KEDIRI – LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan galian C PT Empat Pilar Anugerah Sejahtera (EPAS) mencapai puncaknya. Sekitar 300 warga Desa Puncu dan Desa Satak, Kabupaten Kediri, mendatangi Kantor Kecamatan Puncu, Senin (12/10/2026), untuk mendesak penghentian operasional tambang, evaluasi perizinan, hingga penutupan permanen.
Aksi yang berlangsung pukul 09.20–11.41 WIB tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan atas dampak pertambangan yang mereka nilai berpotensi merusak infrastruktur jalan, mengancam kelestarian lingkungan, serta mengganggu keberlangsungan sumber air bersih.
Dengan membawa mobil komando dan ratusan sepeda motor, massa menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata. Warga bahkan meminta seluruh aktivitas pertambangan dihentikan dan alat berat di lokasi tambang dipindahkan dalam waktu 2 x 24 jam.
“Bila terus digali, bagaimana nasib anak cucu yang ada?” seru Gianto, perwakilan warga, dalam orasinya.
Seruan tersebut menggambarkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak jangka panjang aktivitas pertambangan. Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar perdebatan mengenai kegiatan ekonomi, melainkan menyangkut keselamatan, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.
Jalan Rusak dan Ancaman Sumber Air Bersih Jadi Sorotan
Tokoh masyarakat Puncu, Suwito, menyoroti lalu lintas kendaraan bertonase berat yang disebut setiap hari melintasi jalan di kawasan tersebut. Ia menyebut jalan yang dirancang menahan beban sekitar lima ton harus dilalui kendaraan dengan muatan mencapai 15 hingga 20 ton.
Menurut Suwito, perbedaan beban tersebut menjadi persoalan serius yang perlu diperiksa pemerintah karena dikhawatirkan mempercepat kerusakan jalan dan membebani masyarakat pengguna jalan.
Selain infrastruktur, warga juga menaruh perhatian pada potensi dampak pertambangan terhadap lingkungan dan sumber air bersih. Mereka meminta pemerintah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar kekhawatiran tersebut dapat dijawab berdasarkan hasil kajian dan data lapangan.
“Tambang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk masyarakat, lebih banyak mudaratnya. Alam rusak, lingkungan rusak, prasarana air bersih ikut rusak. Kami masyarakat sudah resah, tambang harus ditutup,” tegas Suwito.
Warga juga menyinggung adanya kecelakaan yang disebut menimbulkan korban jiwa. Namun, hubungan langsung antara kecelakaan tersebut dan aktivitas pertambangan belum terverifikasi sehingga memerlukan penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Dalam aksi itu, massa turut mempertanyakan apakah seluruh persyaratan perizinan telah dipenuhi. Mereka mendesak adanya evaluasi terhadap legalitas operasional serta pemeriksaan atas dampak kegiatan tambang terhadap masyarakat sekitar.
Lima Kali Teguran, Warga Mengaku Belum Mendapat Kepastian
Penolakan terhadap aktivitas tambang EPAS disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Warga mengaku telah menyampaikan teguran sebanyak lima kali sepanjang 2021–2025. Mereka juga menyebut telah mengirimkan surat kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur serta mengajukan audiensi ke DPRD Kabupaten Kediri pada 9 Oktober 2026.
Namun, menurut warga, berbagai upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian sebagaimana yang mereka harapkan.
Kondisi itu mendorong masyarakat kembali menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pemerintah kecamatan dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka menginginkan kepastian mengenai status operasional tambang, tindak lanjut atas keberatan masyarakat, serta langkah konkret untuk menjawab persoalan lingkungan dan infrastruktur.
Dalam audiensi, salah satu pernyataan warga menunjukkan besarnya kekecewaan terhadap persoalan yang dianggap belum tuntas.
“Jika aktivitas tambang ini tidak dilakukan penutupan, akan kami tutup dengan cara kami sendiri,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam audiensi.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran tingginya desakan masyarakat agar persoalan segera diselesaikan. Meski demikian, penyelesaian tetap perlu ditempuh melalui mekanisme hukum dan koordinasi dengan instansi berwenang untuk mencegah terjadinya benturan di lapangan.
