SURABAYA –LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Pengelolaan anggaran olahraga Jawa Timur menjelang Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027 menjadi sorotan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim. Rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah KONI Jawa Timur kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan persoalan kewenangan maupun mengganggu pembinaan atlet.
Ketua MAKI Jatim Koorwil Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan rencana aksi demonstrasi akbar di Kantor Dispora Jatim. Aksi tersebut akan menjadi bentuk tekanan publik agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelaskan secara transparan dasar hukum, pembagian kewenangan, serta mekanisme pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan persiapan BK PON dan Porprov 2027.
Bagi MAKI Jatim, persoalan ini bukan sekadar perpindahan pengelolaan dana atau perubahan administrasi birokrasi. Ada kepentingan besar yang harus dijaga, yakni kesinambungan pembinaan atlet, kesiapan cabang olahraga, dan masa depan prestasi Jawa Timur di tingkat nasional.
Heru menilai, perubahan mekanisme anggaran harus memperhitungkan sistem pembinaan yang selama ini berjalan melalui koordinasi KONI Jatim, KONI kabupaten/kota, pengurus cabang olahraga, serta para pelatih. Tanpa perencanaan dan koordinasi yang matang, kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap program latihan, seleksi, dan kesempatan atlet untuk berkembang.
“Yang kami khawatirkan bukan semata-mata persoalan siapa yang mengelola anggaran, tetapi bagaimana nasib pembinaan atlet ke depan. Jangan sampai akibat kebijakan yang tidak dipersiapkan secara matang, justru ada satu sampai dua generasi atlet Jawa Timur yang kehilangan momentum untuk berprestasi,” tegas Heru.
MAKI Minta Sekdaprov Jelaskan Dasar Hukum dan Pembagian Kewenangan
MAKI Jatim secara khusus meminta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan mengenai landasan hukum dan dasar kewenangan apabila benar terdapat rencana perubahan pengelolaan anggaran hibah untuk kegiatan BK PON dan Porprov 2027.
Menurut Heru, Pemprov Jatim harus menjelaskan apakah kebijakan tersebut hanya berupa penataan mekanisme administrasi anggaran, perubahan pelaksanaan program, atau pengalihan tanggung jawab kegiatan yang selama ini berkaitan erat dengan KONI Jatim.
Kejelasan itu diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Dispora, KONI, dan organisasi cabang olahraga. Terlebih, anggaran yang digunakan bersumber dari keuangan publik. Karena itu, seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran, penggunaan hingga pertanggungjawaban harus dilaksanakan sesuai aturan dan dapat diawasi masyarakat.
MAKI Jatim mengingatkan, tata kelola yang transparan bukan hanya menyangkut kepatuhan administrasi, melainkan juga memastikan anggaran benar-benar mendukung kebutuhan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet.
Tim Litbang dan Investigasi Telusuri Dugaan Penyimpangan Anggaran 2022–2026
Sorotan MAKI Jatim tidak berhenti pada rencana perubahan pengelolaan anggaran olahraga. Heru Satriyo mengungkapkan bahwa tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim tengah mengompilasi informasi serta bahan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pada Dispora Jatim selama periode tahun anggaran 2022–2026.
Seluruh bahan tersebut akan ditelaah secara bertahap dan disusun secara sistematis menjadi materi pelaporan hukum. Apabila hasil penelaahan menemukan indikasi yang didukung dokumen dan bukti memadai, MAKI Jatim menyatakan siap meneruskan laporan secara kelembagaan melalui Bidang Hukum kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.
Heru menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen MAKI Jatim dalam mengawal penggunaan anggaran pemerintah daerah agar berjalan sesuai ketentuan dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
“Kami akan mengorkestrasi materi dugaan penyimpangan anggaran Dispora Jatim secara bertahap, episode demi episode. Seluruhnya akan kami telaah berdasarkan data dan dokumen pendukung. Jika ditemukan indikasi yang memiliki dasar hukum dan bukti memadai, tentu akan kami teruskan kepada aparat penegak hukum,” ungkapnya.
MAKI Jatim menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan penyimpangan tersebut masih memerlukan penelaahan dan pembuktian melalui mekanisme hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak yang dianggap bersalah sebelum terdapat proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan.
Persiapan BK PON Tidak Bisa Direduksi Menjadi Urusan Transportasi dan Akomodasi
Dalam pandangan MAKI Jatim, persiapan menghadapi BK PON merupakan pekerjaan teknis yang kompleks. Kebutuhannya tidak hanya mencakup pemberangkatan atlet, transportasi, penginapan, konsumsi, maupun akomodasi selama pertandingan.
