MALANG – LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Penyelenggaraan Kanjuruhan Adiluhung Festival 2026 dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-1266 Kabupaten Malang mulai menjadi perhatian serius terkait transparansi anggaran dan pola kerja sama penyelenggaraannya. Di balik kemeriahan festival yang berlangsung pada 6–15 November 2026 di halaman Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, muncul sejumlah pertanyaan mengenai penggunaan alokasi anggaran pemerintah, keterlibatan event organizer (EO), dukungan sponsor, hingga penarikan biaya kepada pelaku UKM/UMKM.
Sorotan utama tertuju pada informasi alokasi anggaran sebesar Rp550 juta untuk kegiatan Dekranasda Kabupaten Malang yang disebut telah tercantum dalam DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.
Persoalan menjadi perhatian karena dalam penyelenggaraan festival tersebut, Dekranasda Kabupaten Malang juga menggandeng DMR Production, EO asal Bedali, Kecamatan Lawang, yang memperoleh kesempatan menjalin dukungan dengan sejumlah sponsor untuk memenuhi kebutuhan kegiatan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apabila kebutuhan utama festival telah didukung pihak ketiga dan sponsor, bagaimana posisi serta realisasi anggaran Rp550 juta yang dialokasikan melalui perangkat daerah? Komponen apa saja yang dibiayai APBD, dan komponen mana yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab EO maupun sponsor?
Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui dokumen resmi, bukan sekadar penjelasan umum.
Anggaran Rp550 juta harus dapat dipertanggungjawabkan
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan MAKI News pada 7 November 2026, alokasi sebesar Rp550 juta disebut telah masuk dalam DIPA Disperindag Kabupaten Malang untuk kegiatan Dekranasda, termasuk penyelenggaraan festival dan pameran produk UKM/UMKM serta ekonomi kreatif.
Alokasi tersebut menjadi salah satu titik penting yang perlu ditelusuri. Sebab, keberadaan anggaran dalam dokumen pemerintah harus diikuti penjelasan mengenai program, rincian kegiatan, pelaksanaan, realisasi belanja, dan laporan pertanggungjawabannya.
Publik perlu mengetahui apakah seluruh anggaran tersebut memang diperuntukkan bagi Festival Kanjuruhan Adiluhung, apakah hanya sebagian yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, atau terdapat program Dekranasda lain yang juga masuk dalam alokasi anggaran dimaksud.
Di sisi lain, pemberitaan Malang Post dan TIMES Indonesia menyebut sebagian besar kebutuhan penyelenggaraan festival didukung pihak ketiga melalui DMR Production bersama sejumlah sponsor.
Dukungan tersebut diinformasikan mencakup panggung rigging berukuran 12 x 10 meter, sound system, lighting, genset, tenda, properti expo, gerbang kegiatan, photobooth, listrik PLN, pengisi acara, hingga pesta kembang api.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Drs. Firmando Hasiholan Matondang, M.M., dalam pemberitaan menjelaskan bahwa pemerintah daerah memfasilitasi tempat kegiatan, pengisi acara, serta dekorasi sejumlah stan Dekranasda yang disediakan oleh pihak EO.
Keterangan tersebut perlu disandingkan dengan dokumen anggaran agar tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai siapa yang membiayai setiap komponen kegiatan.
Penting ditegaskan bahwa keberadaan anggaran pemerintah dan dukungan sponsor secara bersamaan belum membuktikan adanya tumpang tindih pembiayaan. Namun, pencocokan RAB, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan realisasi menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada satu pekerjaan yang dibebankan kepada dua sumber dana.
Heru MAKI pertanyakan pola kerja sama Dekranasda dan DMR
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan perhatian serius terhadap pola penyelenggaraan festival yang melibatkan Dekranasda, DMR Production, dan sponsor.
Dalam pemberitaan MAKI News, Heru mempertanyakan posisi Dekranasda dalam kegiatan tersebut, terutama menyangkut penggunaan anggaran pemerintah ketika kebutuhan penyelenggaraan juga mendapatkan dukungan dari pihak ketiga.