Kewenangan Perizinan Disebut Berada di Pemerintah Provinsi
Audiensi yang dimulai sekitar pukul 10.45 WIB dihadiri sejumlah unsur OPD Kabupaten Kediri, meliputi Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, Bapenda, Bappeda, Bakesbangpol, Satpol PP, BPBD, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Camat Puncu.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menjelaskan bahwa kewenangan perizinan pertambangan berada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur disebut akan menggelar audiensi bersama masyarakat terdampak. Namun, pelaksanaannya masih menunggu surat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur.
Penjelasan mengenai kewenangan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah lanjutan. Pemerintah Kabupaten Kediri, melalui unsur terkait, diharapkan dapat memperkuat koordinasi agar aspirasi warga tersampaikan kepada instansi yang memiliki kewenangan dalam urusan pertambangan.
Warga pun menantikan kejelasan waktu audiensi dengan ESDM Jawa Timur. Mereka berharap pertemuan itu tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi menghasilkan tindak lanjut yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Camat Puncu Pastikan Ada Penghentian Sementara
Camat Puncu, Firman Tappa, S.STP., M.H., menyatakan akan mengupayakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Ia menyebut koordinasi akan dilakukan bersama Satgas Pertambangan dan pemerintah provinsi untuk mendorong terlaksananya audiensi dengan warga terdampak.
Berdasarkan hasil monitoring aksi, Satgas Pertambangan Kabupaten Kediri akan segera berkoordinasi dengan ESDM Provinsi Jawa Timur untuk membahas pelaksanaan audiensi bersama masyarakat Puncu.
Selain itu, Satgas Pertambangan juga akan berkoordinasi dengan PT Empat Pilar Anugerah Sejahtera terkait penghentian sementara aktivitas pertambangan.
Di hadapan massa, Firman menyampaikan bahwa kegiatan di lokasi tambang untuk sementara dihentikan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
“Untuk sementara, proses aktivitas yang ada di lokasi kita hentikan dulu guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Firman.
Pernyataan tersebut menjadi langkah awal yang disampaikan pemerintah kecamatan dalam merespons tuntutan warga. Namun, penghentian sementara tidak sama dengan penutupan permanen maupun pencabutan izin pertambangan. Kepastian mengenai kedua hal tersebut masih membutuhkan tindak lanjut dan keputusan dari instansi yang berwenang.
Penghentian Sementara Belum Mengakhiri Persoalan
Hingga aksi berakhir pada pukul 11.41 WIB, situasi di Kantor Kecamatan Puncu dilaporkan berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Meski demikian, tuntutan utama masyarakat belum sepenuhnya terjawab.
Warga tetap mendesak penutupan permanen tambang, evaluasi perizinan, pemindahan alat berat, serta pemeriksaan terhadap dampak yang mereka khawatirkan. Sementara itu, pemerintah menyampaikan rencana koordinasi dan penghentian sementara sebagai langkah awal untuk meredam keresahan.
Ke depan, sejumlah hal menjadi perhatian penting: kepastian audiensi antara warga dan ESDM Jawa Timur, kejelasan status operasional tambang, pemeriksaan kondisi jalan, serta kajian terhadap dampak lingkungan dan sumber air bersih. Hasil pemeriksaan yang transparan diperlukan agar setiap keputusan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi masyarakat Puncu dan Satak, penghentian sementara merupakan perkembangan yang mereka nantikan, tetapi belum menjadi jawaban akhir. Mereka masih menunggu penyelesaian yang memberikan kepastian hukum sekaligus mempertimbangkan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan.
Kini, ujian berikutnya berada pada tindak lanjut pemerintah dan instansi berwenang: memastikan apakah penghentian sementara akan diikuti evaluasi menyeluruh, atau justru menyisakan tuntutan penutupan permanen yang belum terjawab (Red).