Ada rangkaian pekerjaan penting yang harus dipersiapkan, mulai dari pemetaan dan seleksi atlet, evaluasi performa, penentuan kuota, pemahaman sistem kualifikasi setiap cabang olahraga, pengadaan peralatan pertandingan, hingga proyeksi kekuatan kontingen Jawa Timur untuk menghadapi PON mendatang.
Setiap cabang olahraga memiliki karakteristik dan sistem kualifikasi yang berbeda. Sebagian menggunakan sistem peringkat, sementara lainnya menerapkan pembatasan kuota peserta. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi intensif antara pelatih, pengurus cabang olahraga, dan pihak-pihak yang memahami proses pembinaan atlet.
Karena itu, MAKI Jatim mengingatkan agar perubahan mekanisme pengelolaan anggaran tidak sampai menghambat program latihan, proses seleksi, maupun persiapan atlet yang selama ini telah berjalan.
Menurut Heru, keberhasilan olahraga prestasi tidak bisa dibangun secara instan. Dibutuhkan kesinambungan program, dukungan anggaran yang tepat sasaran, serta keputusan yang memahami kebutuhan teknis setiap cabang olahraga.
Heru Tegaskan MAKI Jatim Tidak Membela KONI, Kepentingan Atlet Jadi Prioritas
Heru Satriyo juga menegaskan bahwa sikap MAKI Jatim bukan untuk membela kepentingan kelembagaan KONI Jatim dalam polemik pengelolaan anggaran tersebut.
Ia menyatakan, fokus utama organisasi adalah mengawal kepentingan atlet, memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai ketentuan, serta mendorong kebijakan pemerintah yang tidak menghambat peningkatan prestasi olahraga Jawa Timur.
“Perlu saya tegaskan, MAKI Jatim bukan sedang masuk untuk membela KONI Jatim. Kami berdiri untuk kepentingan prestasi atlet Jawa Timur. Jangan sampai kepentingan birokrasi dan tarik-menarik kewenangan justru mengorbankan para atlet yang selama ini berjuang membawa nama Jawa Timur,” tandas Heru.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa MAKI Jatim ingin menempatkan kepentingan atlet dan akuntabilitas keuangan publik sebagai persoalan utama. Bagi organisasi tersebut, siapa pun yang diberi kewenangan mengelola anggaran harus mampu menjamin efektivitas program, keterbukaan penggunaan dana, dan keberlanjutan pembinaan.
Pemprov Jatim Diminta Jangan Terburu-buru Mengubah Mekanisme Tanpa Evaluasi
Menjelang agenda olahraga 2027, MAKI Jatim meminta Pemprov Jatim melakukan evaluasi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan final mengenai perubahan mekanisme pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov.
Evaluasi tersebut harus mencakup kejelasan dasar hukum, pembagian tanggung jawab antarlembaga, mekanisme pertanggungjawaban, ketepatan penggunaan anggaran, serta jaminan bahwa pembinaan atlet tetap berjalan tanpa gangguan.
Rencana aksi demonstrasi akbar di Kantor Dispora Jatim dan penyiapan materi pelaporan dugaan penyimpangan anggaran menjadi dua langkah yang disampaikan MAKI Jatim sebagai bagian dari fungsi kontrol masyarakat.
MAKI Jatim berharap Pemprov Jatim tidak membiarkan ketidakjelasan kewenangan berlarut-larut. Kepastian kebijakan sangat dibutuhkan agar KONI, Dispora, organisasi cabang olahraga, dan seluruh pihak terkait dapat bekerja secara terkoordinasi menghadapi kompetisi 2027.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut Dispora atau KONI. Ada tiga kepentingan besar yang harus dijaga secara bersamaan: uang rakyat, akuntabilitas pemerintahan, dan masa depan atlet Jawa Timur.
Heru Satriyo bersama MAKI Jatim menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui pengawasan, penelaahan dokumen, serta langkah hukum apabila ditemukan bukti yang memenuhi persyaratan.
Transparansi anggaran harus dibuktikan, kewenangan harus diperjelas, dan pembinaan atlet harus tetap berjalan. Jangan sampai ketidakpastian kebijakan birokrasi justru menjadi penghambat perjuangan atlet Jawa Timur mengukir prestasi (Red).
