima menghadapi persoalan lokasi, modal kerja, pemasaran, perizinan, maupun kemampuan mengelola usaha, maka pendampingan dapat menjadi faktor penting agar bantuan tidak berhenti sebagai aset yang hanya digunakan sementara.
MAKI Jatim menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap program-program BAZNAS Jatim, termasuk program pemberdayaan masyarakat. Kritik tersebut sekaligus menempatkan pengawasan publik sebagai bagian dari perhatian terhadap pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program bantuan tidak hanya dapat dilihat ketika bantuan diserahkan di hadapan kamera dan penerima menerima rombong secara simbolis. Ukuran yang lebih substantif berada setelah seremoni berakhir: apakah rombong benar-benar digunakan, apakah usaha penerima berkembang, apakah pendapatan meningkat, dan apakah penerima mampu berdiri lebih mandiri (Red).
