JAKARTA — LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki hari kedua dengan penekanan pada penguatan evaluasi dan tindak lanjut kinerja. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, mengikuti rangkaian kegiatan yang digelar di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Mengusung tema “Dari Evaluasi Menuju Aksi, Mewujudkan Kinerja Kemenimipas yang Berkualitas dan Berintegritas”, Rakor menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh jajaran sekaligus memastikan hasil evaluasi tidak berhenti pada catatan, tetapi diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang nyata.
Rakor dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, jajaran Pimpinan Tinggi Kemenimipas, serta para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan dari seluruh Indonesia.
Jawa Timur turut hadir dalam forum tersebut. Selain Kusnali, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Jawa Timur M. Ulin Nuha dan perwakilan Kepala UPT Pemasyarakatan Jawa Timur mengikuti agenda Rakor.
Dalam rangkaian kegiatan, Agus Andrianto secara resmi membuka Rakor sekaligus meluncurkan STAR PROAKSI Kemenimipas sebagai bagian dari penguatan monitoring dan evaluasi kinerja.
Peluncuran tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem pemantauan kinerja agar pelaksanaan tugas dapat terus dievaluasi dan setiap hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara terarah.
Dalam arahannya, Agus menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lapas. Jajaran pemasyarakatan juga diminta terus mencegah peredaran narkoba serta penggunaan telepon seluler ilegal.
Pada saat yang sama, pemenuhan hak warga binaan tetap menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian perlu terus diperkuat untuk mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan.
“Kita harus menjaga prioritas utama, yaitu keamanan dan ketertiban lapas, mencegah peredaran narkoba dan penggunaan HP ilegal, serta memastikan pemenuhan hak warga binaan melalui pembinaan kemandirian untuk mendukung reintegrasi sosial,” tegas Agus.
Arahan tersebut menjadi pijakan bagi jajaran pemasyarakatan untuk memperkuat pelaksanaan tugas di masing-masing wilayah. Hasil evaluasi dalam Rakor diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai capaian sekaligus menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan.
Kusnali menyampaikan bahwa Rakor memiliki arti penting dalam menyatukan langkah jajaran. Ia menegaskan bahwa evaluasi harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbaiki kinerja, bukan sekadar kegiatan untuk mencatat hasil.
“Evaluasi bukan sekadar melihat capaian, tetapi menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan. Kami siap menindaklanjuti arahan Rakor melalui kerja yang terukur, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Kusnali.
Menurutnya, tindak lanjut hasil evaluasi membutuhkan koordinasi yang kuat antara kantor wilayah dan seluruh UPT Pemasyarakatan. Dengan penyamaan persepsi dan langkah, arahan organisasi dapat diterapkan secara konsisten hingga tingkat pelaksana.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian, mulai dari keamanan dan ketertiban lapas, pencegahan peredaran narkoba, pengendalian penggunaan HP ilegal, pemenuhan hak warga binaan hingga pembinaan kemandirian, akan terus menjadi bagian dari penguatan kinerja pemasyarakatan.
Penguatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan dan pelayanan secara berkelanjutan.
Melalui Rakor, jajaran Kemenimipas didorong untuk mengubah hasil evaluasi menjadi langkah nyata. Setiap capaian menjadi pijakan untuk penguatan, sementara setiap kekurangan menjadi bahan pembenahan.
Bagi Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, hasil Rakor menjadi bahan konsolidasi untuk memperkuat kinerja seluruh UPT. Arahan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur.
Dengan demikian, semangat “Dari Evaluasi Menuju Aksi” menjadi lebih dari sekadar tema. Evaluasi diarahkan menjadi dasar pengambilan langkah, sedangkan langkah tersebut diwujudkan melalui kerja yang terukur, profesional dan berintegritas.
Rakor hari kedua Kemenimipas akhirnya menempatkan satu pesan penting sebagai garis kerja bersama: hasil evaluasi harus melahirkan perbaikan, dan perbaikan harus diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan (Dd).
