BANYUWANGI –LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Dugaan perundungan terhadap seorang siswi madrasah tsanawiyah (MTs) di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, memantik kecaman keras Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo. Ia mendorong agar laporan keluarga korban ditindaklanjuti secara serius, fakta kejadian diungkap secara objektif, dan keselamatan anak ditempatkan sebagai prioritas utama.
Kasus ini menjadi perhatian setelah orang tua siswi bernama Sherlin menyampaikan pengaduan kepada pengurus MAKI Jatim. Berdasarkan pemberitaan MAKI News, laporan tersebut diterima Riawan Syamsir melalui sambungan telepon dari Eva, orang tua korban, pada Jumat (9/10/2026) pukul 17.15 WIB.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada MAKI, Eva menyebut putrinya diduga dijemput sejumlah teman perempuan dengan alasan diajak keluar sebentar. Sherlin, yang tinggal bersama neneknya, kemudian disebut dibawa menuju salah satu pantai di Banyuwangi.
Menurut laporan orang tua yang dimuat MAKI News, beberapa teman perempuan lainnya telah menunggu di lokasi. Sherlin diduga mengalami kekerasan fisik, antara lain didorong hingga terjatuh, dipukul, ditampar, diinjak, ditendang, dan dijambak rambutnya.
Peristiwa tersebut juga disebut sempat direkam menggunakan telepon seluler dan videonya beredar di media sosial. Namun, unggahan itu dilaporkan telah dihapus pada Sabtu (10/10/2026).
Keterangan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan dan klarifikasi pihak-pihak terkait. Kronologi, motif, serta peran setiap orang yang disebut dalam laporan harus dipastikan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Heru MAKI Teruskan Laporan kepada Jajaran Kementerian Agama
Menanggapi pengaduan tersebut, Heru MAKI menyatakan telah meneruskan informasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
Heru juga menginstruksikan Bidang Hukum MAKI Jatim untuk menemui Eva guna membahas persetujuan pemberian kuasa hukum bagi pendampingan keluarga korban.
Langkah tersebut diharapkan membantu keluarga memahami hak-haknya, menyiapkan bukti yang relevan, serta menempuh mekanisme pelaporan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Namun, penanganan kasus ini tidak boleh hanya berfokus pada proses hukum. Kondisi fisik dan psikologis korban juga perlu menjadi perhatian. Anak yang diduga mengalami kekerasan harus memperoleh lingkungan yang aman, pendampingan yang sesuai, dan perlindungan dari intimidasi maupun tekanan sosial.
Klarifikasi Madrasah Penting untuk Mengungkap Fakta
Laporan dugaan perundungan tersebut juga memunculkan kebutuhan akan klarifikasi mengenai hubungan para pihak yang disebut dengan lingkungan madrasah.
Pihak madrasah dan jajaran Kementerian Agama perlu memberikan keterangan sesuai kewenangan masing-masing. Penelusuran diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat persoalan antarsiswa sebelumnya, bagaimana peristiwa tersebut berlangsung, serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan.
Klarifikasi bukan berarti menetapkan kesalahan sebelum pemeriksaan selesai. Sebaliknya, keterbukaan dibutuhkan agar persoalan ditangani secara objektif dan tidak berkembang menjadi tuduhan sepihak.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganannya perlu dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum dan instansi perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga diimbau tidak menyebarluaskan kembali rekaman dugaan kekerasan maupun informasi pribadi yang dapat mengungkap identitas anak-anak yang terlibat. Perlindungan privasi merupakan bagian penting dari upaya mencegah perundungan lanjutan.
Deklarasi Antibullying Harus Diikuti Langkah Nyata
MAKI News turut memberitakan rencana MAKI Jatim menggelar Deklarasi Antibullying dalam rangkaian kegiatan pameran memperingati Hari Jadi ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2026, di Pancoran Park, Rogojampi, Banyuwangi, dengan melibatkan perwakilan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
Rencana deklarasi ini menjadi momentum untuk memperkuat gerakan pencegahan perundungan. Namun, komitmen antikekerasan tidak cukup berhenti sebagai kegiatan seremonial. Sekolah dan madrasah perlu memiliki mekanisme pengaduan yang aman, respons cepat terhadap laporan, pengawasan yang konsisten, serta pendampingan bagi korban.
Anak yang terbukti melakukan perundungan juga perlu ditangani sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan usia, hak, dan kepentingan terbaik anak. Pada saat yang sama, korban harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dipersalahkan atas kekerasan yang dialaminya.
Orang tua, pendidik, pemerintah, dan masyarakat perlu membangun lingkungan yang membuat anak berani melaporkan kekerasan tanpa rasa takut.
Perlindungan Anak Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Dugaan kasus di Muncar menjadi pengingat bahwa sekolah dan madrasah harus menjadi ruang aman bagi peserta didik. Setiap anak berhak belajar, bergaul, dan berkembang tanpa ancaman kekerasan maupun intimidasi.
Bagi keluarga Sherlin, kejelasan penanganan menjadi kebutuhan mendesak. Bagi lembaga pendidikan dan instansi terkait, laporan ini menjadi ujian untuk menunjukkan keseriusan dalam merespons dugaan kekerasan terhadap anak.
Hingga informasi MAKI News tersebut diterbitkan pada 10 Oktober 2026, Heru MAKI telah menyampaikan penerusan laporan kepada jajaran Kementerian Agama dan persiapan pendampingan hukum bagi keluarga korban. Perkembangan pemeriksaan resmi serta tanggapan pihak madrasah masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
Penanganan perkara harus mengedepankan perlindungan anak, praduga tak bersalah, dan pemeriksaan berdasarkan bukti. Tujuannya bukan sekadar menentukan pertanggungjawaban, melainkan juga memastikan korban terlindungi dan kejadian serupa dapat dicegah.
Perundungan bukan persoalan sepele. Setiap laporan harus ditindaklanjuti, setiap fakta wajib diperiksa secara objektif, dan keselamatan anak harus dibuktikan melalui tindakan nyata (Red).
