MOJOKERTO, 12 Oktober 2026 — LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) meminta DPRD Kabupaten Mojokerto membuka ruang pengawasan yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Melalui surat resmi kepada Ketua DPRD, APPI mengajukan permohonan audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengklarifikasi sejumlah indikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, dan kesesuaian penggunaan anggaran.
Permohonan tersebut tertuang dalam surat bernomor 008/PM-APPI/X/2026, tertanggal 12 Oktober 2026, yang dikirimkan Sekretaris Umum APPI, Sumidi, S.Sos., atas nama organisasi. APPI berharap permohonan itu segera ditindaklanjuti dengan menghadirkan unsur DPRD yang membidangi pendidikan dan pengawasan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto beserta pejabat teknis terkait, serta Inspektur Kabupaten Mojokerto.
Bagi APPI, program revitalisasi sekolah merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Karena itu, pelaksanaannya perlu dipastikan sesuai perencanaan, memenuhi standar teknis, dan menghasilkan fasilitas yang aman serta layak digunakan oleh peserta didik.
Pengawasan juga dinilai tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi. Kesesuaian antara dokumen perencanaan, anggaran, dan kondisi fisik pekerjaan perlu mendapat perhatian agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh sekolah penerima.
Tiga Persoalan Menjadi Perhatian APPI
Sekretaris Umum APPI, Sumidi, S.Sos., menjelaskan bahwa permohonan audiensi tersebut didasarkan pada hasil pemantauan organisasi terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah di Kabupaten Mojokerto.
Dari pemantauan itu, APPI menyampaikan sejumlah indikasi yang dinilai memerlukan penjelasan lebih lanjut, yakni dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan yang dianggap belum memadai, serta dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan dengan nilai anggaran yang dialokasikan.
Berbagai indikasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan. Untuk memperoleh gambaran yang objektif, diperlukan pencocokan antara dokumen perencanaan dan realisasi, pemeriksaan spesifikasi teknis, pengukuran volume fisik di lapangan, serta penjelasan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
APPI menilai mekanisme resmi melalui audiensi atau RDP dapat menjadi sarana untuk menguji informasi secara terbuka dan proporsional. Dengan demikian, persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi kesimpulan prematur sebelum tersedia bukti yang memadai.
Organisasi itu juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada seluruh pihak terkait untuk menyampaikan keterangan. Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijaga selama proses klarifikasi dan pemeriksaan berlangsung.
Kasiono: Jangan Sampai Pembangunan Tidak Sejalan dengan Kebutuhan Pendidikan
Ketua Umum APPI, Kasiono, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa pengawasan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas pendidikan sekaligus upaya menjaga tanggung jawab penggunaan anggaran publik.
Menurutnya, revitalisasi sekolah harus memberikan hasil nyata berupa bangunan dan fasilitas pendidikan yang berkualitas, aman, layak digunakan, serta sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan.
“Prinsip kami sederhana. Program revitalisasi sekolah harus memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan. Jangan sampai anggaran yang dialokasikan untuk memperbaiki sarana pendidikan justru menghasilkan pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai harapan atau volumenya perlu dipertanyakan,” tegas Kasiono.
Ia menyatakan bahwa indikasi ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan kondisi fisik pekerjaan harus dijelaskan melalui pemeriksaan berbasis bukti, bukan sekadar penilaian atau dugaan.
“APPI tidak ingin menuduh atau menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum ada pemeriksaan yang memadai. Namun, ketika ditemukan indikasi yang memerlukan penjelasan, kami berkewajiban mendorong agar persoalan itu diklarifikasi,” lanjutnya.
Kasiono juga menilai bahwa pengawasan sejak awal dapat membantu mencegah munculnya persoalan yang lebih besar. Apabila ditemukan kekurangan, perbaikan dapat didorong sesuai mekanisme dan kewenangan sebelum masalah berdampak pada mutu maupun pertanggungjawaban pekerjaan.
“Lebih baik persoalan ditemukan dan diperbaiki sejak awal daripada dibiarkan hingga pekerjaan selesai, kemudian menimbulkan persoalan kualitas, administrasi, atau pertanggungjawaban anggaran. Tujuan kami adalah memastikan program berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh sekolah,” ujarnya.
