Surabaya-Liputan Lintas Cakrawala Id Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Jawa Timur mulai mendapat sorotan serius dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Bukan karena tujuan programnya, melainkan karena mekanisme pengelolaan anggaran dan pekerjaan fisik di balik revitalisasi ratusan SMA dan SMK dinilai perlu diawasi secara ketat.
MAKI Jatim mempertanyakan kemungkinan adanya selisih antara nilai bantuan, kebutuhan riil pekerjaan, dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan revitalisasi yang menggunakan mekanisme swakelola.
Pertanyaan yang kini didorong MAKI bukan semata-mata berapa besar anggaran yang digunakan, melainkan bagaimana setiap rupiah bantuan negara dipertanggungjawabkan, apakah pekerjaan benar-benar sesuai perencanaan, serta siapa yang bertanggung jawab apabila dalam pelaksanaannya ditemukan selisih.
Sorotan itu muncul setelah Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) serta Investigasi MAKI Jatim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program revitalisasi pada sejumlah SMA dan SMK negeri maupun swasta di Jawa Timur.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, mengatakan surat tugas untuk tim tersebut telah ditandatangani sejak Agustus 2026. Sejak itu, tim melakukan pemantauan terhadap aktualisasi program di lapangan dan menyampaikan perkembangan hasil kajian kepada internal MAKI Jatim.
Dari pemantauan awal tersebut, MAKI kemudian melakukan pendalaman terhadap apa yang disebut Heru sebagai “potensi profit” dalam pelaksanaan program.
Kajian, menurut MAKI, dilakukan dengan membandingkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar teknis, Bill of Quantity (BQ), progres fisik, serta nilai bantuan yang diterima masing-masing satuan pendidikan.
“Berdasarkan laporan dan kajian berbasis RAB, gambar, BQ dari progres program revit, dipastikan bahwa dari telaah kajian yang ada ternyata ada potensi profit yang cukup lumayan untuk sekelas Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri/Swasta dan berpotensi juga menjadi polemik kejahatan korupsi di kemudian hari,” ujar Heru.
Namun, pernyataan tersebut merupakan klaim dan hasil kajian internal MAKI Jatim. Hal itu belum dapat diposisikan sebagai kesimpulan hukum bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.
Justru, persoalan yang perlu diuji adalah apakah perbedaan antara nilai bantuan dan biaya pelaksanaan benar-benar merupakan keuntungan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan program, sisa anggaran yang harus dikembalikan, atau justru terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya.
555 SMA-SMK Jatim, Skala Program Bukan Persoalan Kecil
Program revitalisasi pendidikan 2026 memiliki cakupan yang sangat besar.
Berdasarkan data resmi Kemendikdasmen yang disebut dalam bahan MAKI, di Jawa Timur terdapat 248 SMA, 307 SMK, dan 121 SLB yang mendapatkan dukungan revitalisasi pada 2026. Dengan demikian, terdapat 555 SMA dan SMK, atau 676 satuan pendidikan apabila SLB turut dihitung.
Secara nasional, program revitalisasi 2026 menyasar puluhan ribu satuan pendidikan dengan prioritas, antara lain, sekolah yang mengalami kerusakan berat, sekolah di wilayah 3T, serta satuan pendidikan yang terdampak bencana.
Besarnya cakupan program membuat pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan.
Dalam program dengan ratusan titik pekerjaan, persoalan bukan hanya apakah bangunan selesai atau tidak. Yang sama pentingnya adalah apakah volume pekerjaan sesuai dokumen, harga material wajar, pembayaran tenaga kerja dapat dibuktikan, spesifikasi terpenuhi, dan seluruh penggunaan anggaran dapat ditelusuri.
Petunjuk teknis bantuan pemerintah revitalisasi satuan pendidikan 2026 juga menempatkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi sebagai bagian penting dalam pelaksanaan. Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan berkala dan laporan akhir, disertai dokumentasi pekerjaan serta administrasi yang dapat diperiksa.
