SIDOARJO —LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Penegakan disiplin di dalam rumah tahanan tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan hukum para tahanan. Prinsip tersebut ditegaskan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya dengan terus membuka ruang pelayanan bantuan dan penyuluhan hukum, sembari memastikan keamanan serta tata tertib tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses pelayanan.
Kamis (24/9/2026), Rutan Kelas I Surabaya kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan akses informasi dan fasilitasi bantuan hukum bagi tahanan. Pelayanan tersebut diarahkan untuk membantu tahanan memahami hak dan kewajibannya, mengetahui proses hukum yang sedang dijalani, serta memperoleh akses kepada Penasihat Hukum sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Ruang Bantuan Hukum dan Penyuluhan menjadi salah satu sarana yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan tersebut. Keberadaan layanan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum para tahanan selama menjalani proses hukum.
Namun, pelayanan bantuan hukum tidak berjalan dengan mengesampingkan aspek keamanan.
Rutan memiliki fungsi pelayanan sekaligus pengamanan dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan. Karena itu, setiap bentuk layanan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur, tata tertib, serta kondisi keamanan di dalam Rutan.
Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan fungsi pelayanan, perawatan dan pengamanan dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dengan tetap menjunjung penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
Gambaran mengenai bagaimana dua kepentingan tersebut berjalan beriringan terlihat dalam sebuah peristiwa pada 18 September 2026.
Saat itu, seorang Penasihat Hukum datang ke Rutan Kelas I Surabaya untuk mengurus dokumen yang membutuhkan tanda tangan kliennya. Pada waktu bersamaan, tahanan yang bersangkutan sedang menjalani tindakan sesuai ketentuan tata tertib setelah sebelumnya terjadi pelanggaran keamanan.
Situasi tersebut tidak kemudian membuat kebutuhan hukum tahanan diabaikan.
Sebagai bentuk fasilitasi, dokumen yang dibawa Penasihat Hukum tetap diantarkan kepada tahanan di ruang strafsel untuk ditandatangani. Mekanisme itu menunjukkan bahwa penegakan tata tertib tetap berjalan, sementara kebutuhan hukum yang bersifat administratif tetap mendapatkan pelayanan sesuai prosedur.
Dengan demikian, disiplin dan pemenuhan hak hukum tidak ditempatkan sebagai dua hal yang harus saling berhadapan. Keduanya justru dijalankan secara beriringan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, juga menegaskan pentingnya integritas dalam pelayanan kepada Penasihat Hukum. Pelayanan tersebut, menurut penegasan Rutan, tidak mensyaratkan pemberian uang maupun imbalan di luar ketentuan resmi.
Pesan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya membangun pelayanan publik yang transparan dan profesional, khususnya dalam memberikan akses kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses hukum para tahanan.
Pada sisi lain, perkembangan hukum nasional turut memperkuat pentingnya akses terhadap Penasihat Hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026, sebagaimana menjadi rujukan dalam konteks pelayanan tersebut, antara lain memperkuat peran advokat serta hak untuk memberikan bantuan hukum dan menghubungi, berkomunikasi maupun mengunjungi tersangka, terdakwa, saksi atau korban untuk kepentingan pembelaan sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, keberadaan pelayanan bantuan hukum di Rutan bukan sekadar fasilitas administratif. Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses hukum yang dijalani tahanan tetap berada dalam koridor pemenuhan hak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di saat yang sama, setiap pelayanan tetap harus berlangsung dalam batas-batas keamanan dan tata tertib Rutan.
Keseimbangan itulah yang kini ditekankan Rutan Kelas I Surabaya: memberikan ruang bagi pemenuhan hak hukum, menjaga kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban tetap terpelihara.
“Pelayanan hukum harus berjalan, keamanan juga harus terjaga. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, tetapi dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” demikian pesan yang ditekankan dalam pelaksanaan pelayanan Rutan Kelas I Surabaya.
Dengan prinsip tersebut, Rutan Kelas I Surabaya berupaya memastikan bahwa penegakan disiplin tidak memutus akses terhadap kebutuhan hukum, sementara pemenuhan hak hukum tetap dilaksanakan tanpa mengurangi kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban (Dd).
