SURABAYA — LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Gelaran Jatim Fest 2026 di Grand City Surabaya tidak hanya menjadi panggung promosi potensi Jawa Timur. Di balik kemeriahan pameran yang berlangsung 30 September hingga 4 Oktober 2026 tersebut, muncul pertanyaan mengenai peran Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur sekaligus sumber anggaran yang digunakan untuk keterlibatan biro tersebut dalam kegiatan pameran.
Sorotan itu disampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur. Melalui tim Litbang dan Investigasinya, MAKI Jatim menyatakan tengah menyiapkan laporan hukum kepada aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
MAKI Jatim menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dibuka secara terang, terutama menyangkut posisi Biro Perekonomian Setdaprov Jatim yang disebut menjadi leading sector Jatim Fest serta keterlibatannya dalam mendorong sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jatim mengikuti pameran tersebut.
Menurut informasi yang disampaikan MAKI Jatim, Biro Perekonomian memiliki keterkaitan cukup erat dengan penyelenggara Jatim Fest sejak pelaksanaan pameran pada 2023. Pada periode sebelumnya, penyelenggara disebut menggunakan nama Debindo Mitra Tama yang kemudian berubah menjadi PT Dayapromo Mitra Tama.
MAKI Jatim menyoroti keterlibatan aktif Biro Perekonomian dalam rangkaian persiapan kegiatan. Bukan hanya sebagai salah satu bagian pemerintahan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, biro itu disebut aktif memberikan arahan serta mendorong OPD lain untuk berpartisipasi dalam pameran.
Keterlibatan tersebut, menurut MAKI Jatim, bahkan terlihat dalam sejumlah agenda technical meeting sebelum pameran. Dalam kegiatan tersebut, Biro Perekonomian disebut memberikan paparan dan arahan teknis kepada calon peserta dari lingkungan Pemprov Jatim.
MAKI Jatim mempertanyakan apakah pola keterlibatan tersebut semata-mata merupakan bentuk koordinasi pemerintahan dan fasilitasi kegiatan promosi ekonomi daerah, atau terdapat aspek lain yang perlu diperiksa lebih mendalam.
Salah satu titik yang menjadi perhatian MAKI Jatim adalah dugaan adanya orientasi keuntungan dalam pola kerja sama antara pihak pemerintah dan penyelenggara. Namun, tudingan tersebut masih merupakan dugaan dan memerlukan pembuktian melalui dokumen, keterangan para pihak, serta pemeriksaan aparat penegak hukum.
MAKI Jatim juga menilai penyelenggaraan pameran semestinya tetap memperhatikan tujuan pemberdayaan pelaku UKM/UMKM. Karena itu, organisasi tersebut mempertanyakan sejauh mana ruang partisipasi gratis atau berbiaya ringan bagi pelaku usaha kecil benar-benar menjadi bagian utama dari konsep Jatim Fest.
Pertanyaan dari DIPA Biro Perekonomian
Persoalan yang dianggap lebih krusial oleh MAKI Jatim berkaitan dengan sumber anggaran.
MAKI Jatim menyebut telah mencermati DIPA Biro Perekonomian Setdaprov Jatim Tahun Anggaran 2026 yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP.
Dalam penelusuran versi MAKI Jatim, tidak terlihat nomenklatur atau judul paket yang secara eksplisit mencantumkan Pameran Jatim Fest. Pada saat yang sama, Biro Perekonomian disebut terlihat menjadi salah satu peserta dalam Jatim Fest 2026.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan sederhana tetapi penting: dari pos anggaran mana biaya keterlibatan Biro Perekonomian dalam Jatim Fest 2026 dibayarkan?
MAKI Jatim menyebut dalam DIPA 2026 terdapat dua paket dengan judul “Belanja jasa penyelenggaraan acara”, dengan subjudul “sewa kepentingan acara dalam PASAR MURAH”. Masing-masing memiliki basis anggaran sekitar Rp75,5 juta dan Rp180 juta.
Namun, menurut MAKI Jatim, kedua paket tersebut bukan diperuntukkan bagi penyelenggaraan atau keikutsertaan Biro Perekonomian dalam Jatim Fest 2026.
