PROBOLINGGO,LLC.ID–Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Sumberpoh, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peran Serta Masyarakat (PSM). LSM tersebut meminta Inspektorat serta aparat penegak hukum terkait melakukan penelaahan terhadap sejumlah pos anggaran desa yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Sabtu 10 Oktober 2026
“Adapun anggaran yang menjadi perhatian meliputi kegiatan Keadaan Mendesak sebesar Rp18.000.000, Keadaan Darurat sebesar Rp4.300.000, dan Penyertaan Modal sebesar Rp162.577.200.
Berdasarkan informasi yang diterima awak media dari pihak LSM, terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan atau penggunaan anggaran pada sejumlah kegiatan tersebut. Meski demikian, informasi tersebut masih perlu diklarifikasi dan diverifikasi melalui dokumen serta keterangan pihak-pihak terkait.
“Permintaan penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai realisasi anggaran, kesesuaian penggunaan dana dengan perencanaan, serta pertanggungjawaban pemerintah desa sesuai ketentuan yang berlaku.
Media Ajukan Klarifikasi kepada Kepala Desa Sebagai bagian dari upaya menjaga keberimbangan pemberitaan, Tim wartawan telah menyampaikan surat permohonan klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala Desa Sumberpoh, Subur.
“Surat bernomor 002/KONF-CP/X/2026 tersebut memuat sejumlah pertanyaan mengenai penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, khususnya pada pos Keadaan Mendesak, Keadaan Darurat, dan Penyertaan Modal.
Dalam surat itu, media meminta penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, penerima manfaat program Keadaan Mendesak dan Keadaan Darurat, serta realisasi dan peruntukan dana penyertaan modal sebesar Rp162.577.200.
“Media juga menanyakan ketersediaan dokumen pendukung yang dapat menjelaskan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran tersebut.
Permintaan klarifikasi ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan langsung dari pemerintah desa, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya bersumber dari satu pihak.
“Kepala Desa Belum Memberikan TanggapanHingga berita ini disusun, awak media menyatakan belum menerima tanggapan dari Kepala Desa Sumberpoh atas permohonan klarifikasi yang diajukan.
Belum adanya tanggapan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa. Penjelasan dari pemerintah desa tetap diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai perencanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban anggaran yang dipertanyakan.
“Media tetap membuka ruang bagi Kepala Desa Sumberpoh untuk menyampaikan penjelasan, meluruskan informasi yang dianggap kurang tepat, maupun memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.
“Mendorong Transparansi dan AkuntabilitasPengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Karena itu, pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan anggaran perlu dijawab melalui informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila diperlukan, Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya untuk menilai kesesuaian administrasi maupun pelaksanaan anggaran. Sementara itu, aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti informasi sesuai kewenangan dan prosedur hukum apabila ditemukan dasar yang memadai.
“Sampai terdapat hasil pemeriksaan atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dugaan ketidaksesuaian anggaran tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya meminta klarifikasi dan mendorong transparansi penggunaan anggaran publik, bukan untuk mendahului hasil pemeriksaan maupun menyimpulkan kesalahan pihak tertentu. Hak jawab dan klarifikasi dari Kepala Desa Sumberpoh serta pihak terkait tetap terbuka untuk dimuat sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang.
(Tim Redaksi)
