SURABAYA — LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Penyelidikan dugaan suap atau gratifikasi yang berkaitan dengan proses sertifikasi dosen di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IV Jawa Timur kembali menjadi perhatian publik.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Tidak hanya memeriksa pihak-pihak yang dipanggil, tetapi juga membedah dasar hukum pungutan, mekanisme pembayaran, pihak yang menerima dan mengelola dana, hingga pertanggungjawaban serta aliran uang yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Ketua MAKI Jatim sekaligus Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip., menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan berdasarkan dokumen dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“MAKI Jatim menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan. Karena statusnya masih penyelidikan, maka yang paling penting sekarang adalah membuka fakta berdasarkan dokumen, aliran dana, dasar hukum pungutan, serta siapa saja yang mempunyai kewenangan dalam proses tersebut. Jangan sampai ada kesimpulan sebelum seluruh fakta diperiksa secara menyeluruh,” ujar Heru.
Pemanggilan Rektor UINSA Bukan Kesimpulan Keterlibatan
Sorotan terhadap perkara ini menguat setelah Kejari Tanjung Perak membenarkan adanya permintaan keterangan terhadap Prof. Akhmad Muzakki terkait penyelidikan tersebut.
Permintaan keterangan itu dituangkan dalam surat bernomor B-01/M.5.43/Fd.1/09/2026, dengan agenda pemeriksaan pada Senin, 14 September 2026.
Heru meminta pemanggilan tersebut dipahami secara proporsional sebagai bagian dari proses pengumpulan bahan keterangan. Menurutnya, seseorang yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum tidak otomatis berarti telah melakukan tindak pidana.
“Pemanggilan seseorang oleh aparat penegak hukum tidak boleh langsung dimaknai sebagai kesalahan atau keterlibatan dalam tindak pidana. Kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Tetapi di sisi lain, penyelidikan juga harus mampu menjawab seluruh pertanyaan publik secara objektif dan terukur,” tegasnya.
Kejari Tanjung Perak sendiri menyatakan perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan, yakni proses untuk mencari dan menemukan apakah terdapat peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
Dengan status tersebut, seluruh pihak yang disebut dalam perkara masih harus ditempatkan berdasarkan posisi hukumnya masing-masing dan tidak boleh terlebih dahulu dinyatakan bersalah.
Enam Pertanyaan MAKI yang Dinilai Harus Dijawab
Menurut Heru, penyelidikan tidak cukup hanya berfokus pada siapa yang meminta atau memberikan uang. Hal yang lebih penting adalah membongkar konstruksi administrasi dan keuangan di balik setiap pungutan yang dipersoalkan.
MAKI Jatim meminta setidaknya enam hal diperiksa secara terang.
Pertama, apa dasar hukum setiap pungutan yang dilakukan.
Kedua, siapa yang menetapkan nominal serta mekanisme pembayarannya.
Ketiga, kepada siapa dana disetorkan dan melalui rekening atau mekanisme pembayaran apa.
Keempat, siapa yang mempunyai kewenangan menerima serta mengelola dana.
Kelima, bagaimana pencatatan dan pertanggungjawaban administrasinya.
Keenam, untuk kegiatan apa dana tersebut digunakan serta apa bukti penggunaannya.
“Kalau memang seluruh pungutan mempunyai dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, tentu harus dibuktikan dengan dokumen. Kalau ada persoalan administrasi, juga harus dijelaskan administrasinya. Dan kalau dalam proses penyelidikan ditemukan indikasi pidana, tentu Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum,” kata Heru.
Bagi MAKI, pemeriksaan dokumen menjadi penting agar persoalan tidak berhenti pada adu pernyataan antara pihak yang melaporkan dan pihak yang membantah.
Rp897,05 Juta Disebut dalam Laporan, Bukan Kerugian Negara yang Sudah Ditetapkan
Perkara ini sebelumnya mencuat setelah DPD Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Mei 2026.
Dalam laporan tersebut disebut adanya dugaan pungutan sekitar Rp897,05 juta yang dikaitkan dengan sejumlah kegiatan sertifikasi dosen.
Namun, angka tersebut harus ditempatkan secara hati-hati. Nilai Rp897,05 juta merupakan angka yang disebut dalam laporan pihak pelapor dan bukan angka kerugian negara yang telah ditetapkan secara resmi oleh Kejaksaan.
