SURABAYA – LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Barang Milik Negara (BMN) bukan sekadar deretan aset yang tercatat dalam administrasi pemerintahan. Di lingkungan pemasyarakatan, keberadaan BMN menjadi bagian penting yang menopang operasional organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaan aset negara dituntut semakin tertib, optimal, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut diperkuat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, melalui audiensi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Selasa (1/9/2026).
Audiensi tersebut menjadi langkah strategis untuk mempererat koordinasi sekaligus membangun sinergi antara Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dan DJKN Jawa Timur dalam mengoptimalkan pengelolaan BMN di lingkungan pemasyarakatan.
Kusnali tidak datang sendiri. Dalam agenda tersebut, ia didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Ulin Nuha, serta Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan, M. Fadli.
Pertemuan membahas sejumlah aspek penting berkaitan dengan pengelolaan aset negara. Mulai dari penguatan koordinasi, tertib administrasi, optimalisasi pemanfaatan BMN, hingga pengelolaan berbagai aspek aset yang membutuhkan penyelesaian dan sinergi antarlembaga.
Bagi Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, pengelolaan BMN memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Aset negara yang berada dalam penguasaan satuan kerja harus dipastikan terkelola secara tepat sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi organisasi.
Kusnali menekankan bahwa prinsip tertib, optimal, transparan, dan akuntabel harus menjadi landasan dalam setiap proses pengelolaan BMN.
Menurutnya, BMN merupakan aset negara yang harus dijaga, dipelihara, serta dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan pemasyarakatan. Karena itu, koordinasi dengan DJKN menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola aset berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan BMN yang baik tidak berhenti pada aspek pencatatan administratif. Lebih dari itu, aset negara harus mampu memberikan nilai manfaat bagi pelaksanaan pekerjaan dan mendukung efektivitas organisasi.
Atas dasar tersebut, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur terus mendorong penguatan komunikasi dan koordinasi dengan DJKN Jawa Timur. Sinergi tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan dalam penyelesaian berbagai aspek pengelolaan BMN sekaligus mendorong pemanfaatan aset secara lebih optimal.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional. Ketertiban administrasi dan akuntabilitas aset menjadi elemen penting dalam memastikan setiap BMN yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai peruntukannya.
Dengan koordinasi yang semakin solid, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur berharap pengelolaan BMN di seluruh lingkungan kerja pemasyarakatan dapat berjalan semakin efektif dan efisien.
Sinergi bersama DJKN Jawa Timur juga diharapkan mampu menjadi ruang koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan persoalan pengelolaan aset sekaligus mencari langkah penyelesaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Bagi jajaran Kanwil Ditjenpas Jatim, optimalisasi BMN pada akhirnya bukan hanya persoalan aset, melainkan bagian dari strategi memperkuat kinerja organisasi. Ketika aset negara dikelola secara tertib dan dimanfaatkan secara tepat, maka dukungan terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan juga semakin kuat.
Audiensi tersebut menjadi penegasan bahwa Kanwil Ditjenpas Jawa Timur terus mendorong pengelolaan aset negara yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kebermanfaatan.
Ke depan, koordinasi dengan DJKN Jawa Timur diharapkan terus diperkuat secara berkelanjutan. Dengan tata kelola BMN yang semakin transparan, akuntabel, dan optimal, aset negara diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan pemasyarakatan di Jawa Timur (Dd).
