SURABAYA — LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Komitmen memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan terus dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur. Langkah tersebut kembali ditegaskan melalui pelaksanaan entry meeting bersama Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Itjen Kemenimipas), Selasa (15/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan. Agenda ini sekaligus menjadi sarana memastikan setiap rekomendasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara tepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Auditor Madya Itjen Kemenimipas, Junita Aristiati, hadir dalam kegiatan tersebut dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono. Turut hadir Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Kabag TUM) Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Muhamad Ulin Nuha.
Pelaksanaan entry meeting digelar secara hybrid dengan melibatkan jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) keimigrasian dan pemasyarakatan se-Jawa Timur secara daring. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Itjen dalam memastikan tindak lanjut atas berbagai catatan hasil pengawasan berjalan secara optimal.
Pemantauan secara khusus mencakup penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Itjen serta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada satuan kerja di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur.
Bagi jajaran satuan kerja, proses tersebut bukan sekadar agenda administratif. Pemantauan menjadi instrumen penting untuk mengetahui sejauh mana setiap rekomendasi telah ditindaklanjuti sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih memerlukan penyelesaian.
Kehadiran Tim Itjen juga menjadi momentum untuk mengevaluasi perkembangan tindak lanjut pada masing-masing satuan kerja. Setiap catatan hasil pengawasan maupun pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi benar-benar menjadi dasar perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan organisasi.
Dengan demikian, pengawasan diarahkan tidak hanya untuk menemukan kekurangan, tetapi juga memastikan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem tata kelola pemerintahan.
Novianto Sulastono menegaskan bahwa sinergi dengan Inspektorat Jenderal menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang semakin akuntabel dan berintegritas.
«“Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas, mempercepat perbaikan, dan memastikan setiap rekomendasi pengawasan diselesaikan secara tepat,” tegas Kakanwil.»
Menurutnya, penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan. Setiap rekomendasi harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk memperbaiki proses kerja agar semakin efektif, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sinergi antara Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur dan Itjen Kemenimipas juga menunjukkan pentingnya pengawasan internal dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan, satuan kerja didorong untuk lebih responsif dalam menyelesaikan setiap catatan dan rekomendasi.
Langkah tersebut sekaligus memperkuat budaya kerja yang menempatkan kepatuhan terhadap ketentuan, transparansi, integritas, dan akuntabilitas sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas.
Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur pun terus mendorong agar hasil pengawasan dan pemeriksaan tidak dipandang sebagai beban administratif semata. Lebih jauh, rekomendasi tersebut diharapkan menjadi instrumen pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi.
Melalui kolaborasi bersama Inspektorat Jenderal, penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur diarahkan untuk semakin transparan, efektif, berintegritas, serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian berjalan sesuai aturan, dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu (Dd).