Heru menilai transparansi hubungan kerja sama antara Dekranasda Kabupaten Malang dan DMR Production perlu dibuka kepada publik. Menurutnya, harus ada kejelasan mengenai pembagian tugas, sumber pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pertanggungjawaban.
MAKI Jatim juga menyatakan akan meminta laporan pertanggungjawaban Dekranasda atas alokasi anggaran yang disebut bersumber dari APBD Kabupaten Malang melalui DIPA Disperindag Tahun Anggaran 2026.
Bagi MAKI Jatim, pemeriksaan dokumen merupakan cara paling objektif untuk mengetahui apakah anggaran telah digunakan sesuai peruntukan dan apakah terdapat komponen kegiatan yang berpotensi dibiayai secara bersamaan oleh pemerintah maupun pihak swasta.
Biaya lapak UMKM Rp2 juta ikut menjadi perhatian
Sorotan tidak berhenti pada persoalan anggaran dan sponsor. Penarikan biaya kepada pelaku UMKM juga menjadi pertanyaan penting.
Dalam artikel MAKI News, disebutkan adanya laporan dan pengakuan sejumlah pelaku UKM/UMKM kepada redaksi dan MAKI Jatim mengenai biaya sewa lapak sebesar Rp2 juta.
Informasi lain dari pemberitaan Suara Malang dan Projatim menyebut panitia menyiapkan sekitar 200 tenant berukuran 3 x 3 meter.
Jika seluruh 200 tenant terisi dan masing-masing dikenai biaya Rp2 juta, secara matematis potensi penerimaan kotor dari biaya lapak dapat mencapai Rp400 juta.
Angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan jumlah tenant dan tarif yang diberitakan, bukan bukti bahwa penerimaan sebesar itu benar-benar telah diperoleh panitia.
Projatim juga memuat informasi mengenai biaya sponsorship sekitar Rp3 juta per tenant. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan penerimaan dari wahana pasar malam. Namun, nilai transaksi maupun kesepakatan khusus untuk wahana dalam kegiatan kali ini belum terverifikasi.
Karena itu, panitia perlu menjelaskan jumlah tenant yang benar-benar terisi, besaran tarif yang diterapkan, siapa penerima pembayaran, serta bagaimana seluruh penerimaan tersebut dicatat dan dipertanggungjawabkan.
Lokasi kegiatan gratis, dukungan Disbudpar Rp50 juta
Pertanyaan mengenai pengelolaan kegiatan semakin relevan setelah sejumlah media memberitakan bahwa penggunaan lokasi di area Stadion Kanjuruhan tidak dikenai retribusi oleh Dispora Kabupaten Malang.
Plt Kepala Dispora Kabupaten Malang, Eko Margianto, membenarkan pembebasan retribusi lokasi kegiatan. Namun, mengenai penarikan biaya lapak UMKM, ia menjelaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangan Dispora dan meminta agar pertanyaan disampaikan kepada Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Malang, Yetti Nurhayati.
Sementara itu, Disbudpar Kabupaten Malang diberitakan memberikan dukungan anggaran sebesar Rp50 juta untuk kegiatan Gema Panji dan Adiluhung.
Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar, Hartono, menjelaskan bahwa dana tersebut sebagian besar digunakan untuk uang pembinaan, trofi, juri, dan konsumsi peserta lomba.
Seluruh informasi itu perlu ditempatkan secara proporsional. Dukungan Rp50 juta untuk kegiatan lomba, fasilitas lokasi tanpa retribusi, dukungan sponsor, dan biaya tenant merupakan komponen yang berbeda dan harus dijelaskan berdasarkan dokumen masing-masing.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara terang berapa kontribusi pemerintah, berapa dukungan swasta, serta bagaimana pemasukan dari kegiatan dikelola.
Hari jadi daerah seharusnya memberi manfaat bagi UMKM
Festival Kanjuruhan Adiluhung membawa nama peringatan hari jadi Kabupaten Malang sekaligus mengusung semangat pengembangan ekonomi kreatif dan produk unggulan daerah.