Heru meminta semua pihak tidak mendahului hasil penyelidikan.
“Kita jangan mendahului proses hukum. Sampai sekarang yang harus dipegang adalah bahwa Kejaksaan masih melakukan penyelidikan. Belum ada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana, belum ada penetapan tersangka, dan belum ada angka kerugian negara yang diumumkan secara resmi oleh Kejaksaan,” ujarnya.
Menurutnya, pembedaan tersebut penting agar pemberitaan maupun opini publik tidak berubah menjadi vonis sebelum aparat penegak hukum menyelesaikan pemeriksaan.
Kopertais Membantah Tuduhan Pungutan Liar
Di sisi lain, pihak Kopertais Wilayah IV Jawa Timur sebelumnya telah memberikan bantahan terhadap tuduhan pungutan liar.
Sekretaris Kopertais Wilayah IV Jawa Timur Muhammad Hasan Ubaidillah menyatakan kegiatan pendampingan teknis merupakan inisiatif mandiri melalui Forum Pimpinan PTKIS karena tidak tersedianya anggaran negara untuk kegiatan tersebut.
Pihak Kopertais juga menyatakan mekanisme kegiatan telah melalui pemeriksaan internal Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
Adanya perbedaan keterangan tersebut, menurut Heru, justru harus menjadi ruang bagi penyelidik untuk menguji seluruh informasi berdasarkan dokumen.
“Perbedaan antara laporan atau dugaan dengan bantahan pihak yang disebut harus menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa persoalan secara menyeluruh, bukan menjadi ruang untuk saling menuduh,” katanya.
MAKI Minta Jangan Berhenti pada Pemanggilan
MAKI Jatim mendorong Kejari Tanjung Perak menelusuri keseluruhan rangkaian administrasi dan transaksi apabila memang relevan dengan perkara.
Mulai dari dokumen kegiatan, dasar pungutan, daftar peserta, bukti pembayaran, rekening penerima, pencatatan keuangan, laporan penggunaan dana, hingga pihak yang mempunyai kewenangan dalam setiap tahapan.
Heru menilai rangkaian pemeriksaan tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan mendasar: apakah persoalan yang muncul hanya menyangkut administrasi atau terdapat indikasi perbuatan pidana.
“MAKI Jatim mendorong Kejaksaan bekerja secara profesional, independen dan transparan. Periksa dokumennya, periksa mekanisme pungutannya, periksa pertanggungjawabannya, dan telusuri aliran dananya apabila memang diperlukan. Dari sana publik akan mengetahui apakah persoalan ini hanya menyangkut administrasi atau terdapat dugaan tindak pidana,” tandas Heru.
Ia juga meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara memberikan keterangan yang dibutuhkan penyelidik serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Jangan Ada yang Kebal, Jangan Ada yang Dihakimi
Heru menegaskan MAKI Jatim tidak menghendaki adanya pihak yang luput dari pemeriksaan apabila memang memiliki keterkaitan dengan fakta perkara. Namun, pada saat yang sama, tidak boleh ada pihak yang langsung dihakimi sebelum proses hukum selesai.
“Intinya, jangan ada yang kebal terhadap pemeriksaan, tetapi juga jangan ada pihak yang dihakimi sebelum proses hukum selesai. MAKI Jatim akan melihat perkembangan perkara ini berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Hingga kini, Kejari Tanjung Perak masih menyatakan perkara tersebut berada pada tahap penyelidikan. Belum ada kesimpulan resmi mengenai adanya tindak pidana, belum ada penetapan tersangka, dan belum ada pengumuman resmi mengenai kerugian negara.
Karena itu, titik penting perkara ini kini berada pada proses pembuktian. Publik menunggu apakah penyelidikan Kejari Tanjung Perak nantinya mampu menjelaskan secara utuh legalitas pungutan, siapa yang menetapkan, bagaimana uang dibayarkan, siapa yang menerima, bagaimana dana dikelola, untuk apa digunakan, serta bagaimana seluruh transaksi tersebut dipertanggungjawabkan.
Jawaban atas rangkaian pertanyaan itulah yang nantinya akan menentukan arah perkara berdasarkan fakta hukum, bukan sekadar berdasarkan dugaan ataupun bantahan (Red).
