SIDOARJO — LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Tidak boleh ada evaluasi yang berhenti sebagai catatan. Prinsip tersebut menjadi semangat dalam evaluasi bulanan kinerja 46 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, Senin (5/10/2026).
Evaluasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan tugas jajaran sekaligus mengukur berbagai program yang berjalan di masing-masing UPT. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari pelaksanaan razia, pemanfaatan wartelsus, PO Inkopasindo, dukungan terhadap program ketahanan pangan, hingga publikasi pemberitaan mengenai kinerja dan capaian Pemasyarakatan.
Pengarahan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi jajaran untuk melakukan introspeksi. Setiap UPT diminta tidak hanya mempertahankan capaian yang sudah berjalan, tetapi juga segera melakukan pembenahan apabila masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan tugas.
Kusnali menegaskan bahwa kualitas pelayanan kepada warga binaan menjadi salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan. Setiap warga binaan harus memperoleh fasilitas dan pelayanan secara adil serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Proses pembebasan warga binaan juga menjadi perhatian. Kusnali meminta seluruh tahapan pembebasan dilakukan secara tertib dan terpantau sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam koridor aturan sekaligus mendukung penguatan pengawasan.
“Kita harus terus introspeksi dan menjaga integritas. Jangan sampai Jawa Timur menjadi penyumbang masalah, tetapi harus menjadi bagian dari penyelesaian dan perbaikan Pemasyarakatan,” tegas Kusnali.
Ketahanan Pangan Diminta Tidak Jalan di Tempat
Dalam evaluasi tersebut, Kusnali juga menyoroti pelaksanaan program ketahanan pangan Pemasyarakatan Jawa Timur.
Program tersebut dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Karena itu, jajaran UPT diminta mengoptimalkan pelaksanaan ketahanan pangan agar program dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.
Selain ketahanan pangan, penguatan pengawasan melalui razia juga menjadi perhatian. Pelaksanaan razia diminta dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan UPT.
Pemanfaatan wartelsus dan PO Inkopasindo turut dievaluasi. Jajaran diminta memastikan fasilitas serta program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh program yang berjalan di UPT tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi benar-benar mendukung tata kelola Pemasyarakatan yang tertib dan terukur.
Pemberitaan Positif Harus Berbanding Lurus dengan Kinerja
Kusnali juga meminta jajaran memperkuat publikasi pemberitaan mengenai berbagai kegiatan, inovasi, kinerja, dan capaian UPT Pemasyarakatan.
Pemberitaan positif dinilai penting untuk menyampaikan kepada masyarakat berbagai program dan kerja nyata jajaran Pemasyarakatan Jawa Timur. Namun, publikasi tersebut harus berjalan beriringan dengan kualitas pelaksanaan tugas di lapangan.
Artinya, informasi mengenai capaian harus ditopang oleh kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, pelayanan yang sesuai ketentuan, serta program yang benar-benar memberikan manfaat.
Dengan demikian, komunikasi publik tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Permen Imipas 14/2026 Jadi Pedoman Integritas ASN
Di tengah evaluasi kinerja tersebut, penguatan integritas aparatur juga menjadi perhatian serius.
Kusnali meminta seluruh pegawai memahami dan mengimplementasikan Permen Imipas Nomor 14 Tahun 2026 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN.
Menurut arahannya, ketentuan mengenai kode etik dan kode perilaku harus dipahami serta diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Integritas aparatur menjadi fondasi penting agar seluruh kewenangan yang dimiliki pegawai dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai aturan.
Penerapan kode etik tersebut diharapkan mampu memperkuat profesionalisme jajaran sekaligus mencegah munculnya tindakan yang tidak sejalan dengan nilai dan ketentuan dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Evaluasi 46 UPT itu pun menegaskan bahwa perbaikan Pemasyarakatan harus dibangun secara bersama-sama. Setiap jajaran memiliki tanggung jawab untuk menjaga pelayanan, memperkuat pengawasan, meningkatkan produktivitas program, serta memastikan seluruh tugas dilaksanakan berdasarkan aturan dan integritas.
Kusnali mendorong agar Jawa Timur tidak menjadi wilayah yang sekadar menjalankan rutinitas, melainkan mampu menunjukkan perbaikan melalui kinerja yang terukur.
Mulai dari pengawasan, pelayanan warga binaan, pelaksanaan pembebasan, razia, pemanfaatan wartelsus dan PO Inkopasindo, ketahanan pangan, hingga komunikasi publik, seluruhnya harus bergerak dalam satu arah.
Yakni menghadirkan Pemasyarakatan yang semakin tertib, profesional, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, setiap kekurangan diharapkan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Sebab, bagi jajaran Ditjenpas Jawa Timur, evaluasi bukan sekadar mengukur apa yang telah dikerjakan, tetapi menjadi pijakan untuk memastikan setiap persoalan menghasilkan pembenahan dan setiap kinerja menghadirkan manfaat (Dd).