Karena itu, MAKI Jatim menilai perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui dasar hukum dan administrasi pembiayaan keterlibatan biro tersebut dalam pameran.
Pertanyaan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Kesesuaian sebuah kegiatan dengan DIPA maupun SiRUP harus dilihat secara utuh melalui dokumen perencanaan, kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, kontrak atau surat pesanan, mekanisme pengadaan, bukti pembayaran, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
Di sinilah MAKI Jatim berharap pemeriksaan APH nantinya dapat menjawab rangkaian pertanyaan tersebut secara objektif.
MAKI Siapkan Laporan ke Kejati Jatim
Dalam dokumen laporan hukum yang disebut sedang dipersiapkan, tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim memberikan perhatian khusus terhadap apa yang mereka sebut sebagai “kiprah tidak wajar” Biro Perekonomian dalam rangkaian Jatim Fest.
MAKI Jatim menyatakan seluruh proses tersebut akan dituangkan dalam laporan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk kemudian diuji melalui mekanisme hukum.
Bukan hanya Biro Perekonomian yang menjadi perhatian. MAKI Jatim juga menyatakan pejabat PPK, KPA, dan PA dari OPD Pemprov Jatim yang mengikuti Jatim Fest 2026 akan dimasukkan sebagai pihak yang perlu dimintai klarifikasi atau diperiksa sesuai kewenangan APH.
Penyelenggara atau event organizer juga disebut akan menjadi bagian dari laporan tersebut.
MAKI Jatim menilai pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan agar dapat diketahui apakah penggunaan anggaran masing-masing OPD untuk mengikuti pameran telah sesuai dengan perencanaan, kewenangan, prosedur pengadaan, tujuan program, serta ketentuan pertanggungjawaban keuangan negara.
Sementara itu, istilah “gaya hedon pameran” yang digunakan MAKI Jatim merupakan penilaian dari pihak pelapor terhadap konsep penyelenggaraan Jatim Fest. Istilah tersebut bukan kesimpulan hukum dan masih memerlukan pembuktian apabila kemudian menjadi bagian dari laporan resmi.
Menunggu Klarifikasi Para Pihak
Rangkaian dugaan yang disampaikan MAKI Jatim tersebut pada akhirnya harus diuji berdasarkan bukti dan keterangan resmi para pihak.
Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, PT Dayapromo Mitra Tama selaku penyelenggara/vendor yang disebut dalam informasi tersebut, maupun pejabat OPD terkait memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas seluruh tudingan yang disampaikan.
Terlebih, keterlibatan suatu instansi atau pejabat dalam sebuah kegiatan maupun tercantumnya suatu paket anggaran dalam dokumen pengadaan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya tindak pidana.
Yang menjadi penting adalah memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan, sumber anggaran, pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan, nilai transaksi, penerima pembayaran, serta pertanggungjawaban hasil kegiatan.
Karena itu, jika laporan MAKI Jatim benar-benar diterima Kejati Jatim, titik krusial pemeriksaan nantinya bukan sekadar siapa yang hadir atau terlibat dalam Jatim Fest 2026, melainkan bagaimana konstruksi anggaran dan hubungan hukum seluruh pihak dalam kegiatan tersebut.
Publik pun berhak memperoleh penjelasan mengenai penggunaan uang negara secara transparan. Pada saat yang sama, seluruh pihak yang disebut dalam dugaan tersebut tetap harus ditempatkan dalam koridor praduga tak bersalah sampai terdapat bukti dan keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
MAKI Jatim sendiri menyatakan akan membawa persoalan tersebut melalui jalur hukum agar dugaan yang mereka temukan dapat diuji oleh aparat penegak hukum, bukan berhenti sebagai polemik di ruang publik.
Dengan demikian, pertanyaan terbesar dalam sorotan Jatim Fest 2026 kini bukan sekadar mengenai meriahnya pameran, melainkan mengenai jejak administratif dan keuangan di balik keterlibatan setiap OPD: dari mana anggarannya berasal, untuk apa digunakan, kepada siapa dibayarkan, dan apakah seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif (Red).