Oleh karena itu, pelaku UMKM semestinya memperoleh kesempatan yang adil untuk memasarkan produk dan memperluas jaringan usaha.
Penetapan biaya lapak perlu disertai penjelasan mengenai dasar tarif, fasilitas yang diberikan, serta manfaat yang diterima peserta. Terlebih, kegiatan berlangsung di fasilitas publik dan memperoleh dukungan dari pemerintah daerah.
Bagi MAKI Jatim, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya menghadirkan banyak tenant. Harus ada kejelasan apakah biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha sebanding dengan fasilitas dan manfaat yang mereka terima.
Transparansi mengenai penerimaan dari tenant juga penting untuk mencegah munculnya dugaan yang merugikan nama baik panitia maupun pihak penyelenggara.
MAKI Jatim siapkan penelusuran dan langkah pelaporan
Heru Satriyo menegaskan dalam pemberitaan MAKI News bahwa MAKI Jatim akan mengungkap persoalan tersebut secara kelembagaan. Bersama elemen lain, termasuk ProJo Malang sebagaimana disebut dalam pemberitaan, MAKI Jatim menyatakan siap membawa dugaan tumpang tindih pembiayaan ke jalur pelaporan apabila hasil penelusuran dan bukti yang diperoleh mendukung langkah tersebut.
Untuk memastikan persoalan ini dapat diuji secara objektif, sejumlah dokumen perlu diminta dan diperiksa, antara lain:
1. DIPA Disperindag Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026 yang memuat alokasi Rp550 juta dan rincian peruntukannya.
2. Rencana anggaran biaya serta rincian program Dekranasda yang berkaitan dengan festival.
3. Laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
4. Perjanjian kerja sama antara Dekranasda, panitia, dan DMR Production.
5. Daftar sponsor beserta nilai atau bentuk kontribusi dana, barang, maupun jasa.
6. Rincian komponen panggung, perlengkapan, hiburan, tenda, dan fasilitas pameran yang dibiayai masing-masing pihak.
7. Daftar tenant UMKM, tarif lapak, jumlah lapak terisi, bukti pembayaran, dan rekapitulasi penerimaan.
8. Dokumen pemanfaatan Stadion Kanjuruhan serta dasar pembebasan retribusi.
9. Dokumen penggunaan bantuan anggaran Rp50 juta dari Disbudpar Kabupaten Malang.
Melalui pemeriksaan tersebut, dapat diketahui apakah terdapat pekerjaan yang dibiayai lebih dari satu sumber, apakah realisasi anggaran sesuai peruntukan, dan apakah seluruh penerimaan telah tercatat secara benar.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan bukti yang cukup, hasil penelusuran dapat diteruskan kepada lembaga pengawasan maupun aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Penjelasan Dekranasda, panitia, dan DMR ditunggu
Hingga pemberitaan yang menjadi rujukan ini diterbitkan, Ketua Panitia Hari Jadi ke-1266 Kabupaten Malang, Yetti Nurhayati, disebut belum memberikan tanggapan atas konfirmasi media mengenai biaya lapak UMKM.
Penjelasan dari panitia, Dekranasda, dan DMR Production sangat diperlukan agar publik memperoleh gambaran lengkap mengenai mekanisme kerja sama dan pengelolaan keuangan festival.
Pemerintah Kabupaten Malang melalui Disperindag, Disparbud, dan Dispora juga diharapkan memberikan klarifikasi mengenai alokasi anggaran, dukungan kegiatan, serta pemanfaatan fasilitas publik.
Klarifikasi bukan sekadar formalitas. Penjelasan yang disertai dokumen akan menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk meluruskan informasi yang berkembang.
Festival boleh meriah, kerja sama dengan swasta boleh dilakukan, dan sponsor boleh memberikan dukungan. Namun, ketika anggaran pemerintah serta fasilitas publik turut berkaitan dengan kegiatan, seluruh pembiayaan dan penerimaannya harus dapat dijelaskan secara transparan.
MAKI Jatim mendorong agar persoalan ini dituntaskan melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi terbuka. Tujuannya bukan menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan tata kelola kegiatan berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang (Red).
