MADIUN — LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Penguatan kualitas pelayanan, pemenuhan hak warga binaan, hingga efektivitas program pembinaan menjadi perhatian dalam monitoring dan evaluasi di dua lembaga pemasyarakatan di Madiun, Kamis (22/10/2026). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, mendampingi Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Transformasi Organisasi, Y. Ambeg Paramartha, dalam kegiatan tersebut.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan di Lapas Kelas I Madiun dan Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan optimal, baik dari sisi pelayanan publik, pengelolaan administrasi, pemenuhan kebutuhan dasar, maupun pelaksanaan program pembinaan warga binaan.
Kehadiran jajaran pusat dan wilayah tersebut sekaligus menjadi momentum untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan di lapangan, mengidentifikasi aspek yang memerlukan pembenahan, serta mendorong peningkatan kinerja petugas pemasyarakatan secara berkelanjutan.
Y. Ambeg Paramartha menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan langkah penting untuk menilai pelaksanaan tugas sekaligus mendorong perbaikan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Hasil pemantauan diharapkan menjadi dasar bagi langkah tindak lanjut agar pelayanan dan pembinaan semakin efektif, profesional, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tinjau Fasilitas dan Administrasi Lapas Kelas I Madiun
Dalam kunjungan ke Lapas Kelas I Madiun, tim melakukan peninjauan terhadap sejumlah fasilitas pelayanan, meliputi ruang afeksi, dapur, dan klinik. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap dukungan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan warga binaan.
Selain meninjau fasilitas fisik, tim juga mengumpulkan data dari bidang registrasi, Bimbingan Kemasyarakatan (Bimpas), integrasi, serta bidang terkait lainnya. Pengumpulan data ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan administrasi, penyelenggaraan layanan, dan pemenuhan hak warga binaan.
Aspek administrasi menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan ketertiban pengelolaan data, kelancaran proses pelayanan, serta pelaksanaan hak warga binaan sesuai peraturan yang berlaku.
Sementara itu, peninjauan dapur dan klinik merupakan bagian dari evaluasi terhadap fasilitas pendukung kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan. Seluruh aspek tersebut perlu dikelola secara optimal agar warga binaan memperoleh pelayanan yang layak selama menjalani masa pidana.
Data dan hasil peninjauan selanjutnya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi jajaran terkait untuk menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, monitoring tidak sekadar menjadi kegiatan pemeriksaan, tetapi juga instrumen untuk memperkuat tata kelola pemasyarakatan yang akuntabel dan berorientasi pada kualitas layanan.
Lapas Pemuda Madiun, Pembinaan Kemandirian Jadi Sorotan
Agenda monitoring dan evaluasi berlanjut di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun. Di lokasi ini, perhatian tim tidak hanya tertuju pada fasilitas pelayanan, tetapi juga pada berbagai program pembinaan kemandirian yang dijalankan bagi warga binaan.
Sejumlah kegiatan produktif yang ditinjau meliputi peternakan ayam petelur, budidaya ikan lele, dan peternakan kambing. Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya membekali warga binaan dengan keterampilan praktis yang berpotensi dimanfaatkan sebagai modal untuk menjalani kehidupan mandiri setelah kembali ke masyarakat.
Tim juga meninjau dapur, klinik, kegiatan kerja dan produksi (Giatja), serta aktivitas rekreasi warga binaan. Peninjauan menyeluruh ini dilakukan untuk melihat dukungan fasilitas, pelaksanaan kegiatan, dan efektivitas pembinaan dalam lingkungan lapas.
Y. Ambeg Paramartha menekankan bahwa hasil pemantauan perlu ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang konkret. Optimalisasi sarana dan prasarana, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas, serta penguatan kualitas pembinaan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemasyarakatan.
Program peternakan dan budidaya perikanan, misalnya, diharapkan tidak hanya menjadi aktivitas rutin, tetapi juga memberikan pengalaman kerja dan keterampilan yang berguna bagi warga binaan. Agar manfaatnya berkelanjutan, pelaksanaan program perlu didukung pengelolaan yang baik, pendampingan, serta evaluasi terhadap hasil pembinaan.
Dengan pendekatan tersebut, pembinaan di lapas diharapkan semakin berorientasi pada peningkatan kapasitas individu dan kesiapan warga binaan untuk menjalani proses reintegrasi sosial.
Kusnali Tegaskan Pelayanan Prima Harus Sejalan dengan Pemenuhan Hak
Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak dan penguatan pembinaan warga binaan.
“Monitoring dan evaluasi ini menjadi bahan penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan program pembinaan memberikan manfaat nyata sebagai bekal warga binaan kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Penegasan tersebut mencerminkan pentingnya menempatkan pelayanan dan pembinaan sebagai dua unsur yang saling berkaitan. Pelayanan yang berkualitas harus ditopang tata kelola administrasi yang tertib, fasilitas yang memadai, serta pemenuhan hak warga binaan sesuai ketentuan.
Pada saat yang sama, pembinaan harus mampu memberikan nilai tambah bagi warga binaan melalui pengembangan keterampilan, pembentukan tanggung jawab, dan peningkatan kemandirian. Dengan begitu, masa pembinaan dapat menjadi kesempatan untuk mempersiapkan diri sebelum kembali berinteraksi dan berkontribusi di tengah masyarakat.
Bagi jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, monitoring dan evaluasi juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan unit pelaksana teknis. Sinergi tersebut diperlukan agar berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat ditangani sesuai kewenangan dan prioritas perbaikan.
Hasil Evaluasi Diharapkan Berujung pada Perbaikan Nyata
Monitoring dan evaluasi di Lapas Kelas I Madiun serta Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun menegaskan pentingnya pengawasan langsung dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan.
Peninjauan fasilitas, pemeriksaan administrasi, evaluasi pelayanan dasar, hingga pemantauan program pembinaan memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Namun, keberhasilan kegiatan tersebut pada akhirnya bergantung pada tindak lanjut yang terukur dan konsisten.
Karena itu, hasil pemantauan diharapkan menjadi dasar bagi jajaran terkait untuk mengoptimalkan sarana prasarana, memperbaiki kualitas pelayanan, serta memastikan program pembinaan berjalan sesuai tujuan.
Melalui pendampingan Kusnali terhadap Staf Khusus Menteri Y. Ambeg Paramartha, evaluasi di dua lapas di Madiun ini diharapkan memperkuat komitmen jajaran pemasyarakatan Jawa Timur dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, pemenuhan hak warga binaan, dan pembinaan yang semakin berkualitas.
Lebih dari sekadar memastikan tugas berjalan sesuai prosedur, upaya tersebut diharapkan menghadirkan manfaat nyata bagi warga binaan sekaligus memperkuat fungsi pemasyarakatan sebagai bagian dari proses pembinaan dan persiapan kembali ke kehidupan bermasyarakat (Dd).
