SURABAYA – LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Penguatan sinergi lintas kementerian menjadi langkah penting dalam membangun pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditunjukkan Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, saat menghadiri acara pisah sambut pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur di Surabaya, Selasa (6/10/2026).
Kehadiran Karutan Surabaya dalam agenda tersebut menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan memperkuat koordinasi antara jajaran pemasyarakatan dengan Kementerian Hukum. Kolaborasi antarlembaga diharapkan mampu mendukung kesinambungan program kerja sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Raden Fadjar Widjanarko, pejabat baru Dr. Saiful Sahri, serta jajaran kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menerima undangan.
Pergantian kepemimpinan ini tidak sekadar menjadi seremoni pergantian pejabat. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk menyelaraskan langkah, membangun komunikasi yang konstruktif, dan memperkuat kerja sama dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin baik, koordinasi lintas kementerian diperlukan untuk mendorong tata kelola kelembagaan yang efektif, profesional, dan bertanggung jawab.
Tristiantoro Adi Wibowo Dorong Koordinasi yang Solid
Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, menyampaikan bahwa sinergi dan koordinasi yang kuat merupakan bagian penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas di bidang hukum dan pemasyarakatan.
Melalui komunikasi yang berkesinambungan, berbagai aspek pelayanan diharapkan dapat berjalan secara optimal, mulai dari pengelolaan tahanan hingga pelaksanaan pembinaan warga binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Koordinasi antarlembaga juga diperlukan untuk menjaga kesinambungan program kerja, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Bagi Rutan Kelas I Surabaya, kolaborasi dengan instansi terkait menjadi salah satu fondasi untuk terus melakukan pembenahan. Hubungan kerja yang baik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas secara profesional sekaligus memastikan setiap layanan dilaksanakan sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku.
Integritas dan Pelayanan Humanis Jadi Perhatian
Penguatan sinergi kelembagaan harus berjalan seiring dengan peningkatan integritas aparatur dan kualitas pelayanan pemasyarakatan. Pengelolaan tahanan membutuhkan ketertiban administrasi serta kepatuhan terhadap prosedur, sedangkan pembinaan warga binaan harus dilaksanakan dengan pendekatan humanis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Karena itu, kerja sama antarlembaga diharapkan tidak berhenti pada komunikasi formal, tetapi juga mendukung pelaksanaan tugas yang efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Momentum pisah sambut pimpinan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kesinambungan koordinasi serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sinergi Harus Dibuktikan melalui Kinerja Nyata
Kehadiran Karutan Surabaya dalam kegiatan tersebut mencerminkan pentingnya membangun hubungan kelembagaan yang konstruktif di tengah dinamika organisasi pemerintahan. Namun, keberhasilan sinergi lintas kementerian pada akhirnya harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Konsistensi menjalankan program, profesionalitas aparatur, kepatuhan terhadap regulasi, dan peningkatan kualitas layanan menjadi ukuran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus berbenah, Rutan Kelas I Surabaya diharapkan semakin memperkuat kontribusinya dalam menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, transparan, akuntabel, dan humanis.
Melalui koordinasi yang berkesinambungan, sinergi antara jajaran pemasyarakatan dan Kementerian Hukum diharapkan menjadi kekuatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Dd).
