SIDOARJO —LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya memperkuat akses pelayanan hukum bagi para tahanan melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LACAK. Kolaborasi tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan Rutan Kelas I Surabaya yang ditandatangani pada 11 Februari 2026.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, A.Md.IP., S.H., bersama Direktur LBH LACAK, Fariji, S.H.
PKS tersebut menjadi landasan bagi kedua pihak dalam membangun koordinasi dan komunikasi secara terpadu guna memberikan akses bantuan hukum kepada tahanan yang membutuhkan. Pelaksanaannya diarahkan agar layanan hukum tersedia secara jelas, terarah, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan, tahanan dapat memperoleh informasi hukum, konsultasi, penyuluhan, maupun bantuan hukum sesuai kebutuhan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Posbakum Jadi Jembatan Informasi Hukum
Pelayanan bantuan hukum menjadi bagian penting dalam membantu tahanan memahami persoalan hukum yang sedang dihadapi. Karena itu, Pos Bantuan Hukum di Rutan Kelas I Surabaya menjadi ruang bagi tahanan untuk mendapatkan penjelasan mengenai proses hukum serta mekanisme layanan yang dapat mereka akses.
Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum merupakan langkah positif dalam mendukung pelayanan hukum di lingkungan Rutan.
Melalui Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan, tahanan memiliki ruang untuk mendapatkan informasi dan konsultasi hukum sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum. Informasi yang diberikan secara jelas diharapkan membantu tahanan memahami proses hukum yang sedang dijalani dan mengetahui mekanisme untuk mendapatkan pendampingan sesuai haknya.
Sementara itu, Direktur LBH LACAK, Fariji, S.H., menyampaikan bahwa keterlibatan lembaga bantuan hukum dalam Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan merupakan bentuk kolaborasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, termasuk bagi tahanan yang membutuhkan informasi maupun pendampingan.
Dengan pola kerja sama yang terstruktur, kebutuhan konsultasi dan informasi hukum diharapkan dapat ditangani melalui pelayanan yang profesional.
Ada Kewajiban Profesional dan Menjaga Rahasia
PKS antara Rutan Kelas I Surabaya dan LBH LACAK juga mengatur kewajiban pemberi bantuan hukum dalam memberikan pelayanan.
Pemberi bantuan hukum berkewajiban memberikan layanan secara profesional dan bertanggung jawab. Informasi hukum harus disampaikan secara jelas dan akurat, sedangkan konsultasi atau nasihat hukum diberikan secara objektif dan komprehensif.
Kerahasiaan keterangan dan dokumen pemohon bantuan hukum juga menjadi bagian yang harus dijaga sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi penyuluhan hukum, pemberian bantuan hukum, rujukan bagi tahanan miskin yang menghadapi persoalan hukum, serta pemberdayaan dan penyuluhan hukum.
Artinya, Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat bertanya mengenai persoalan hukum. Keberadaannya juga diarahkan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum para tahanan.
Dokumentasi pelaksanaan layanan memperlihatkan adanya konsultasi secara langsung antara tahanan dengan pihak pemberi layanan bantuan hukum di ruang konsultasi Rutan Kelas I Surabaya.
Konsultasi tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari PKS yang telah disepakati kedua belah pihak.
Komitmen Menjaga Layanan Tetap Terarah
Rutan Kelas I Surabaya bersama LBH LACAK berupaya memastikan pelayanan bantuan hukum dilaksanakan sesuai mekanisme, profesional, serta tetap memperhatikan kebutuhan tahanan.
Sinergi antara institusi pemasyarakatan dan lembaga bantuan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung akses masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum.
Melalui kerja sama yang telah dibangun, koordinasi dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan terus diperkuat. Tahanan yang membutuhkan informasi, konsultasi, maupun bantuan hukum diharapkan dapat memperoleh akses melalui mekanisme yang jelas dan sesuai ketentuan.
Keberadaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan pada akhirnya menjadi bagian dari pelayanan hukum di Rutan Kelas I Surabaya untuk memberikan ruang akses informasi dan konsultasi kepada tahanan.
Kolaborasi dengan LBH LACAK juga diarahkan untuk memperkuat pemahaman hukum, meningkatkan kesadaran terhadap proses hukum, serta menyediakan akses terhadap layanan bantuan hukum sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku (Dd).