Karena itu, apabila terdapat dugaan selisih antara anggaran dan realisasi pekerjaan, persoalannya idealnya diselesaikan melalui pemeriksaan dokumen dan audit, bukan sekadar perang pernyataan.
Swakelola Jangan Berubah Menjadi Ruang Abu-Abu
Skema swakelola menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian MAKI Jatim.
Mekanisme tersebut pada dasarnya memberikan ruang agar kebutuhan pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah, sekaligus memungkinkan keterlibatan masyarakat dan sumber daya lokal.
Namun, menurut MAKI, konsekuensi dari skema tersebut adalah tuntutan transparansi yang lebih tinggi.
Setiap tahapan harus memiliki jejak administrasi yang jelas, mulai dari perencanaan, pembelian material, pembayaran tenaga kerja, pengerjaan konstruksi, dokumentasi progres hingga laporan akhir.
MAKI Jatim juga mengaku menerima informasi mengenai adanya sejumlah pelaksanaan revitalisasi yang disebut diserahkan kepada pihak ketiga.
Heru menyebut dalam informasi yang diterima timnya, terdapat pihak ketiga yang diduga bekerja berdasarkan arahan pihak tertentu yang disebut sebagai orang dekat dengan penguasa.
Informasi tersebut masih merupakan klaim yang disampaikan MAKI dan memerlukan klarifikasi serta pembuktian lebih lanjut. Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa keterlibatan pihak ketiga tersebut merupakan pelanggaran hukum.
Yang harus diuji adalah apakah pola pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan swakelola, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana proses pengadaan material dan tenaga kerja dilakukan, serta siapa yang menerima dan mempertanggungjawabkan setiap pembayaran.
Jika seluruh proses memang sesuai aturan dan dapat dibuktikan secara administratif maupun substantif, maka tudingan tersebut harus ditempatkan sebagai informasi yang masih perlu diverifikasi.
Sebaliknya, apabila ditemukan pengalihan pekerjaan atau pengelolaan kepada pihak yang tidak diperbolehkan ketentuan program, persoalannya tentu membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
“Profit” Tidak Otomatis Korupsi
Satu hal yang perlu ditegaskan, istilah “profit” atau keuntungan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya korupsi.
Perbedaan antara nilai bantuan dengan biaya aktual pekerjaan harus dilihat secara menyeluruh. Pemeriksaan perlu mencakup RAB yang disetujui, volume dan spesifikasi pekerjaan, harga barang dan jasa, perubahan pekerjaan apabila ada, bukti pembayaran, kewajiban perpajakan, hingga mekanisme penyelesaian atau pengembalian sisa dana sesuai aturan program.
Baru setelah seluruh unsur tersebut diperiksa dapat diketahui apakah suatu selisih merupakan efisiensi yang sah, sisa anggaran yang harus dipertanggungjawabkan, atau justru penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan.
MAKI Jatim juga mengingatkan agar pengawasan tidak berhenti pada kemungkinan adanya selisih dalam laporan pertanggungjawaban.
Menurut Heru, potensi pemberian keuntungan kepada pihak tertentu, termasuk dugaan gratifikasi atau cash back, juga perlu menjadi perhatian apabila memang ditemukan bukti yang mendukung.
“Kejarahan korupsi itu tidak hanya berbasis uang korupsi dari selisih LPJ, tetapi gratifikasi dan cash back juga masuk dalam kategori kejahatan korupsi,” tegas Heru.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan MAKI. Penentuan apakah suatu pemberian memenuhi unsur gratifikasi atau tindak pidana korupsi tetap harus didasarkan pada fakta, bukti, unsur hukum, serta pemeriksaan lembaga yang berwenang.
Pemerintah Sendiri Menekankan Transparansi
Sorotan MAKI tersebut beririsan dengan pesan pemerintah mengenai pentingnya transparansi dalam program revitalisasi.
Kemendikdasmen sebelumnya telah menekankan agar pelaksanaan revitalisasi melalui swakelola dilakukan secara terbuka. Pengelola satuan pendidikan juga dituntut dapat menjelaskan alokasi serta penggunaan anggaran.
