SURABAYA, 8 Oktober 2026 —LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Pergantian pucuk pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GRIB Jaya Jawa Timur bukan sekadar pergantian nama di kursi ketua. Penunjukan Kasmu, mantan Ketua DPC GRIB Jaya Bangkalan, sebagai Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Timur sejak 6 Oktober 2026 kini menghadapkan organisasi pada dua sorotan sekaligus: mandat kepemimpinan dari pusat dan rekam jejak hukum masa lalu yang kembali diperbincangkan.
Kasmu ditunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya menggantikan Yus. Penunjukan tersebut disebut disampaikan melalui Sekretaris Umum DPP GRIB Jaya bersama Wakil Ketua OKK.
Secara organisatoris, keputusan itu menjadi babak baru bagi GRIB Jaya Jawa Timur. Namun, respons di tingkat daerah menunjukkan bahwa pekerjaan rumah kepemimpinan baru tidak ringan.
Di satu sisi terdapat keputusan DPP. Di sisi lain, muncul informasi mengenai sikap sebagian unsur kepengurusan lama yang disebut mempertimbangkan untuk melepas atribut organisasi.
Rekam Jejak Hukum yang Kembali Muncul ke Permukaan
Nama Kasmu bukan sosok baru dalam panggung publik Jawa Timur.
Sebelum memimpin GRIB Jaya Jawa Timur, ia pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2014–2019 dan pernah menjabat Ketua Komisi A.
Pada 2018, Kasmu menjadi perhatian setelah dieksekusi jaksa berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara pidana yang sebelumnya menjerat dirinya.
DetikNews melaporkan bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2645 K/Pid.Sus/2016 mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp100 juta dengan subsider enam bulan kurungan. Putusan tersebut disebut telah berkekuatan hukum tetap.
Eksekusi dilakukan oleh tim jaksa ketika Kasmu berada di Gedung DPRD Bangkalan dan sedang akan memimpin rapat Komisi A. Setelah itu, ia dibawa ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong untuk menjalani hukuman.
Fakta tersebut merupakan bagian dari perkara hukum masa lalu Kasmu. Karena itu, sorotan terhadap perkara tersebut dalam konteks kepemimpinannya saat ini harus dibedakan dengan perkara baru.
Tidak ada dasar untuk menyebutnya sedang menghadapi perkara yang sama saat ini. Yang menjadi perhatian adalah rekam jejak hukum yang telah tercatat melalui putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusi.
Dari Mandat DPP ke Kursi Panas Konsolidasi
Tantangan Kasmu justru tidak berhenti pada persoalan rekam jejak.
Pergantian kepemimpinan tersebut terjadi setelah GRIB Jaya Jawa Timur sebelumnya aktif melakukan konsolidasi organisasi di berbagai daerah.
Pada Maret 2026, DPD GRIB Jaya Jawa Timur menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan deklarasi dan konsolidasi DPC se-Jawa Timur. Ketika itu Ahmad Fajrul tercatat sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD. Dalam forum tersebut, sejumlah daerah mendapat mandat pembentukan atau penguatan struktur, termasuk Bangkalan yang dipercayakan kepada Kasmu.
Pembina GRIB Jaya Jawa Timur, drg. David Andreasmito, pada agenda tersebut juga menekankan pentingnya keutuhan organisasi dan perubahan orientasi GRIB Jaya agar semakin humanis serta berorientasi pada pelayanan dan pendampingan masyarakat.
Karena itu, perubahan kepemimpinan pada Oktober 2026 menjadi momentum yang cukup menentukan. Struktur yang sebelumnya tengah dikonsolidasikan kini harus menyesuaikan diri dengan keputusan baru dari pusat.
Sikap Drg David dan Sejumlah DPC Jadi Sorotan
Dinamika semakin menarik setelah muncul informasi mengenai sikap Pembina GRIB Jaya Jawa Timur, Drg David.
Dalam materi yang menjadi dasar pemberitaan, Drg David disebut mengakui keputusan DPP GRIB Jaya sebagai keputusan organisasi yang sah secara konstitusional.
Namun, pada saat yang sama, ia disebut menyampaikan bahwa dirinya bersama sejumlah ketua DPC GRIB Jawa Timur akan mengambil sikap dengan melepas atribut organisasi.
Jika benar dilakukan secara luas, langkah tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas hubungan antara kepengurusan DPD yang baru dengan struktur DPC di daerah.