RAB, Gambar Perencanaan, dan Volume Fisik Perlu Dicocokkan
Untuk memperkuat proses klarifikasi, APPI mendorong keterbukaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan yang dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen yang dinilai penting antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar perencanaan, spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang relevan.
Dokumen tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai apakah pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan rencana dan ketentuan teknis. Pemeriksaan juga perlu memperhatikan volume pekerjaan, mutu bahan, spesifikasi yang dipersyaratkan, dan kondisi fisik hasil pembangunan.
APPI berharap pihak sekolah selaku penanggung jawab kegiatan sesuai ketentuan program, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait dapat memberikan penjelasan melalui mekanisme yang sah.
Dengan pemeriksaan yang menyeluruh, penilaian terhadap pelaksanaan revitalisasi tidak hanya bergantung pada tampilan bangunan, tetapi juga mempertimbangkan data teknis dan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, hasil pemeriksaan diharapkan menjadi dasar bagi tindak lanjut yang jelas. Sebaliknya, apabila pekerjaan terbukti sesuai ketentuan, hasil evaluasi juga perlu memberikan kejelasan agar tidak muncul penilaian yang keliru terhadap pihak pelaksana.
DPRD Diharapkan Memfasilitasi Pertemuan Lintas Instansi
Melalui surat tersebut, APPI berharap Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto segera memfasilitasi audiensi atau RDP sebagai ruang pertemuan antara unsur legislatif, perangkat daerah, aparat pengawasan internal pemerintah, dan masyarakat.
Forum itu diharapkan dapat membahas pelaksanaan revitalisasi secara menyeluruh, memperjelas persoalan yang membutuhkan penanganan, serta merumuskan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing pihak.
APPI memandang keterlibatan DPRD penting untuk mendorong fungsi pengawasan berjalan secara terbuka. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan pejabat teknis diharapkan dapat memberikan keterangan sesuai tanggung jawabnya, sedangkan Inspektorat dapat berperan sesuai kewenangan pengawasan internal pemerintah.
Meski demikian, hasil pembahasan nantinya perlu tetap berpijak pada dokumen, data, dan pemeriksaan yang dapat diuji. Audiensi bukan untuk menetapkan kesalahan pihak tertentu secara prematur, melainkan untuk memperjelas fakta dan menentukan langkah yang diperlukan.
APPI juga berharap evaluasi revitalisasi tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian pekerjaan secara administratif. Mutu bangunan, keamanan fasilitas, dan manfaatnya bagi kegiatan belajar-mengajar harus menjadi bagian utama dari penilaian.
Pengawasan Masyarakat demi Sekolah yang Layak dan Berkualitas
Kasiono menegaskan bahwa APPI akan menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan masyarakat secara proporsional, dengan mengedepankan objektivitas, asas praduga tak bersalah, serta penghormatan terhadap mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
“APPI tidak sedang mencari-cari kesalahan pihak tertentu. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang menggunakan anggaran publik dilaksanakan secara transparan, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika pekerjaan sudah sesuai ketentuan, tentu hal itu harus diapresiasi. Namun, jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, harus ada penjelasan dan tindak lanjut yang jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama pengawasan revitalisasi sekolah adalah memastikan peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang aman dan layak. Pembangunan sarana pendidikan, menurutnya, harus dipandang sebagai investasi bagi masa depan generasi muda.
“Sekolah bukan sekadar tempat menyelesaikan proyek pembangunan. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar dan membangun masa depan. Karena itu, kualitas bangunan, kesesuaian pekerjaan, dan tanggung jawab penggunaan anggaran harus menjadi perhatian bersama,” pungkas Kasiono.
Permohonan audiensi APPI tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi evaluasi yang lebih terbuka terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah di Kabupaten Mojokerto. Tindak lanjut dari DPRD dan instansi terkait diharapkan mampu memberikan kejelasan atas indikasi yang disampaikan sekaligus mendorong perbaikan apabila ditemukan kekurangan.
Pada akhirnya, keberhasilan revitalisasi sekolah tidak hanya diukur dari rampungnya pembangunan, tetapi juga dari kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan, akuntabilitas anggaran, dan manfaat nyata bagi peserta didik. Pengawasan yang objektif dan berbasis bukti menjadi bagian penting untuk menjaga agar tujuan peningkatan kualitas pendidikan benar-benar tercapai (Red).
