KEDIRI — LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Dugaan aktivitas perjudian sabung ayam di Desa Weru, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, kembali mengemuka. Arena yang disebut-sebut beroperasi secara rutin setiap akhir pekan itu kini menjadi sorotan karena lokasinya dikabarkan berada tidak jauh dari Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Kandat.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan, aktivitas di lokasi tersebut terutama berlangsung pada Sabtu dan Minggu. Pengunjung yang datang disebut bukan hanya berasal dari wilayah Kediri, tetapi juga dari luar daerah.
Jika informasi tersebut benar, kondisi itu tentu menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perjudian. Apalagi, kegiatan yang berlangsung berulang dan disebut melibatkan banyak orang semestinya menjadi perhatian dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Namun hingga berita ini disusun, seluruh informasi tersebut masih berada pada tahap dugaan dan memerlukan verifikasi langsung. Belum terdapat kesimpulan hukum mengenai siapa penyelenggara, bandar, pemodal, maupun pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Dekat Polsek, Mengapa Aktivitas Masih Dipertanyakan?
Hadi Susanto, S.H., C.H.P., dari Tim Investigasi LP3-NKRI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia), menilai informasi mengenai arena sabung ayam tersebut perlu segera dijawab melalui pemeriksaan objektif.
Menurut Hadi, apabila benar terdapat arena perjudian yang beroperasi secara rutin dan lokasinya relatif dekat dengan kantor kepolisian, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi pengawasan.
“Ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat lokal,” ujar Hadi Susanto.
Ia mempertanyakan bagaimana aktivitas yang disebut berlangsung berulang setiap akhir pekan dapat terus menjadi perhatian masyarakat apabila memang benar terjadi.
Bagi Hadi, terdapat sejumlah kemungkinan yang perlu diperiksa. Bisa saja terjadi kelemahan deteksi dan pengawasan. Namun, kemungkinan lain berupa dugaan adanya pihak tertentu yang sengaja melindungi aktivitas tersebut juga dapat muncul di tengah masyarakat.
Meski demikian, Hadi menekankan bahwa dugaan keterlibatan ataupun perlindungan oknum aparat tidak boleh dijadikan kesimpulan tanpa bukti.
“Semua harus dibuktikan melalui penyelidikan, bukan sekadar berdasarkan asumsi,” tegasnya.
Jangan Berhenti pada Pemain di Arena
Sorotan berikutnya diarahkan pada pola penindakan. Hadi meminta apabila aparat menemukan unsur perjudian, proses hukum tidak hanya menyasar orang-orang yang berada di lokasi saat penindakan.
Menurut dia, penyelidikan harus mampu mengungkap mata rantai aktivitas tersebut, mulai dari penyelenggara, bandar, pemodal hingga pihak yang memperoleh keuntungan apabila memang terbukti terdapat tindak pidana.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh bagian paling bawah, sementara aktor utama dan sumber pembiayaannya tidak tersentuh,” katanya.
Ia menilai aspek aliran uang juga penting diperiksa apabila ditemukan indikasi perjudian dengan perputaran dana yang besar.
Begitu pula dengan informasi mengenai kemungkinan adanya pembayaran tertentu untuk mengamankan kegiatan. Menurut Hadi, jika memang ditemukan bukti, hal tersebut harus ditelusuri secara serius.
Namun, dugaan adanya upeti, setoran, pungutan, maupun keterlibatan oknum aparat tetap membutuhkan pembuktian melalui proses hukum yang objektif dan profesional.
Dampak Sosial Tak Boleh Diabaikan
Menurut Hadi, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut perjudian. Apabila kegiatan benar berlangsung secara rutin dan terbuka, dampak terhadap lingkungan sosial juga perlu menjadi perhatian.
Kerumunan yang muncul di sekitar aktivitas perjudian berpotensi menimbulkan persoalan keamanan lain, seperti perselisihan, perkelahian, konsumsi minuman keras, hingga potensi tindak kriminal.
Selain itu, aktivitas perjudian yang berlangsung terbuka juga dikhawatirkan memberikan pengaruh buruk terhadap generasi muda dan membentuk persepsi bahwa perjudian merupakan sesuatu yang lumrah.
“Ketika fungsi social control atau kontrol sosial media massa dianggap mandul, masyarakat akan frustrasi. Publik bisa menganggap judi sebagai hal yang biasa karena hukum terkesan tebang pilih,” ujar Hadi.
Kapolri dan Kapolda Jatim Diharapkan Pastikan Fakta
Agar persoalan tersebut tidak berhenti menjadi isu di tingkat lokal, Hadi mendorong perhatian dari jajaran kepolisian yang lebih tinggi.
Ia berharap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto dapat memastikan informasi tersebut ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Menurutnya, pemeriksaan lapangan menjadi penting untuk memastikan apakah arena tersebut benar beroperasi, kapan aktivitas berlangsung, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah ditemukan unsur pelanggaran hukum.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa hukum berlaku untuk semua. Kalau memang terbukti ada perjudian, tindak tegas. Kalau ada pihak yang terlibat melindungi, periksa dan proses sesuai ketentuan,” ujarnya.
Apabila diperlukan, pemeriksaan internal juga dapat dilakukan melalui mekanisme yang berwenang untuk memastikan proses penanganan berjalan objektif dan bebas dari konflik kepentingan.
Desa Weru Jangan Dibiarkan Menanggung Stigma
Hadi juga meminta pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kalangan pemuda tidak bersikap pasif.
Menurutnya, menjaga lingkungan dari aktivitas yang berpotensi merusak tatanan sosial merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah desa dan masyarakat dapat memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran.
Ia berharap, apabila hasil pemeriksaan aparat nantinya membuktikan adanya perjudian, seluruh unsur masyarakat dapat bersama-sama mendorong penghentian aktivitas tersebut melalui jalur hukum.
“Jangan sampai desa mereka dicap negatif akibat pembiaran ini,” pungkas Hadi.
Kini Bola Ada di Tangan Aparat
Sorotan terhadap arena sabung ayam di Desa Weru pada akhirnya mengarah pada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban konkret.
Benarkah aktivitas tersebut berlangsung rutin setiap Sabtu dan Minggu? Siapa pengelolanya? Dari mana sumber pembiayaannya? Seberapa besar perputaran uangnya? Bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung berulang? Dan sejauh mana pengawasan aparat selama ini?
Semua pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya berdasarkan informasi yang beredar. Diperlukan pengecekan lapangan, pengumpulan bukti, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Jika benar ditemukan unsur perjudian, masyarakat tentu berharap penegakan hukum dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Sebaliknya, apabila informasi yang beredar tidak terbukti, aparat juga perlu memberikan penjelasan agar tidak muncul opini publik yang keliru.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk memvonis pihak tertentu. Setiap orang yang disebut atau dikaitkan dengan dugaan tersebut tetap memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. Prinsip praduga tak bersalah juga wajib dikedepankan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar polemik. Publik membutuhkan jawaban yang terang: apakah arena tersebut benar ada dan beroperasi, apakah terjadi pelanggaran hukum, serta jika terbukti, siapa yang bertanggung jawab.
Sebab, ketika dugaan aktivitas perjudian terus menjadi pertanyaan publik setiap akhir pekan, yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap hadirnya negara di tengah lingkungan mereka (Red).
