SURABAYA —LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Sebuah video lama terkait penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan kantor Gubernur Jawa Timur kembali menjadi perbincangan di media sosial. Rekaman tersebut beredar melalui TikTok dengan narasi yang seolah-olah mengaitkannya dengan peristiwa yang baru terjadi pada September 2026.
Kemunculan kembali video tersebut mendapat perhatian dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Provinsi Jawa Timur, Heru MAKI. Menurut Heru, rekaman yang kini kembali viral itu bukan dokumentasi peristiwa baru, melainkan video penggeledahan KPK yang terjadi pada 20 Desember 2022.
Perbedaan antara waktu kejadian dan waktu video kembali beredar, menurut Heru, penting dipahami masyarakat agar tidak muncul kesimpulan yang keliru hanya karena sebuah rekaman kembali ramai dibagikan.
“Video tersebut merupakan video penggeledahan KPK yang sudah lama, yakni pada 20 Desember 2022,” ujar Heru.
Ia meminta masyarakat Jawa Timur lebih berhati-hati menyikapi konten media sosial, khususnya video lama yang diunggah kembali tanpa penjelasan waktu, lokasi, maupun konteks peristiwa secara utuh.
Menurutnya, sebuah video yang kembali viral tidak otomatis menunjukkan bahwa peristiwa dalam rekaman tersebut baru saja terjadi. Karena itu, masyarakat dinilai perlu melakukan pemeriksaan terhadap sumber, tanggal kejadian, serta informasi yang menyertai sebuah unggahan.
Heru juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing narasi yang bernuansa provokasi, hasutan maupun ujaran kebencian. Terlebih, isu yang berkaitan dengan pemerintahan dan pemberantasan korupsi sangat mudah membentuk persepsi publik ketika disebarkan tanpa konteks yang lengkap.
“Provinsi Jawa Timur saat ini sedang baik-baik saja. Demikian pula dengan Gubernur Jawa Timur serta Wakil Gubernur Jawa Timur. Laju pembangunan Provinsi Jawa Timur juga berjalan secara terukur dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur,” ungkapnya.
Heru menegaskan, kritik dan pengawasan terhadap pemerintah tetap merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik seharusnya dibangun berdasarkan data, fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial.
Ia pun mengajak masyarakat menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Setiap informasi yang muncul di linimasa, terutama yang membawa tudingan serius, sebaiknya diperiksa terlebih dahulu kebenaran waktu dan konteksnya.
“Negara Indonesia tidak dibangun dan diperoleh dari ujaran kebencian, tetapi dari doa tulus yang menyertai semangat perjuangan para pejuang bangsa dengan tetap mengedepankan pola berpikir positif untuk meraih kemerdekaan yang sejati. Catat itu,” tegas Heru.
Bagi MAKI Jatim, semangat pemberantasan korupsi harus tetap berjalan melalui mekanisme hukum dan pengawasan yang objektif. Namun, perjuangan tersebut tidak semestinya dicampuradukkan dengan penyebaran informasi yang dapat menyesatkan apabila fakta dan konteksnya tidak diperiksa terlebih dahulu.
Fenomena kembali viralnya rekaman penggeledahan tahun 2022 tersebut menjadi pengingat bahwa kecepatan media sosial tidak selalu identik dengan kebaruan sebuah peristiwa.
Karena itu, masyarakat diharapkan tetap kritis, tetapi juga tenang dalam menerima informasi. Viral bukan berarti baru, dan banyak dibagikan bukan otomatis berarti benar. Setiap informasi tetap membutuhkan verifikasi agar ruang publik tidak mudah dipenuhi narasi yang berpotensi memicu kesalahpahaman (Dd).
