JAKARTA —LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Kesiapan jajaran Pemasyarakatan menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terus diperkuat melalui koordinasi lintas wilayah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kesiapan Implementasi KUHP dan KUHAP dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan, memimpin penyampaian hasil pembahasan Pokja dalam Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (22/9).
Dalam forum tersebut, hasil pembahasan Pokja disampaikan sebagai bahan koordinasi untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat kesiapan jajaran Pemasyarakatan dalam menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP. Pokja yang dipimpin Kusnali beranggotakan sejumlah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Kusnali menyampaikan bahwa hasil yang telah dirumuskan melalui Pokja menjadi bagian penting dalam menyamakan persepsi dan memperkuat kesiapan seluruh jajaran. Hasil tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan langkah tindak lanjut implementasi KUHP dan KUHAP dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Penyampaian hasil Pokja tersebut dihadiri Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, para pimpinan tinggi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari seluruh Indonesia, serta sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis.
Dalam kesempatan tersebut, Mashudi menegaskan pentingnya hasil pembahasan Pokja sebagai bagian dari konsolidasi kesiapan jajaran Pemasyarakatan menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP.
Menurut Mashudi, hasil kerja kelompok tersebut menjadi bahan penting untuk memastikan kesiapan Pemasyarakatan. Setiap langkah tindak lanjut, lanjutnya, perlu dipahami dan dilaksanakan secara selaras oleh seluruh jajaran.
Pembahasan melalui Pokja menjadi bagian dari upaya menyiapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan agar dapat disesuaikan dengan ketentuan KUHP dan KUHAP yang akan diimplementasikan.
Dengan adanya hasil rumusan tersebut, jajaran Pemasyarakatan memiliki bahan koordinasi untuk menentukan langkah selanjutnya secara terarah. Konsolidasi lintas wilayah juga menjadi bagian penting dalam memastikan pemahaman terhadap perubahan ketentuan dapat diterjemahkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Hasil Pokja selanjutnya menjadi bahan tindak lanjut dalam menyesuaikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan dengan ketentuan KUHP dan KUHAP. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan bersama agar implementasi regulasi dapat diikuti secara terkoordinasi oleh seluruh jajaran.
#Ditjenpas #Kemenimipas #Pemasyarakatan #Kusnali #KUHP #KUHAP #ImplementasiKUHP #ImplementasiKUHAP #KanwilDitjenpasJatim (Dd).
