SURABAYA – LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Penguatan sinergi antara jajaran Pemasyarakatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi perhatian penting Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gresik, Dhimas Isdwiyono. Hal itu disampaikannya saat mengikuti audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur bersama para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Korwil Surabaya dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Selasa (1/9/2026).
Bagi Dhimas, pertemuan tersebut bukan sekadar forum koordinasi antarlembaga. Audiensi menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi pengembangan program pembinaan dan kemandirian warga binaan, khususnya di Rutan Kelas IIB Gresik.
Dalam audiensi itu, berbagai isu strategis Pemasyarakatan dibahas bersama. Mulai dari penguatan kelembagaan, dukungan pemerintah daerah, optimalisasi aset dan lahan idle, hingga pengembangan produk hasil pembinaan warga binaan agar memiliki nilai ekonomi dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus mendukung penguatan penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur. Salah satu perhatian yang dibahas adalah optimalisasi aset dan lahan idle yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan kantor wilayah baru.
“Kami tentu mendukung penguatan Pemasyarakatan di Jawa Timur. Aset dan lahan yang dapat dioptimalkan harus diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan penguatan kelembagaan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Khofifah.
Dukungan tersebut dinilai penting karena penguatan Pemasyarakatan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, tetapi juga bagaimana program pembinaan mampu memberikan dampak nyata bagi warga binaan dan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali menekankan pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperluas akses pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dihasilkan melalui program pembinaan warga binaan.
Menurut Kusnali, berbagai produk hasil pembinaan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Namun, potensi tersebut perlu ditopang dengan akses pasar, promosi, fasilitasi, serta jejaring usaha yang lebih luas.
“Kami ingin produk UMKM hasil pembinaan warga binaan dapat dipasarkan lebih luas dan memiliki nilai ekonomi. Karena itu, dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membuka akses pasar sangat penting agar hasil karya warga binaan dapat berkembang dan menjadi bekal kemandirian mereka,” tegas Kusnali.
Pesan tersebut mendapat perhatian serius Dhimas Isdwiyono. Sebagai Kepala Rutan Gresik, ia melihat sinergi dengan pemerintah daerah sebagai salah satu kunci untuk memperkuat program pembinaan yang telah berjalan di dalam Rutan.
Menurut Dhimas, keterampilan yang diperoleh warga binaan akan semakin bermakna apabila dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif dan memiliki nilai ekonomi. Karena itu, akses terhadap pasar menjadi bagian penting dari proses pembinaan menuju kemandirian.
“Audiensi ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk memperkuat kolaborasi antara Pemasyarakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami berharap sinergi ini dapat membuka lebih banyak peluang bagi pengembangan potensi warga binaan, khususnya dalam hal keterampilan, kemandirian, serta pemasaran produk hasil pembinaan,” ujar Dhimas.
Dhimas menilai, pembinaan warga binaan tidak semestinya berhenti pada proses pelatihan atau menghasilkan sebuah produk. Lebih jauh, hasil pembinaan harus memiliki kesinambungan sehingga dapat menjadi modal keterampilan dan pengalaman ketika warga binaan nantinya kembali ke tengah masyarakat.
Karena itu, peluang kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui promosi produk, perluasan jaringan pemasaran, fasilitasi pengembangan usaha, hingga membuka akses terhadap berbagai peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan warga binaan.
Bagi Rutan Gresik, penguatan program kemandirian juga menjadi bagian dari upaya menciptakan pembinaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Warga binaan didorong tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mampu menghasilkan karya yang mempunyai nilai guna dan nilai jual.
Kolaborasi yang dibangun melalui audiensi di Gedung Negara Grahadi diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang lebih konkret. Pemerintah daerah memiliki jejaring dan instrumen pemberdayaan ekonomi, sementara jajaran Pemasyarakatan memiliki program pembinaan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Pertemuan tersebut sekaligus mempertegas pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan Pemasyarakatan. Keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh program di dalam Rutan, tetapi juga oleh dukungan lingkungan eksternal ketika warga binaan bersiap kembali menjalani kehidupan di masyarakat.
Dhimas pun berharap sinergi yang semakin kuat antara Rutan Gresik dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan ruang lebih luas bagi warga binaan untuk mengembangkan potensi mereka.
“Harapannya, warga binaan tidak hanya mendapatkan pembinaan selama berada di Rutan, tetapi juga memiliki keterampilan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi secara positif setelah kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Dengan demikian, audiensi tersebut tidak hanya menjadi agenda kelembagaan, tetapi juga membawa pesan penting tentang arah pembinaan Pemasyarakatan ke depan. Yakni membangun warga binaan yang memiliki keterampilan, produktif, mandiri, serta mampu kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
Bagi Dhimas Isdwiyono, sinergi yang terbangun di Grahadi menjadi momentum untuk memperkuat langkah Rutan Gresik dalam mengembangkan program pembinaan yang berorientasi pada kemandirian. Dukungan lintas sektor diharapkan mampu mengubah hasil pembinaan menjadi peluang nyata dari keterampilan menjadi produk, dari produk menjadi nilai ekonomi, dan dari nilai ekonomi menjadi bekal kemandirian bagi warga binaan.
Langkah tersebut pada akhirnya diharapkan tidak hanya memperkuat kinerja Pemasyarakatan, tetapi juga menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Timur (Dd).