Tetapi satu hal penting harus digarisbawahi: informasi mengenai jumlah DPC yang mengambil sikap, status organisatoris mereka, serta apakah tindakan tersebut merupakan keputusan resmi organisasi atau sikap personal masing-masing pengurus masih membutuhkan klarifikasi.
Karena itu, belum tepat apabila dinamika tersebut langsung disebut sebagai dualisme kepengurusan atau perpecahan permanen.
Ujian Bukan Sekadar Pergantian Ketua
Pergantian ketua dalam sebuah organisasi merupakan hal yang dapat terjadi melalui mekanisme internal.
Persoalan menjadi lebih besar apabila keputusan tersebut menimbulkan perbedaan sikap antara struktur pusat, DPD dan DPC.
Dalam kondisi seperti itu, legitimasi administratif harus berjalan beriringan dengan konsolidasi lapangan.
Kasmu membutuhkan komunikasi dengan struktur yang sudah ada. Sebaliknya, jajaran yang merasa keberatan terhadap keputusan DPP juga memiliki ruang untuk menyampaikan sikap melalui mekanisme organisasi.
Kejelasan AD/ART, surat keputusan, struktur kepengurusan yang sah, serta mekanisme penyelesaian keberatan menjadi penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
Rekam Jejak dan Kepercayaan Publik
Sorotan terhadap Kasmu juga tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai rekam jejak seorang pemimpin organisasi.
Putusan Mahkamah Agung dan eksekusi pada 2018 merupakan fakta hukum yang dapat diberitakan karena telah tercatat dalam pemberitaan mengenai pelaksanaan putusan tersebut.
Namun, fakta tersebut tidak boleh diperluas menjadi tuduhan baru.
Yang relevan bagi publik saat ini adalah bagaimana GRIB Jaya menempatkan rekam jejak tersebut dalam konteks kepemimpinan baru dan bagaimana Kasmu menjalankan mandat yang diberikan kepadanya.
Apakah keputusan DPP akan diterima secara efektif di tingkat daerah, bagaimana komunikasi dengan DPC dibangun, dan apakah seluruh struktur dapat kembali berada dalam satu garis koordinasi merupakan persoalan yang hanya dapat dijawab melalui perkembangan organisasi ke depan.
GRIB Jatim di Persimpangan Konsolidasi
Jawa Timur bukan wilayah kecil bagi sebuah organisasi yang sedang membangun struktur.
Pada Maret 2026 saja, agenda DPD GRIB Jaya Jatim telah diarahkan untuk melakukan konsolidasi DPC se-Jawa Timur, dengan perwakilan sejumlah daerah hadir dalam rapat koordinasi.
Karena itu, pergantian pucuk pimpinan berpotensi membawa konsekuensi organisatoris yang luas.
Kepemimpinan Kasmu akan diuji bukan hanya dari seberapa kuat mandat yang diberikan DPP, tetapi juga dari kemampuannya menjaga komunikasi dengan struktur daerah.
Sementara itu, sikap Drg David dan sejumlah DPC sebagaimana diberitakan dalam materi sumber juga perlu ditunggu kelanjutannya: apakah berhenti sebagai bentuk keberatan, berkembang menjadi keputusan organisatoris, atau justru berakhir melalui konsolidasi internal.
Babak Baru Telah Dimulai
Kini, GRIB Jaya Jawa Timur memasuki babak baru.
Kasmu membawa mandat DPP untuk memimpin organisasi di tingkat provinsi. Di belakang mandat tersebut terdapat rekam jejak hukum masa lalu yang kembali menjadi sorotan dan dinamika internal yang membutuhkan penyelesaian secara kelembagaan.
Di sinilah ujian sesungguhnya berada.
Mandat pusat adalah titik awal. Konsolidasi daerah adalah pembuktian.
Jika kepemimpinan baru mampu membangun komunikasi, menjelaskan dasar keputusan, merangkul struktur daerah dan menjalankan program organisasi secara konsisten, pergantian pimpinan dapat menjadi momentum penataan kembali.
Sebaliknya, jika perbedaan sikap tidak segera memperoleh ruang penyelesaian melalui mekanisme organisasi, dinamika tersebut berpotensi menjadi persoalan yang lebih panjang.
Untuk saat ini, satu hal telah berubah: kursi Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Timur telah berganti tangan.
Yang belum terjawab adalah apakah seluruh struktur organisasi akan bergerak dalam satu garis kepemimpinan yang sama.
Jawabannya akan ditentukan oleh langkah Kasmu, keputusan DPP, sikap DPC-DPC di Jawa Timur, serta proses konsolidasi yang berlangsung setelah pergantian tersebut (Red).
