SIDOARJO, 7 Oktober 2026 —LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Pengamanan berbasis tingkat risiko diperkuat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur. Sebanyak 45 warga binaan berisiko tinggi dipindahkan menuju sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, Rabu (7/10/2026).
Pemindahan tersebut dilakukan sejak dini hari sebagai bagian dari penataan penempatan warga binaan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan pengamanan. Langkah ini ditujukan untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), sekaligus menciptakan kondisi pemasyarakatan yang lebih aman, tertib dan kondusif.
Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali turun langsung memantau jalannya proses pemindahan. Dalam pengawasan tersebut, ia didampingi Kepala Lapas Kelas I Surabaya Sohibur Rachman untuk memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP).
Sebanyak 45 warga binaan tersebut berasal dari sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, di antaranya Lapas Kelas I Malang dan Lapas Kelas I Madiun.
Sebelum menuju Nusakambangan, seluruh warga binaan terlebih dahulu dikonsolidasikan di Lapas Kelas I Surabaya yang difungsikan sebagai Transit Centre. Konsolidasi dilakukan untuk memastikan kesiapan administrasi, personel, pengamanan dan kebutuhan lainnya.
Setelah seluruh persiapan rampung, rombongan diberangkatkan dari Lapas Kelas I Surabaya menuju Nusakambangan pada pukul 04.50 WIB.
Pengawalan dilakukan secara berlapis dengan melibatkan jajaran UPT Pemasyarakatan di wilayah Korwil Surabaya Raya bersama unsur Kepolisian. Sistem pengamanan diterapkan sejak tahap persiapan, konsolidasi dan pemberangkatan hingga perjalanan menuju tempat tujuan.
Pola tersebut diterapkan agar setiap tahapan pemindahan dapat dikendalikan secara terukur sekaligus meminimalkan risiko gangguan keamanan selama perjalanan.
Kusnali: Tegas Mengamankan, Jangan Merendahkan Martabat
Di balik pengamanan ketat terhadap warga binaan berisiko tinggi, Kusnali memberikan penekanan agar seluruh petugas tetap mengedepankan profesionalitas dan kemanusiaan.
Petugas diminta menjalankan tugas secara tegas dan terukur, tetapi tetap menghormati hak serta martabat warga binaan.
«“Laksanakan kegiatan pemindahan ini dengan profesional sesuai SOP tanpa melanggar hak asasi ataupun merendahkan harga diri warga binaan. Pastikan komunikasi antarpetugas selalu terjaga, pendelegasian tugas dipahami dengan baik, dan setiap anggota mengetahui tanggung jawabnya masing-masing,” tegas Kusnali.»
Menurut Kusnali, kejelasan pembagian tugas dan komunikasi antarpersonel merupakan bagian penting dalam pengamanan pemindahan warga binaan dengan tingkat risiko tinggi.
Setiap petugas harus memahami peran, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Dengan pembagian tugas yang jelas, potensi celah koordinasi selama proses pemindahan maupun perjalanan dapat diminimalkan.
Kusnali juga menekankan bahwa keberhasilan pengamanan tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel ataupun pola pengawalan. Kedisiplinan dalam menjalankan SOP menjadi salah satu faktor utama agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan terkendali.
Koordinasi yang solid diperlukan untuk memastikan seluruh personel bergerak sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
Kesehatan Warga Binaan Tetap Jadi Perhatian
Selain aspek keamanan, kondisi kesehatan warga binaan juga menjadi perhatian selama perjalanan.
Petugas diarahkan melakukan pemantauan dan kontrol secara berkala untuk memastikan kondisi seluruh warga binaan tetap terjaga hingga tiba di Nusakambangan.
Dengan demikian, proses pemindahan tidak hanya menitikberatkan pada pengamanan, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan warga binaan sepanjang perjalanan.
Penempatan Berbasis Manajemen Risiko
Pemindahan 45 warga binaan tersebut sekaligus menjadi bagian dari penerapan manajemen risiko dalam tata kelola pemasyarakatan di Jawa Timur.
Warga binaan ditempatkan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan pengamanan sehingga pola pengawasan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menekan potensi gangguan kamtib sekaligus memberikan ruang bagi pelaksanaan program pembinaan yang lebih terarah sesuai kondisi dan kebutuhan warga binaan.
Penataan berbasis risiko menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemasyarakatan yang mampu mengintegrasikan aspek keamanan, ketertiban dan pembinaan secara terukur.
Apresiasi untuk Seluruh Unsur Pengamanan
Kusnali turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dan unsur terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pemindahan.
Menurutnya, keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari soliditas, koordinasi dan kedisiplinan petugas di lapangan.
“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Pemindahan warga binaan merupakan wujud komitmen kita bersama dalam menjalankan Sistem Pemasyarakatan. Mari kita laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semoga seluruh rangkaian perjalanan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT,” pungkasnya.
Pemindahan 45 warga binaan berisiko tinggi menuju Nusakambangan menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur untuk memperkuat sistem keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
Namun, pengamanan berlapis tersebut tetap ditempatkan dalam kerangka pelaksanaan tugas yang profesional dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. SOP, koordinasi lintas instansi, pemantauan kesehatan serta kejelasan tanggung jawab petugas menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengamanan warga binaan berisiko tinggi tidak semata-mata mengandalkan kekuatan pengawalan. Manajemen risiko, ketepatan penempatan, profesionalitas petugas, koordinasi dan prinsip kemanusiaan menjadi fondasi dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.
Dari proses konsolidasi di Lapas Kelas I Surabaya hingga perjalanan menuju Nusakambangan, seluruh tahapan diarahkan berlangsung secara terukur. Risiko keamanan diperhitungkan, koordinasi diperkuat, kondisi kesehatan dipantau, sementara hak dan martabat warga binaan tetap harus dijaga.
Dengan pola tersebut, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur terus mendorong terwujudnya tata kelola pemasyarakatan yang aman, tertib, profesional dan terukur, sekaligus memastikan seluruh pelaksanaan tugas tetap berada dalam koridor SOP dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia (Dd).
