SURABAYA — LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Pergantian kepemimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Timur memasuki babak baru setelah Mohammad Ghofirin dipercaya menjadi Ketua BAZNAS Jatim periode 2026–2031 menggantikan Ali Maschan Moesa. Namun, di tengah perubahan struktur kepengurusan tersebut, perhatian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim masih tertuju pada satu persoalan penting, yakni akses masyarakat terhadap informasi laporan keuangan melalui situs resmi BAZNAS Jatim.
Persoalan ERROR pada laman “Laporan Keuangan” menjadi perhatian utama MAKI Jatim secara kelembagaan. Bagi organisasi tersebut, keterbukaan informasi keuangan tidak hanya menyangkut persoalan teknis website, tetapi berkaitan dengan transparansi lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah masyarakat.
Berdasarkan penelusuran pada 27 September 2026 yang menjadi bahan perhatian, menu “Laporan Keuangan” pada situs resmi BAZNAS Jatim masih tersedia. Namun, bagian laporan keuangan ditampilkan melalui iframe dengan keterangan “Laporan Keuangan 2022”.
Informasi tersebut dinilai perlu memperoleh penjelasan, terutama karena BAZNAS Jatim telah memasuki periode kepengurusan baru 2026–2031. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengenai status dokumen yang ditampilkan, apakah merupakan laporan terakhir yang dipublikasikan atau terdapat proses pembaruan sistem dan informasi.
Di sisi lain, struktur pimpinan baru telah ditampilkan pada situs resmi BAZNAS Jatim. Mohammad Ghofirin tercatat sebagai Ketua bersama jajaran pimpinan periode 2026–2031.
Perubahan kepemimpinan tersebut menjadi momentum bagi BAZNAS Jatim untuk memperkuat berbagai aspek tata kelola, termasuk sistem keterbukaan informasi yang dapat diakses masyarakat.
MAKI Jatim: Masyarakat Berhak Mendapat Informasi yang Jelas
Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, sebagaimana diberitakan MAKI News, menyoroti pentingnya peningkatan tata kelola BAZNAS Jatim, terutama transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Heru menilai pergantian kepengurusan dapat menjadi momentum pembenahan secara menyeluruh. Salah satu perhatian yang disampaikan berkaitan dengan bagaimana masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana umat.
“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana umat,” demikian substansi pernyataan Heru yang dimuat MAKI News.
Dalam konteks tersebut, akses terhadap laporan keuangan menjadi bagian penting dari komunikasi publik lembaga. Informasi yang tersedia secara terbuka dapat membantu masyarakat memahami penghimpunan, penggunaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban dana yang dikelola.
Persoalan Website Perlu Dibedakan dari Dugaan Penyimpangan
MAKI Jatim menempatkan ERROR pada laman laporan keuangan sebagai persoalan transparansi yang perlu mendapatkan jawaban. Namun, secara jurnalistik perlu ditegaskan bahwa kendala atau belum diperbaruinya sebuah laman website tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan keuangan.
Karena itu, persoalan yang membutuhkan klarifikasi adalah status laman tersebut, alasan informasi yang muncul masih bertuliskan “Laporan Keuangan 2022”, mekanisme pembaruan dokumen, serta ketersediaan laporan keuangan terbaru bagi masyarakat.
Kejelasan tersebut penting agar persoalan teknis pada sistem informasi dapat segera diketahui statusnya dan tidak menimbulkan persepsi yang tidak berdasar.
Apalagi BAZNAS Jatim sedang mendorong penguatan digitalisasi. Dalam informasi resmi BAZNAS Jatim, pembenahan sistem disebut menjadi salah satu perhatian, termasuk digitalisasi proses keuangan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.
BAZNAS Jatim juga menyampaikan persiapan digitalisasi sistem permohonan bantuan yang mencakup tahapan pengajuan, analisis, survei, verifikasi, pencairan hingga pelaporan.
Dengan demikian, penguatan digitalisasi juga memiliki keterkaitan dengan kebutuhan penyediaan informasi publik yang mudah diakses dan diperbarui.
Sorotan Program Bantuan Masih Membutuhkan Verifikasi
Selain persoalan laporan keuangan, MAKI Jatim juga menyampaikan perhatian terhadap sejumlah program bantuan BAZNAS Jatim.
Dalam pemberitaan MAKI, program bantuan ternak serta kemungkinan adanya penerima bantuan yang juga tercatat sebagai penerima bantuan sosial lainnya disebut sebagai hal yang perlu dievaluasi.
Namun, informasi tersebut merupakan sorotan MAKI Jatim dan masih memerlukan klarifikasi serta verifikasi dari pihak terkait. Belum terdapat dasar yang cukup dalam materi tersebut untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.
Yang menjadi perhatian adalah bagaimana program pemberdayaan dan bantuan dapat memiliki mekanisme verifikasi penerima, pendampingan, ketepatan sasaran, dan pelaporan yang jelas.
Aktivitas Dana Umat Perlu Diikuti Informasi Pertanggungjawaban
Perhatian mengenai transparansi muncul ketika BAZNAS Jatim juga terus menjalankan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana umat.
Pada 24 September 2026, BAZNAS Jatim dilaporkan menerima donasi sebesar Rp1,672 miliar dari sejumlah BAZNAS kabupaten/kota di Jawa Timur untuk masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur.
Aktivitas tersebut menjadi bagian dari pengelolaan dana sosial yang membutuhkan informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Karena itu, semakin luas aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, semakin penting pula tersedianya informasi mengenai sumber, penggunaan, penyaluran, dan pelaporan dana secara terbuka.
MAKI Jatim Siapkan Surat ke BAZNAS, BPK dan BPKP
MAKI Jatim menyatakan akan menyurati BAZNAS Jatim berkaitan dengan persoalan laman laporan keuangan.
Tidak hanya itu, MAKI juga menyampaikan rencana berkirim surat kepada BPK dan BPKP Jawa Timur untuk meminta perhatian terhadap aspek pertanggungjawaban keuangan BAZNAS Jatim.
Langkah tersebut merupakan sikap kelembagaan MAKI Jatim yang diarahkan pada perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.
Sementara itu, hingga berita ini disusun, belum ditemukan penjelasan resmi BAZNAS Jatim yang secara spesifik menjelaskan mengapa laman laporan keuangan masih menampilkan keterangan “Laporan Keuangan 2022” serta bagaimana mekanisme pembaruan informasi tersebut.
Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi BAZNAS Jatim untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi teknis laman, status laporan yang ditampilkan, serta langkah yang akan dilakukan untuk memastikan informasi keuangan dapat diakses masyarakat.
Kepengurusan Baru dan Tantangan Transparansi
Kepemimpinan BAZNAS Jatim periode 2026–2031 kini memasuki fase baru. Salah satu perhatian yang muncul dari MAKI Jatim adalah bagaimana pembaruan kepengurusan tersebut diikuti dengan penguatan tata kelola dan keterbukaan informasi.
Persoalan laman laporan keuangan pada akhirnya bukan hanya mengenai dapat atau tidaknya sebuah halaman website dibuka. Substansi yang menjadi perhatian adalah akses masyarakat terhadap informasi pertanggungjawaban dana zakat, infak, dan sedekah secara jelas, aktual, mudah diakses, serta dapat diverifikasi.
MAKI Jatim telah menyampaikan perhatian dan rencana langkah kelembagaannya. Selanjutnya, penjelasan BAZNAS Jatim mengenai status laman laporan keuangan tersebut menjadi penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat (Red).
