PROBOLINGGO,LLC.ID –Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Curahdringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, menjadi sorotan LSM PSM (Peran Serta Masyarakat). Sorotan tersebut berkaitan dengan sejumlah pos anggaran yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, menyusul adanya dugaan ketidakwajaran dalam penganggaran yang perlu diklarifikasi. Minggu 11 Oktober 2026
“Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat tiga pos anggaran Dana Desa Curahdringu tahun 2025 yang menjadi perhatian, yakni:
1. Keadaan Mendesak: Rp36.000.000.
2. Penanggulangan Bencana: Rp7.650.000.
3. Penyertaan Modal: Rp144.060.000.
Total anggaran dari ketiga pos tersebut mencapai Rp187.710.000.
“Sejumlah pos anggaran tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, khususnya mengenai peruntukan, mekanisme pelaksanaan, serta realisasi penggunaannya. Namun, diperlukan data dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Untuk memperoleh informasi yang berimbang, awak media berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Pemerintah Desa Curahdringu. Permohonan klarifikasi ditujukan kepada Kepala Desa Curahdringu melalui surat bernomor 003/KONF-LLC/XII/2026, tertanggal sesuai dokumen, dengan perihal Permohonan Klarifikasi dan Hak Jawab.
“Dalam surat tersebut, selaku perwakilan media meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran pada ketiga pos tersebut, termasuk peruntukan dan realisasi dana.
Awak media juga berupaya melakukan konfirmasi kepada Sugiono, yang disebut sebagai suami Kepala Desa Curahdringu. Namun, hingga naskah ini disusun, upaya konfirmasi tersebut belum mendapatkan tanggapan.
“Belum adanya tanggapan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bukti adanya penyimpangan. Karena itu, klarifikasi dari pemerintah desa tetap diperlukan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh berdasarkan data dan fakta.
Media memberikan ruang kepada Kepala Desa Curahdringu maupun pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan, tanggapan, dan hak jawab atas informasi yang menjadi perhatian publik.
“Transparansi pengelolaan Dana Desa merupakan hal penting untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian, pemeriksaan oleh instansi berwenang dapat menjadi langkah untuk memastikan kebenaran informasi serta menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
(Tim Redaksi )
