SURABAYA – LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Dinamika politik nasional menyusul kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan berbagai kalangan. Di tengah polemik hukum dan menguatnya wacana politik di DPR RI, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan sikap tegas: mandat rakyat harus dihormati dan Gibran semestinya diberi kesempatan menyelesaikan masa pengabdiannya sebagai Wakil Presiden hingga 2029.
Heru menilai persoalan yang berkembang harus disikapi dengan kedewasaan politik, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap mekanisme konstitusi. Menurutnya, dinamika politik tidak boleh berkembang menjadi pertarungan kepentingan yang mengabaikan hasil pemilihan umum dan legitimasi rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Heru menanggapi informasi mengenai pertemuan tertutup antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu disebut menjadi ruang pembicaraan mengenai situasi politik dan hukum yang tengah berkembang, termasuk polemik persyaratan pendidikan serta dokumen penyetaraan ijazah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Pernyataan itu, menurut Prasetyo, berkaitan dengan dinamika yang muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Meski demikian, Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo belum memberikan persetujuan atas niat pengunduran diri tersebut. Presiden justru disebut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran untuk mempertimbangkan situasi yang sedang berlangsung.
Informasi lain yang berkembang menyebutkan Gibran ingin terlebih dahulu membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Namun, hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi lanjutan dari Gibran mengenai keputusan akhirnya.
Heru MAKI: Jangan Sampai Politik Kehilangan Kedewasaan
Menanggapi situasi tersebut, Heru MAKI mengingatkan seluruh elite politik agar tidak menjadikan polemik yang berkembang sebagai alasan untuk membangun tekanan politik di luar koridor konstitusi.
Ia menegaskan, Gibran telah mengikuti proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme demokrasi. Hasil Pemilu 2024, menurut Heru, merupakan keputusan yang harus dihormati sebagai bagian dari mandat masyarakat Indonesia.
“Berdewasalah secara politik. Santun dan bijaksanalah dalam menyikapi perkembangan politik. Jangan sampai kita menarik persoalan ini ke dalam pertarungan politik yang tidak produktif. MAKI Jatim secara kelembagaan menyatakan dukungan penuh kepada Mas Gibran untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai akhir masa jabatan. Saya yakin sikap ini sejalan dengan keinginan 08,” ujar Heru MAKI.
Heru yang pernah menjabat sebagai Ketua Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), sayap resmi Partai Gerindra periode 2008–2012, juga mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam negara demokrasi bersumber dari rakyat.
Karena itu, ia meminta partai politik dan seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Menurutnya, keputusan politik tidak boleh mengesampingkan suara rakyat yang telah disalurkan melalui pemilihan umum.
Dinamika DPR dan Perbedaan Pandangan Politik
Polemik mengenai posisi Gibran turut berkembang di lingkungan DPR RI. Dalam pemberitaan yang beredar, sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyampaikan pandangan bahwa pengunduran diri Gibran merupakan pilihan yang dinilai lebih baik. Ia juga menyebut proses konstitusional di DPR tetap dapat berjalan apabila Gibran tidak mengundurkan diri.
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai sesuatu yang belum terjadi. Ia menegaskan bahwa sampai saat ini Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
“Sekarang belum ada apa-apa. Mas Gibran masih Wapres,” tegas Puan.
Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid juga menyatakan bahwa persoalan pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri merupakan hak Gibran, sedangkan proses penggantian jabatan tetap harus mengikuti prosedur konstitusional.
Sementara itu, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, berpandangan bahwa putusan MK dan MA tidak serta-merta membatalkan kedudukan hukum Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia merujuk pada amar putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (N.O), serta menegaskan bahwa masa jabatan Wakil Presiden berlangsung hingga 2029 sesuai ketentuan konstitusi.
Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak hanya menjadi perdebatan politik, tetapi juga menyangkut penafsiran terhadap putusan pengadilan dan mekanisme ketatanegaraan. Oleh sebab itu, setiap langkah harus ditempuh melalui prosedur hukum yang sah dan tidak didasarkan pada tekanan maupun spekulasi.
MAKI Jatim Siap Menentang Langkah yang Dinilai Inkonsitusional
Heru MAKI menegaskan bahwa dukungan organisasinya terhadap Gibran bukan sekadar pernyataan politik. Ia menyebut MAKI Jatim siap mengambil sikap apabila muncul langkah yang menurut penilaian organisasinya bertentangan dengan prinsip dan mekanisme konstitusi untuk menurunkan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
“Saya dan lembaga SIAP MELAWAN perlakuan yang kami anggap INKONSTITUSIONAL, apa pun legitimasinya, ketika mereka mau menurunkan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden. Mas Gibran, CATAT ITU,” pungkas Heru MAKI dengan tegas.
Meski menyampaikan sikap keras, pesan utama Heru adalah agar seluruh pihak tetap menghormati hukum, proses demokrasi, serta mekanisme konstitusional. Dukungan terhadap seseorang yang sedang menduduki jabatan publik, menurut prinsip tersebut, tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menghormati proses hukum yang berlaku.
Bagi MAKI Jatim, stabilitas pemerintahan dan penghormatan terhadap mandat rakyat harus menjadi perhatian bersama. Perbedaan pandangan politik semestinya diselesaikan melalui jalur demokrasi dan konstitusi, bukan melalui manuver yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Di tengah polemik yang terus berkembang, keputusan akhir mengenai masa depan jabatan Gibran masih menjadi perhatian publik. Namun, satu pesan yang ingin ditegaskan Heru MAKI adalah bahwa politik harus dijalankan dengan kedewasaan, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan sesaat.
Mandat rakyat harus dihormati, proses hukum harus dijalankan, dan setiap keputusan mengenai jabatan publik wajib berpijak pada konstitusi (Red).