Prinsip tersebut menjadi penting karena kepala sekolah dan pihak terkait bukan hanya bertanggung jawab terhadap berdirinya bangunan atau terlaksananya pekerjaan fisik, tetapi juga terhadap seluruh proses administrasi dan keuangan yang menyertainya.
Setiap pembelian material, pembayaran pekerja, pencairan dana, progres pembangunan dan penyelesaian pekerjaan harus memiliki bukti yang dapat ditelusuri.
Dengan kata lain, bangunan yang selesai belum otomatis menutup persoalan pertanggungjawaban. Transparansi anggaran dan kesesuaian antara dokumen dengan pekerjaan fisik merupakan bagian penting dari akuntabilitas program.
MAKI Siapkan Langkah Hukum
MAKI Jatim menyatakan pemantauan tersebut belum berhenti pada laporan internal.
Bidang Hukum MAKI Jatim disebut masih melakukan pemilahan dan pendalaman terhadap laporan Tim Litbang dan Investigasi sebelum seluruh temuan tersebut dituangkan dalam dokumen hukum.
MAKI menyebut tengah mempersiapkan somasi awal yang rencananya ditujukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kepala sekolah penerima manfaat, serta kepala cabang dinas terkait.
Langkah tersebut, menurut MAKI, baru akan dilakukan setelah laporan tim mencapai tahap finalisasi.
Heru juga meminta kepala sekolah penerima program revitalisasi tidak menggunakan celah pengelolaan anggaran untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.
“MAKI Jatim tidak akan main-main. Mohon kepala sekolah SMA/SMK negeri maupun swasta penerima manfaat program revitalisasi juga tidak main-main untuk menarik dugaan potensi profit yang ada untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata Heru.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan sekaligus tantangan bagi pengelola program untuk membuka seluruh proses secara transparan.
Ujung Pengawasan Ada pada Pertanggungjawaban
Program revitalisasi sekolah pada akhirnya bukan sekadar persoalan anggaran. Tujuan utamanya adalah memastikan peserta didik memperoleh ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung proses pendidikan.
Karena itu, pengawasan terhadap program tersebut harus ditempatkan secara objektif.
Apabila pekerjaan sesuai RAB, harga dan volume dapat dipertanggungjawabkan, transaksi memiliki bukti yang sah, progres fisik sesuai pembayaran, dan seluruh sisa anggaran diselesaikan berdasarkan ketentuan, maka dugaan adanya “profit” harus diuji berdasarkan data dan tidak boleh menjadi stigma.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan menemukan penggelembungan harga, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, pengalihan pekerjaan yang bertentangan dengan ketentuan, penggunaan dana di luar peruntukan, pemberian imbalan, atau keuntungan pribadi yang tidak memiliki dasar yang sah, temuan tersebut patut ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan hukum yang berlaku.
Pada titik itulah pertanyaan MAKI Jatim menjadi lebih substansial.
Bukan sekadar “ada atau tidak ada profit”, tetapi dari mana selisih itu muncul, atas dasar aturan apa selisih tersebut terjadi, ke mana dana tersebut mengalir, siapa yang menguasainya, dan bagaimana pertanggungjawabannya.
Sebab, setiap rupiah bantuan negara pada akhirnya harus dapat ditelusuri kembali kepada tujuan awal program: memperbaiki sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Kini, sorotan terhadap revitalisasi 555 SMA-SMK di Jawa Timur menempatkan transparansi, mekanisme swakelola, dan akuntabilitas anggaran sebagai tiga titik yang akan menjadi perhatian publik.
Bola pengawasan berada di tangan pemerintah, pengelola satuan pendidikan, aparat pengawasan, dan masyarakat.
Dan jika MAKI benar-benar membawa hasil kajiannya ke jalur hukum, maka dokumen RAB, BQ, progres fisik, bukti transaksi hingga laporan pertanggungjawaban akan menjadi penentu: apakah “profit” yang dipersoalkan hanya perbedaan angka yang dapat dijelaskan, atau terdapat persoalan lain yang memang membutuhkan pemeriksaan lebih jauh (Red).
